Kliping 2017

TOWER BANTUL – Pemkab Kabulkan Perpanjangan & Perubahan Status Tanpa Izin Warga

Salah satu tower di Bantul (Arief Junianto/JIBI/Harian Jogja) Senin, 22 Mei 2017 | Arief Junianto/JIBI/Harian Jogja Harianjogja.com, BANTUL — Permintaan pengusaha pemilik menara telekomunikasi terkait tak perlunya lampiran rekomendasi izin dari warga saat perpanjangan dan perubahan status kepemilikan diamini oleh Pemkab Bantul. Pemerintah eksekutif berdalih, ketentuan itu sudah termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) yang sudah …

TOWER BANTUL – Pemkab Kabulkan Perpanjangan & Perubahan Status Tanpa Izin WargaRead More »

ATURAN DAERAH – Raperda menara Terganjal di Komisi C

UMBULHARJO – Polemik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan Menara Telekomunikasi dan Kabel Optik terus bergulir. Komisi C Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Jogja menyatakan tidak akan menyetujui raperda tersebut disahkan sebelum ada penertiban menara-menara. “Sebenarnya kami tidak ingin menghambat. Tapi harusnya dihentikan dulu [menara-menara tidak berizin] baru kemudian disahkan”, kata Ketua Komisi C, Christiana …

ATURAN DAERAH – Raperda menara Terganjal di Komisi CRead More »

LOD akan Panggil Tim Penguji UMY

SEMENTARA itu, Komisioner Lembaga Ombudsman DIY, Muhammad Imam Santoso mengatakan keputusan camat adalah keputusan yang tidak mudah. Namun itu dimungkinkan oleh regulasi yang ada. “Ini adalah keputusan yang terbaik dari yang terburuk,” ujarnya. Pihaknya juga menyoroti adanya dua kali kesalahan di hasil rekapitulasi nilai yang dikeluarkan oleh tim penguji. Sementara terkait dengan aduan seorang peserta …

LOD akan Panggil Tim Penguji UMYRead More »

MENARA TELEKOMUNIKASI – Ombudsman Kritik Keras Pansus

BANTUL – Pembahasan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Menara Telekomunikasi kembali mendapat kritikan tajam dari pihak Lembaga Ombudsman (LO) DIY. Dari tiga kali pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) Raperda Menara Telekomunikasi, pihak LO DIY menilai draf tersebut masih terlalu teknis. Padahal, regulasi itu seharusnya lebih jauh menyiratkan keberpihakan pada masyarakat. “Khususnya masyarakat terdampak,” …

MENARA TELEKOMUNIKASI – Ombudsman Kritik Keras PansusRead More »

Tolak Hotel, Warga Ngampilan Mengadu ke Ombudsman

Selasa, 16 Mei 2017 19:20 WIB | Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja Warga Ngadiwinatan, Ngampilan menolak pembangunan salah satu hotel di Jalan Bhayangkara Harianjogja.com, JOGJA-Warga Ngadiwinatan, Ngampilan menolak pembangunan salah satu hotel di Jalan Bhayangkara. Warga menilai hotel tersebut melanggar prosedur perizinan dan memanipulasi tanda tangan warga. Warga sudah melapor ke Pemerintah Kota Jogja, namun hotel delapan …

Tolak Hotel, Warga Ngampilan Mengadu ke OmbudsmanRead More »

SE Dibutuhkan Untuk Menjabarkan Muatan Perda Pamong Desa yang Multitafsir

Sejumlah pemateri sedang menjawab pertanyaan peserta seminar, dalam acara bertema membedah perda nomor 5 tahun 2016 tentang pamong desa dari perspektif hukum administrasi negara yang diadakan LO DIY, di ruang rapat paripurna DPRD Bantul, Kamis (23/2/2017). TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL – Sedari menunggu revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2016 tentang pamong desa, yang menurut rencana …

SE Dibutuhkan Untuk Menjabarkan Muatan Perda Pamong Desa yang MultitafsirRead More »