Publikasi

Ombudsman Brief 2014

Executive Summary Kasus penahanan ijazah masih terjadi pada setiap tahunnya. Penahanan ijazah yang dilakukan sekolah disebabkan oleh peserta didik yang masih memiliki tunggakan biaya pendidikan. Penyebab tunggakan biaya pendidikan yang ditanggung peserta didik/walinya itu disebabkan karena memang kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu, wali siswa mengalami kebangkrutan dalam usahanya, atau ada peristiwa-peristiwa di luar kemampuan …

Ombudsman Brief 2014 Read More »

Ombudsman Brief 2013

Executive summary Penentuan database calon kepesertaan Jamkesmas 2013 yang bersumber dari Database Terpadu Nasional yang disusun oleh TNP2K dari masukan data BPS masih banyak yang tidak sesuai dengan realitas demografi di daerah. Selain itu, persoalan pendistribusian kartu Jamkesmas melalui penetapan kuota bagi setiap Kabupaten/Kota terbukti banyak yang tidak sinkron dengan kartu tercetak dan kartu yang …

Ombudsman Brief 2013 Read More »

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 1

Arah Baru Kebijakan Sosial Dalam banyak kasus di negara-negara Selatan, desentralisasi justru lebih sering muncul kerumitan daripada kemudahan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan sosialnya. Lebih dari itu, hanya sedikit negara-negara yang menganut asas desentralisasi yang pemerintah-pemerintah daerahnya berhasil, selebihnya mereka gagal dalam merumuskan dan mengimplementasian kebijakan sosialnya. Kapasitas pemerintah daerah, geografis, struktur kekuasaan, karakter …

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 1 Read More »

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 3

LOD dalam Pusaran Problem Pendidikan di DIY Semenjak kelahirannya pada 8 Juni 2005, LOD DIY telah menjelma menjadi suatu lembaga yang cukup dikenal dan diapresiasikan cukup baik oleh publik. Hal ini diindikasikan dengan derasnya aduan atau laporan yang dialamatkan ke lembaga ini. Bahkan sebelum lembaga ini diresmikan oleh Gubernur DIY, telah ada beberapa laporan yang …

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 3 Read More »

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 6

Reformasi Birokrasi Birokrasi pelayanan publik menjadi salah satu masalah besar di Indonesia yang hingga tahun ke-11 sebelas jatuhnya Orde Baru belum berubah secara signifikan sejalan dengan tuntutan reformasi, yaitu tegaknya negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Penegakan negara hukum tidak hanya menuntut reformasi substansi hukum pada pelbagai aspek hukum publik seperti hukum pidana, hukum …

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 6 Read More »

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 7

Sleman: Inovasi Kecamatan dalam perubahan Kewenangan Penelitian kecamatan yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) tahun 2010 ini bertujuan untuk memetakan dan menemukenali masalah mendasar dalam pergeseran kewenangan kecamatan. Kewenangan kecamatan melekat secara klasik dalam tiga fungsi yakni; fungsi pemerintahan terutamanya dalam pelayanan publik, fungsi pembangunan dalam mengakselerasi program pembangunan dan fungsi kemasyarakatan terutamanya dalam …

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 7 Read More »