Ada BOS, RAPBS Bengkak

Wali Murid Mengadu Ke LOD DIY

JOGJA – Beberapa wali murid beserta murid-murid SMPN III Kasihan Bantul bersama-sama mengadu ke Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY, Sabtu (29/10). Mereka mempertanyakan mengapa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) membengkak, padahal sudah dibantu dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam kesempatan tersebut, LOD DIY yang diwakili Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian Sunarto mengundang pula kehadiran kepala Dinas Pendidikan Bantul Drs Sudarman yang didampingi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Bantul Bobot Ariffi’ A dan dari Dinas Pendidikan DIY yang diwakili Ketua Satuan Kerja Drs Bambang Iriyanto. Dalam kesempatan tersebut, para wali murid didampingi perwakilan dari Jangkep, yakni Ical dan Vitrin.

Ical memaparkan, para wali murid SMPN III Bantul merasa keberatan dengan RAPBS yang telah ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Sebab telah terjadi pembengkakan jumlah biaya yang harus dibayar lebih dari 100 persen dibandingkan sebelum ada BOS. Berdasarkan data yang ada disebutkan, biaya SPP pada Tahun Ajaran 2004-2005 sebesar Rp 20.000 per anak tiap bulannya. Namun dengan keberadaan BOS pada 2005-2006, wali murid harus membayar biaya operasional sebesar Rp 27.000 ditambah SPP Rp 27.500. Artinya, jika semula hanya membayar Rp 20.000, kini harus membayar Rp 54.500.

“Sebagaimana diketahui, dana BOS yang diterima sebesar Rp 27.000. Dalam aturan juga disebutkan, jika SPP lebih besar dari Rp 27.000, maka murid harus dibebaskan dari berbagai biaya operasional lainnya,” kata Ical.

Dewi, perwakilan dari wali murid yang hadir menambahkan, dalam RAPBS tersebut justru dicantumkan pula biaya perbaikan WC sekolah sebesar Rp 4 juta. Insentif lebaran untuk para guru pun dibebankan kepada wali murid. Bahkan, jumlah murid yang menerima beasiswa hanya dibatasi 86 orang. Siswa yang terlambat mengajukan proposal beasiswa, ditolak.

“Tentu, ini tidak tepat. Sayangnya kami tidak diberikan kesempatan untuk mempertanyakan lebih lanjut. Saat rapat pleno, Pak Lurah (pihak komite sekolah-red) buru-buru mengetok palu,” sesal Dewi.

Sunarto menggaris bawahi, intinya para wali murid mempertanyakan keberadaan RAPBS. Mengapa setelah ada BOS justru tidak meringankan beban biaya, tetapi justru jumlah biaya yang dikeluarkan semakin membengkak. Dalam hal ini, Sunarto mengusulkan bukan serta-merta pada penghapusan rancangan anggaran program. Melainkan mengkaji kembali kebutuhan-kebutuhan apa saja yang jumlah biayanya bisa diturunkan.

Menanggapi keluhan tersebut, Sudarman mengaku tidak mempunyai kewenangan lebih jauh untuk ikut campur dalam pleno untuk menyusun RAPBS. Dinas Pendidikan Bantul hanya sebagai fasilitator. Sedangkan kewenangan pengelolaan berada di tangan komite sekolah.

“Meskipun kami hadir, tapi tidak mungkin ikut campur tangan dalam sidang pleno. Namun jika ada yang keberatan, kami akan menyampaikannya kepada Kepala Sekolah,” janji Sudarman.

Bambang juga menambahkan, bahwa telah terjadi kesalahpahaman antara wali murid dengan pihak sekolah. Apalagi mengingat orientasi pemikiran tiap wali murid berbeda. Oleh karena itu, Kepala Sekolah yang bersangkutan haruslah memberikan penjelasan sejelas-jelas mengenai hal itu. (ito)

Sumber: Bernas Jogja, Senin 31 Oktober 2005

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *