Bupati Meluncurkan Pusat Pengaduan Masyarakat

Danar Widiyanto | Jumat, 6 September 2013

WATES (KRjogja.com) – Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) meluncurkan Pusat Pelayanan Informasi dan Aduan Masyarakat Pemkab Kulonprogo, di halaman Media Center Kulonprogo, Kamis (5/9/2013). Acara peluncuran PPID dan Pusat Pengaduan tersebut dihadiri pejabat pemkab, Staf Ahli, Pimpinan SKPD, LOD, LOS, ORI, Forum PPID se-DIY, Wakil Telkomsel, serta Closet Indonesia yang telah menyediakan desk layanan beserta backdrop.

Ditegaskan Hasto, informasi, data, dan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci suksesnya pembangunan. Daerah yang informasi, data dan SDM-nya lemah pasti daerah itu lemah, namun bila daerah itu meskipun tidak punya Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah tapi banyak informasi, banyak data serta SDM-nya bagus, maka hasilnya luar biasa. Oleh karena itu Pemkab Kulonprogo sangat bersemangat mengumpulkan informasi dan juga aduan masyarakat yang kesemua itu menjadi bagian dari data bagi pemkab.

“Kami bersemangat untuk melakukan collect data, informasi dan men-share informasi. Sehingga setiap hari kami selalu membuka diri pada masyarakat untuk bertemu. Hal ini bermanfaat untuk meng-collect data, transparansi, dan share informasi,” katanya.

Keterbukaan informasi publik, dijelaskan Rudy Widiyatmoko SSos Kabag TI-Humas sekaligus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kulonprogo, merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat guna mewujudkan good governance dan clean government. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik dalam pengawasan penyelenggaraan publik.

“Keterbukaan informasi publik mempunyai makna luas, karena semua pengelola badan-badan publik harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya kepada masyarakat. Pemkab Kulonprogo sebagai badan publik telah berupaya melaksanakan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yakni dengan mengedepankan transparansi di semua lini dengan membuka PPID dan PPID Pembantu di setiap SKPD sejak tahun 2011 lalu,” katanya.

Sementara Sarworo Soeprapto, Wakil Ketua KIP DIY mengapresiasi diluncurkannya PPID dan disatukannya semua layanan informasi. Karena ini akan mempercepat akselerasi layanan informasi publik, paling tidak dari KIP percaya bahwa implementasi Undang-Undang KIP di Kulonprogo  sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Dirinya berharap publik di Kulonprogo memanfaatkannya untuk mempercepat laju pembangunan di berbagai bidang.

“Nomor SMS aduan dan web perlu disebar seluas-luasnya ke akar rumput, jika perlu dibuatkan semacam leaflet dan kartu nama sehingga jika ada permasalahan bisa segera disampaikan. Hal ini dipercaya akan mempercepat layanan akses informasi publik karena sekarang publik tidak segan untuk berkomunikasi dengan aparat pemerintah. Sarworo juga berharap langkah ini juga dilakukan di kabupaten lain, sehingga cita-cita untuk mewujudkan Jogja yang istimewa ini bukan hanya angan-angan,” ujar Sarworo.

Sedangkan Indra Dwi Haryadi perwakilan dari Telkomsel selaku penyedia jalur SMS aduan Kulonprogo bernomor 08112554010 merasa bangga sudah dipercaya untuk bisa membantu kelangsungan dari complain center/pengaduan ini. Sebelumnya, Telkomsel telah meluncurkan Malioboro cyber street dan Jogja digital valley. Ke depan perusahaannya akan merancang aplikasi yang mengakomodir kebutuhan pemerintah daerah, baik e-education, e-government, e-tourism, maupun hospitality, yang digabung dalam satu informasi sehingga dengan mudahnya diakses dalam satu website.

“Mudah-mudahan kerjasama ini tidak hanya pada siang ini, karena yang paling berat adalah memenej apa yang sudah kita create dan kita akan selalu evaluasi. Kita akan open terhadap saran dan kritikan dari teman-teman pemda maupun pelanggan telkomsel sehingga ke depan bisa melakukan perbaikan,” kata Indra. (Wid)

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *