Larangan Pemakaian Nama Ombudsman Inkonstitusional

Selasa, 23 Agustus 2011 Dengan putusan MK ini, lembaga-lembaga ombudsman yang sudah ada di daerah tetap diakui keberadaannya. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian Pasal 46 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Pasal 1 angka 13 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. “Permohonan pemohon terkait inkonstitusionalitas […]

Aduan Masyarakat, Bukti Kepedulian untuk Memajukan Pendidikan

27 Mei 2011 05:05 WIB,   Jurnalis: m.tok Foto : Kadisdikpora DIY Baskara Aji menjadi pembicara Talkshow Pengawasan Pelayanan Publik  Dinas Dikpora DIY- “Pengaduan merupakan bagian dari kepedulian masyarakat untuk memajukan pendidikan. Sangat wajar apabila ada aduan dari masyarakat, karena jika dilihat dari SDM, SDM di bidang pendidikan merupakan yang paling banyak daripada bidang lain. […]

TERBANYAK BIDANG PENDIDIKAN

Selama 2010, LOD Terima 119 Laporan YOGYA (KR) – Selama 2010 Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY menerima 119 laporan. Peringkat tiga tertinggi ditempati bidang pendidikan sejumlah 23 laporan (19,33 persen), pertanahan 15 laporan (12,61 persen) dan kesehatan 13 laporan (10,08 persen). Ketua Pokja Bidang Sosialisasi dan Penguatan Jaringan Didik Rinan Sumekto MPd mengatakan, klasifikasi laporan […]

Kembalikan ke Dokter Puskesmas Lagi

SEKARANG Dokter Puskesmas sudah tidak berhak mengeluarkan surat rujukan kepada pasien peserta Askes yang mau periksa ke RSUP. Sebab PT Askes telah menunjuk dokter khusus yang diberi wewenang membuatkan surat rujukan. Aturan ini sungguh mengecewakan kami sebagai peserta Askes. Hemat kami, dokter Puskesmas lebih tahu penyakit peserta Askes. Bisa menentukan apa perlu dirujuk ke rumah […]

KORBAN MERAPI REPOT SOAL AKTA KELAHIRAN

Yakinlah Warga Tidak Bohong SEJUMLAH warga lereng Merapi Desa Kepuharjo, Cangkringan mengaku kesulitan memperoleh pergantian akta kelahiran baru yang hilang akibat terbakar awan panas erupsi Gunung Merapi 2010 lalu. Kebijakan yang diterapkan pemerintah kabupaten dinilai memberatkan mayarakat, yakni ketika warga mengajukan permohonan diminta untuk mencari akta lama atau bukti berupa foto copy. Jangankan akta kelahiran, […]