Camp Assesment Dinilai Tidak Manusiawi, Forkomaba Mengadu ke LO DIY

Selasa, 17 April 2018 17:34

Anggota Forkomaba bersama kuasa hukumnya, usai gelar kasus di Kantor LO DIY, Kota Yogyakarta, Selasa (17/4/2018).

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Merasa mendapat perlakuan kurang manusiawi selama menjadi penghuni camp assesment Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Forkomaba (Forum Komunikasi Masyarakat Arus Bawah) melapor pada Lembaga Ombudsman (LO) DIY.

Koordinator Forkomaba, Priyanto, mengatakan bahwa pihaknya berinisiatif memecahkan permasalahan tersebut.

Pasalnya, tak hanya dirinya saja yang tidak dimanusiakan, namun banyak gelandangan dan pengemis (gepeng) lain, yang mendapat perlakuan serupa.

“Kita tidak dimanusiakan selama di camp. Saat baru datang, kita sempat merasakan tiga hari dikarantina di sebuah ruangan, sama sekali tidak dikeluarkan,” katanya, saat dijumpai di Kantor LO DIY, Selasa (17/4/2018).

Camp assesment yang dimaksud Priyanto, berlokasi di Mergangsan, Kota Yogyakarta, yang berada dibawah pengelolaan Dinsos DIY.

Selain masalah karantina, ia juga mengeluhkan tata cara petugas dalam memberi makan, yang dinilainya jauh dari kata manusiawi.

“Mereka kasih makan ke kita, cuma lewat jendela. Padahal, itu banyak kuah. Jadi, semua kuahnya itu tumpah, mengotori ruangan karantina kami. Memang, makannya sehari tiga kali, tapi cara pemberiannya itu yang kurang manusiawi,” ucapnya.

Priyanto sendiri sempat dua kali menjadi penghuni camp assesment tersebut, setelah terjaring di terminal dan jalanan di Yogyakarta.

Padahal, selama ini, ia mengaku punyai kartu identitas, sehingga tidak patut diperlakukan seperti gelandangan yang tidak mengantongi KTP.

“Ini gimana, wong saya punya KTP, kenapa diperlakukan seperti itu? Saya harus tanya ke siapa? Berbuat apa? Bahkan, di situ kita juga sempat dijadikan satu ruangan sama orang-orang gila,” cetusnya.

Lanjutnya, setelah tiga hari dikarantina di penampungan tersebut, barulah ia dipindahkan ke camp assesment di Sewon, Bantul.

Lanjutnya, di penampungan tersebut, ia tidak lagi merasakan karantina, karena dibebaskan untuk sekadar bermain di halaman.

“Kita boleh main di halaman, tapi memang tidak boleh keluar,” ungkap pria 33 tahun itu.

Kuasa Hukum Forkomaba, Marihot Sihombing, menuturkan bahwa organisasi ini terbentuk karena adanya indikasi, atau tindakan berbau kekerasan dan pemaksaan oleh Satpol PP di lapangan, serta fungsi camp assesment yang tidak sejalan dengan tujuannya.

“Mereka ditempatkan di camp, tapi tidak diperlakukan secara manusiawi. Akhirnya, terbentuk Forkomaba dari beberapa lapisan masyarakat, mulai dari pengamen, pengemis, waria dan sebagainya,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, beberapa keluhan yang diterimanya dari para anggota Forkomaba, seluruhnya tergolong miris.

Bagaimana tidak, tambahnya, mereka merasa seperti dipenjara, diperlakukan seperti penjahat dan tidak ada bedanya dengan lembaga pemasyarakatan.

“Tempat tidur tidak layak, sabun dibagi empat, tidak ada pembinaan keterampilan. Padahal, batas waktu seseorang di camp itu kan ditentukan dari seberapa lama dia dibina. Lalu, kalau pembinaan saja tidak ada, bagaimana sistem penilaiannya,” ungkapnya.

Bahkan, tukas Marihot, saat LO DIY melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi penampungan itu, sama sekali tidak dijumpai kegiatan berbau pembinaan.

Praktis, ia meyakini, kalau selama ini memang sama sekali tidak ada upaya untuk melakoni hal tersebut.

“Jadi, setelah keluar, ya tidak dapat apa-apa. Di sana cuma sekadar ditahan saja. Tidak ada pelatihan, tidak ada pembinaan,” cetusnya.

Menurutnya, camp assesment dibangun sebagai wadah pembinaan dan pelatihan, sesuai bakat dan minat.

Dengan harapan, setelah keluar nanti, mereka yang sempat menjadi penghuninya, bisa bekerja sesuai dengan keterampilan yang didapatkan.

“Tapi, faktanya kan tidak ada. Terus, anggaran yang sudah diberikan itu larinya kemana? Dari tadi mereka (Dinsos DIY) perlihatkan video dan prestasi-prestasi. Kalau mereka sudah lakukan itu, kenapa kita sekarang ada di sini,” tukasnya.

“Kalau yang mereka sampaikan itu benar-benar terjadi, saya yakin, tanpa dicari, gepeng sendiri yang akan datang ke camp assesment. Sebab, mereka pasti ingin mengubah nasib. Tidak ada orang yang ingin lahir menjadi pengamen, tidak ada,” lanjut Marihot.

Ia pun mengaku antusias, ketika LO DIY memberi kesempatan pada Forkomaba, untuk melakukan gelar kasus.

Karena itu, ihaknya telah mempersiapkan solusi, agar polemik ini tidak terjadi lagi. Salah satunya, denhan memperbaiki sistem pengawasan.

“Pengawasan ini harus dari lapisan masyarakat, yaitu Forkomaba, karena camp ini kan bergerak subjeknya orang gepeng. Nah, artinya, pengawasan itu juga harus dari sana, biar bisa berjalan sesuai cita-citanya. Kan selama ini tidak ada,” katanya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: aka
Editor: Ari Nugroho

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *