Lembaga Ombudsman Swasta DIY

1Supriyono, MM, CM A. Latar Belakang Pembentukan Lembaga Ombudsman Swasta dibentuk untuk secara langsung membantu pemerintah dalam mendorong tegaknya tata kelola usaha oleh sektor swasta di DIY. Keberadaan LOS DIY diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara harapan konsumen untuk memperoleh pelayanan yang adil dan berkualitas dengan praktik bisnis yang kadang-kadang kurang beretika. Sebagai lembaga yang bertujuan […]

Sejarah LOS DIY

Berangkat dari keprihatinan akan praktek-praktek usaha sektor swasta yang tidak sehat, yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga merugikan masyarakat, bangsa, negara dan sesama pengusaha maka dunia usaha melakukan koreksi diri untuk mendorong perbaikan. Prakarsa ini awalnya muncul dari kalangan usaha kecil yang membentuk Small Bussiness Council (SBC) dan berkembang menjadi Gatra Tri Brata yang […]

Penggabungan Ombudsman di DIY

Oleh: Supriyono, MM, CM1¬† Wacana penggabungan Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (LOS DIY) dan Lembaga Ombudsman Daerah DIY (LOD DIY) baru-baru ini sebenarnya dilandasi pemikiran efektivitas pengawasan layanan publik oleh lembaga independen seperti Ombudsman di satu sisi, dan demi efisiensi anggaran dari anggaran ¬†pendapatan dan belanja daerah di sisi lain. Kebutuhan akan lembaga yang […]

Sejarah LOD DIY

Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY) Yogyakarta didirikan oleh Pemerintah Provinsi DIY. Gagasannya diawali oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta didukung oleh Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia (Partnership for Governance Reform in Indonesia) Indonesia. Semangat yang dikembangkan sangatlah sederhana, yaitu bagaimana membentuk pemerintahan yang […]

Kepesertaan Jamkesmas 2013 di DIY

Oleh: Eko Agus Wibisono, S.IP[1]¬† Setidaknya terdapat 101 Laporan Pengaduan Program Jamkesmas yang diterima Lembaga Ombudsman Daerah DIY selama bulan Januari hingga Maret lalu. Pengaduan didominasi keluhan terhadap perubahan kebijakan kepesertaan program Jamkesmas pada skala nasional yang berimbas di daerah. Permenkes No.40 tahun 2012 telah mengisyaratkan adanya perubahan program Jamkesmas tahun 2013 pada aspek kepesertaan, […]

Memperkokoh Infrastruktur Pengawasan Pelayanan Publik

Agenda Strategis Ombudsman di Daerah1 Oleh: Purwo Santoso2 Penyelenggaraan pelayanan publik, secara diam-diam, telah disepakati sebagai locus demokratisasi atau pengembangan democratic governance. Birokrasi pemerintah tidak bisa lagi memposisikan dirinya sebagai penguasa. Justru karena peran sentralnya dalam pengelolaan berlapis-lapis, baik dari dalam unit birokrasi itu sendiri, maupun dari luarnya3. Makalah ini ditulis untuk merespon ketegangan yang […]