Ombudsman Brief 2015

Executive summary Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim. Kebijakan terkait perumahan ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sebagaimana Pasal 28H UUD 1945 dan pemerintah daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 […]

Ombudsman Brief 2014

Executive Summary Kasus penahanan ijazah masih terjadi pada setiap tahunnya. Penahanan ijazah yang dilakukan sekolah disebabkan oleh peserta didik yang masih memiliki tunggakan biaya pendidikan. Penyebab tunggakan biaya pendidikan yang ditanggung peserta didik/walinya itu disebabkan karena memang kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu, wali siswa mengalami kebangkrutan dalam usahanya, atau ada peristiwa-peristiwa di luar kemampuan […]

Ombudsman Brief 2013

Executive summary Penentuan database calon kepesertaan Jamkesmas 2013 yang bersumber dari Database Terpadu Nasional yang disusun oleh TNP2K dari masukan data BPS masih banyak yang tidak sesuai dengan realitas demografi di daerah. Selain itu, persoalan pendistribusian kartu Jamkesmas melalui penetapan kuota bagi setiap Kabupaten/Kota terbukti banyak yang tidak sinkron dengan kartu tercetak dan kartu yang […]