Adukan LOD ke Gubernur dan Ketua Dewan

JOGJA – Sengketa tanah di Jalan Mas Suharto, Jogja, melebar. Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIJ yang selama ini memediasi sembilan orang yang tinggal di lokasi tanah sengketa itu, bakal diadukan ke Gubernur DIJ Hamengku Buwono X dan Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra. Rencana pengaduan ini disebabkan Thomas Ken dan keluarga yang mengaku memiliki tanah tersebut, merasa tak mendapatkan perlakuan adil dari LOD DIJ. ”Sampai saat ini, klien kami tidak pernah mendapatkan surat pemanggilan untuk mediasi tersebut,” tandas Jiwa Nugroho, kuasa hukum Thomas Ken, kemarin (30/1).Selain itu, tegas Jiwa, ada persoalan lain yang seharusnya dihormati LOD. Yakni, proses hukum yang berjalan di Polresta Jogja.

Ini sesuai surat laporan bernomor STBL/374-B/XII/ 2012/DIY/Polresta. ”Seharusnya proses hukum yang masih berjalan dihormati LOD,” kritiknya.Atas sikap LOD tersebut, Jiwa menegaskan, pihaknya akan mengadukan ke gubernur DIJ dan ketua dewan. Dia menilai sikap LOD tersebut bertentangan dengan Peraturan Gubernur No 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi DIJ. ”Asas objektivitas dan netralitas yang selama ini harus dikedepankan LOD tidak dijalankan dalam menangani kasus ini,” imbuhnya.

Seperti diketahui, tanah sengketa di Jl Mas Suharto adalah tanah yang selama ini dimanfaatkan untuk kios-kios piala. Para penghuni mengaku resah menyusul munculnya kabar rencana penggusuran. Padahal, mereka menyatakan telah mendapatkan kepastian dari LOD DIJ dan BNP Kota Jogja jika tanah mereka tempati merupakan tanah negara. ”Kami ini katanya menempati tanah pribadi dari ahli waris  pemilik tanah. Padahal, setahu kami tanah ini telah dibebaskan dan sekarang milik negara,” tandas Bibit Supardi, warga Gemblakan Bawah DN I-437.Selain Supardi, ada sembilan pemilik kios lain yang terancam digusur. Yakni, Dahlan yang beralamat di Gemblakan Bawah DN I-483; Isnawan di Tegalpanggung DN II-960, dan Agung Cahyono yang tinggal di Gemblakan Bawah. Selain itu, ada Sugiyanto (Gemblakan Bawah DN I-535), Hari Purnomo (Gemblakan Bawah), Triyono (Gemblakan Bawah), Budiyono (Malangan, Umbulharjo), dan Rebeca Mintarti (Nitiprayan).

Supardi menceritakan, pada 1959 Gubernur DIJ Hamengku Buwono IX telah membebaskan tanah seluas 150 meter persegi milik RM Soeparno Soerjowinoto. Gubernur saat itu membebaskan tanah tersebut untuk membangun talud penyangga Jalan Mas Suharto dan Jalan Mataram.Tapi yang mengherankan, ujarnya, pada 1989 ahli waris dari RM Soeparno juga memiliki sertifikat kepemilikan tanah sampai pinggir jalan atau ”memakan” tanah negara itu. Ahli waris pun meminta sembilan orang yang menempati tanah tersebut untuk pindah. ”Kami sudah membawa ini ke lembaga ombudsman daerah. Telah ada mediasi dari LOD dengan BPN,” terang Ketua Koperasi Mandiri Waluyo.

Dari hasil mediasi dengan BPN tersebut, Waluyo menegaskan, pejabat BPN membenarkan jika tanah yang ditempati sembilan warga itu merupakan milik negara. Hanya, karena terjadi kelalaian petugas BPN maka ahli waris RM Soeparno bisa memiliki sertifikat atas tanah itu. ”Sudah ada pembebasan tanah itu. BPN juga menjanjikan akan mengubah persil dalam sertifikat itu,” ujarnya.Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Pelaporan Buyung Ridwan Tanjung dalam rilis di situs LOD DIJ menolak jika lembaganya dinilai tak objektif. Dia menegaskan, dalam bekerja LOD selalu mengedapankan netralitas dan objektivitas. ”Tidak ada tekanan dari siapa pun,” tandasnya. (eri/amd)

Kamis 31 Januari 2013

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *