Studi Efektifitas Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (P2KP-REKOMPAK) di Kabupaten Bantul, Yogyakarta

Bencana gempa bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 di Propinsi DIY dan Jateng telah membawa dampak kerusakan yang sangat besar, terutama bagi pemukiman dan perumahan penduduk. Hasil penilaian cepat yang dilakukan oleh Bappenas, jumlah rumah yang mengalami kerusakan sebanyak 388.758 unit, termasuk 187.474 unit diantaranya roboh. Dari jumlah ini nilai kerusakan dan kerugian […]

Strategi Pengembangan Pasar Rakyat dan Retail Lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengaturan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penyusun untuk dapat menyelesaikan buku hasil penelitian yang berjudul “Strategi Pengembangan Pasar Rakyat dan Retail Lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan tanggungjawab Lembaga Ombudsman Daerah […]

Laporan Hasil Penelitian IKM 2015

Faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Goverment) dan pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan kesetaraan. Dalam konteks pembangunan sistem Administrasi Negara, reformasi birokrasi sangat menentukan efisiensi dan juga kualitas pelayanan kepada masyarakat.  Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) mempunyai komitmen serta visi melakukan reformasi birokrasi. Komitmen […]

Evaluasi Implementasi Manajemen: Pengaturan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Buku berjudul Hasil Penelitian “Evaluasi Implementasi Pengaturan Manajemen Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di DIY” adalah buah dari kajian dan perhatian Lembaga Ombudman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) pada bidang perumahan khususnya permasalahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan. Bekerjasama dengan Program Studi Wilayah dan Kota (Fakultas Teknik Arsitektur UGM). Penelitian ini menyoroti implementasi pengaturan […]

Kajian Akademik Penyelenggaraan Pelayanan Publik di DIY

Amanat UUD 1945 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikannya didirikannya Negara Republik Indonesia diantaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itulah Negara Republik Indonesia sesungguhnya dibentuk dengan maksud untuk menyempurnakan masyarakatnya dan pemerintah memiliki fungsi melayani publik. Menggarisbawahi perihal mewujudkan pelayanan publik, pemerintah mempunyai kewajiban dalam […]

Studi Komparasi Produk Hukum Daerah Bidang Perizinan Bangunan di Kabupaten, Kota di Provinsi DIY

Pelayanan perizinan telah menjadi kebijakan yang sudah umum dikenal sebagai instrumentasi birokrasi untuk income generating bagi Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD) kabupaten/kota. Instrumentasi ini dihadapkan dengan konteks kebijakan yang secara sosiologis belum tentu mendapatkan legitimasi publik. Munculnya problem legitimasi ini diyakini berpangkal dari perbedaan secara paradigmatik dari pelayanan publik perizinan yang semata-mata menghendaki kebijakan perizinan sebagai […]