Ada Selisih 1.772 Meter Persegi

LOD Tetap Cermati Tukar Guling Tanah Sinduadi

SLEMAN – Pemkab Sleman akhirnya memenuhi janjinya menjawab surat Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Provinsi DIJ terkait kasus tukar guling tanah kas Desa Sinduadi. Meski surat Wakil Ketua LOD Busi Santoso ditujukan kepada Bupati Sleman Ibnu Subiyanto, tapi bupati enggan menjawab langsung surat itu.

Dari surat tersebut terungkap ada selisih luas tanah yang menjadi objek tukar guling. Selisihnya 1.772 meter persegi.

Sementara itu, menjawab surat yang dikirim LOD tersebut, bupati mendelegasikan kepada Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sleman Sutrisno. Penunjukan ini dilakukan kemungkinan mengingat posisi Sutrisno juga sebagai ketua Tim 9. Tim ini merupakan tim bentukan bupati yang bertugas sebagai panitia pelepasan tanah kas desa tersebut.

Dari lacakan koran ini, surat jawaban itu terdiri dari dua lembar. Surat itu diteken pada 31 Oktober lalu dengan nomor surat 143/02304. Wartawan koran ini kebetulan mendapat fotokopian surat itu dari orang dalam lingkungan pemkab.

Dalam jawaban itu, Sutrisno memulai dengan menceritakan dasar hukum pelepasan tanah kas desa, yang sekarang menjadi kontroversi. Mantan ketua Bappeda Sleman ini menyebutkan tiga dasar hukum.

Yakni, Perda Provinsi DIJ 5/1985, yang sebagian diubah di Perda DIJ No 83/2003 tentang pedoman pelepasan perubahan peruntukan, sewa menyewa tanah kas desa di Provinsi DIJ. “Pelepasan tanah kas desa itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas ayah tiga anak ini di awal suratnya.

Sutrisno melanjutkan, pada 29 Oktober 2003, gubernur mengeluarkan keputusan nomor 32/IZ/2003 tentang pemberian izin kepada Pemerintah Desa Sinduadi melepas tanah kas desa. Tanah kas desa yang dilepas itu terdiri atas persil 18 klas D II dengan luas 22.500 meter persegi.

Selanjutnya, persil 19 klas D DII seluas 10.500 meter persegi. Bila ditotal tanah yang dilepas mencapai 33.000 meter persegi.

Tanah kas desa itu dilepaskan untuk kemudian dijadikan lokasi perumahan oleh PT Formula Land. Saat melepaskan itu, Sutrisno juga menerangkan telah ada proses musyawarah terkait harga dan penetapan harga ganti rugi.

Menariknya, saat menerangkan soal luas tanah kas desa yang dilepas dan nilai uang yang diterima pihak desa muncul keganjilan. Sebab, dalam surat itu, Sutrisno menyatakan luas tanah kas desa yang dilepas tidak sama persis dengan yang diizinkan gubernur.

Tanah yang dilepas itu seperti tertulis dalam surat itu tak sampai seluas 33 ribu meter persegi. Tapi, hanya seluas 31.228 meter persegi. Bila dihitung maka ada selisih seluas 1.772 meter persegi.

“Total nilai pelepasan tanah kas desa tersebut adalah Rp 16.133.685.900 dibagi 31.228 meter persegi sama dengan Rp 516.641,664 per meter persegi,” tulis Sutrisno.

Sedangkan harga ganti rugi tanah diputuskan per meter persegi sejumlah Rp 450 ribu. Nilai ini lebih rendah dari usulan Pemerintah Desa Sinduadi yang sebesar Rp 600 ribu per meter persegi.

Sementara itu, menyangkut nilai ganti rugi, Sutrisno menjelaskan, seluruhnya mencapai nilai Rp 14,052 miliar. Nilai itu kemudian ditambah dengan ganti rugi tanaman Rp 9 juta plus lima bangunan saran prasarana yang dibangun PT Formula Land senilai Rp 16,133 miliar.

Terpisah, Budi Santoso mengiyakan telah menerima surat itu. Menurut Budi, surat itu baru diterima pada 9 November atau hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran.

Budi berjanji akan mencermati jawaban itu, termasuk adanya ketidaksesuaian izin gubernur dengan realisasi tanah kas yang dilepaskan.

Dari tafsiran Budi, bila selisih luas tanah 1.772 meter persegi dikalikan dengan harga jual Rp 516 ribu per meter persegi sebagaimana tertulis dalam surat itu, jumlahnya lebih dari Rp 700 juta. “Kita akan cermati lagi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Budi mengaku heran dengan lamanya waktu yang diperlukan pemkab untuk menjawab surat LOD. Surat LOD sendiri dikirim pada 28 September silam. (kus)

Radar Jogja, Sabtu 12 November 2005

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *