ATURAN DAERAH – Raperda menara Terganjal di Komisi C

UMBULHARJO – Polemik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan Menara Telekomunikasi dan Kabel Optik terus bergulir. Komisi C Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Jogja menyatakan tidak akan menyetujui raperda tersebut disahkan sebelum ada penertiban menara-menara. “Sebenarnya kami tidak ingin menghambat. Tapi harusnya dihentikan dulu [menara-menara tidak berizin] baru kemudian disahkan”, kata Ketua Komisi C, Christiana Agustina, Kamis (19/5).
Ana sapaan akrabnya mengatakan sejak pembahasan materi penataan menara telekomunikasi banyak yang belum menyetujui, bahkan sebagian besar anggota Komisi C yang masuk dalam pansus sudah menyampaikan alasan penolakan. Namun, raperda itu dipaksakan untuk disahkan.
Komisi C merupakan pengusul dari Raperda Menara Telekomunikasi dan Kabel Optik sejak 2012 lalu. Sempat mandek, kemudian dilanjutkan kembali dalam kepeminpinan Christiana Agustina. Ana tidak mengerti alasan pimpinan pansus ngotot untuk mengesahkan raperda tersebut.

Izin Lingkungan
Lembaga Ombudsman DIY (LOD) akan menggelar seminar Memposisikan Kembali Izin Lingkungan sebagai Pertimbangan dalam Keputusan Pembangunan pada Jumat (19/5) di Kantor LOD. Seminar ini bertujuan untuk mendorong pemerintah menegakkan izin lingkungan sebagai bentuk pengendalian pembangunan.
Kepala Bidang Pelayanan dan Investigasi LOD, Hanum Aryani mengatakan pihaknya selama ini telah menerima sejumlah aduan yang berhubungan dengan pembangunan dan lingkungan seperti pendirian hotel, menara telekomunikasi dan lainnya.
“Misalnya tower. Selama ini kan sosialisasi pembangunan mengundang warga yang berada di satu setengah rebahan tower. Tapi karena HO sudah tidak ada, sosialisasi tidak diperlukan lagi. Maka kami mendorong supaya hal-hal seperti ini dimasukkan ke Perda tersendiri yang mengatur tower.”
(Ujang Hasanudin & I Ketut Sawitra Mustika)

Sumber: Harian Jogja, Jumat 19 mei 2017 Halaman 13

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *