Aduan Masyarakat, Bukti Kepedulian untuk Memajukan Pendidikan

27 Mei 2011 05:05 WIB,   Jurnalis: m.tok

Foto : Kadisdikpora DIY Baskara Aji menjadi pembicara Talkshow Pengawasan Pelayanan Publik 

Dinas Dikpora DIY- “Pengaduan merupakan bagian dari kepedulian masyarakat untuk memajukan pendidikan. Sangat wajar apabila ada aduan dari masyarakat, karena jika dilihat dari SDM, SDM di bidang pendidikan merupakan yang paling banyak daripada bidang lain. Kami terbuka untuk menerima masukan dan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat”, ungkap Kadinas Dikpora DIY, Drs. R. K. Baskara Aji, saat menghadiri Talkshow Pengawasan Pelayanan Publik yang dihelat oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Provinsi DIY bekerjasama dengan Jogja TV, Kamis (26/5).

Pernyataan itu dilontarkan oleh Kadinas Baskara Aji, setelah LOD DIY, melalui Ketua Pokja Bidang Sosialisasi dan Penguatan Jaringan, Didik Rinan Sumekto, M.Pd., menyampaikan data bahwa sepanjang tiga tahun terakhir, aduan terbanyak yang masuk ke LOD DIY merupakan aduan dari bidang pendidikan.

Lebih lanjut Baskara Aji mengungkapkan, aduan dari masyarakat itu terbanyak dari satuan pendidikan dan terbagi dalam 2 aduan utama.

“Aduan pertama mengenai persoalan pembiayaan pendidikan. Sedangkan aduan kedua mengenai tunjangan sertifikasi guru”, terang Aji.

Mengenai persoalan pembiayaan pendidikan, Baskara Aji  menyampaikan bahwa banyak orang tua siswa, masyarakat, maupun LSM yang mengeluhkan perihal tersebut ke Dinas Dikpora DIY.

“Kami sudah mencoba membantu melalui BOS dan BOSDA, dan kedua hal ini bisa mengatasi pembiayaan di sekolah negeri, terutama SD dan SMP. Permasalahannya, untuk sekolah swasta kami belum bisa meng-cover semua pembiayaannya. Tetapi kami terus berusaha, salah satu contoh dengan adanya banyak beasiswa bagi siswa, termasuk yang terbaru adalah beasiswa retrieval bagi siswa DO. Dengan Beasiswa retrieval, siswa DO bisa kembali belajar ke sekolah tanpa biaya sama sekali”, ujar Aji.

Sedangkan untuk aduan utama kedua, yakni tentang tunjangan sertifikasi guru, Baskara Aji mengaku terkendala dengan peraturan Undang-Undang yang mengharuskan guru mempunyai 24 jam waktu mengajar setiap minggu agar bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi.

“Kami sudah berusaha keras untuk menata penempatan guru agar kuota 24 jam tersebut terpenuhi. Tetapi tetap saja sulit, karena jumlah guru yang demikian banyak di DIY. Solusinya, selain telah mengadukan permasalahan ini ke Kemendiknas, kami juga akan mencoba menerapkan sistem peer teaching, agar para guru bisa mengajar di sekolah lain untuk mencukupi kekurangan jam mengajarnya”, pungkas Baskara Aji. (m.tok)

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *