Belajar Mengelola Pengaduan ke Ombudsman Jogja

Posted by: upkp2 batang | November 18, 2014

Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) Pemkab Batang melakukan studi banding ke Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Propensi Jogjakarta pada tanggal 17 Nopember 2014. Studi banding dipimpin oleh Retno Dwi Irianto selaku Kepala Bagian Organisasi sekaligus Sekretaris TPKP2 Batang, dan diikuti oleh Ketua dan Anggota UPKP2 dan staf Bagian Organisasi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempelajari mekanisme penanganan pengaduan dan pendokumentasian pengaduan di Ombudsman Jogjakarta. Ombudsman Jogjakarta adalah lembaga di pemerintah daerah yang sudah lama berdiri dan bertugas mengawasi dan menerima pengaduan pelayanan publik. Selain itu UPKP2 juga bermaksud memperluas jaringan sesama lembaga pengawas pelayanan publik, sehingga dapat saling belajar dari pengalaman masing-masing dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di masing-masing daerah.

Dalam kegiatan ini Ombudsman Jogjakarta memaparkan tentang kedudukan dan wewenang dari Ombudsman serta keanggotaan. Selain itu, Ombudsman Jogjakarta juga memaparkan tentang mekanisme penerimaan pengaduan, tindak lanjut pengaduan, pendokumentasian pengaduan, dan juga monitoring rekomendasi Ombudsman.

Ombudsman Jogjakarta mengawasi dan menerima pengaduan penyelenggaraan pelayanan Publik di 1 kota dan 4 kabupaten. Pengaduan masyarakat dilakukan melalui telepon, sms, atau datang langsung ke kantor Ombudsman Jogjakarta. Mengingat luasnya jangkauan wilayah pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman, Ombudsman lebih banyak melakukan pemanggilan terhadap terlapor untuk memberikan klarifikasi. Invstigasi lapangan dilakukan jika memang mendesak untuk dilakukan.

Dalam kesempatan penutup, Retno Dwi Irianto menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman Jogjakarta atas sharing pengalaman dalam mengelola pengaduan masyarakat. Pengalaman baik yang telah diterima akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam menerima, dan menindaklanjuti pengaduan yang ada di UPKP2 Batang. Ketua tim juga menyatakan, agar kiranya kerjasama dan komunikasi antar sesama pengawas pelayanan publik dapat dilakukan.***

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *