Publikasi

Laporan LOD DIY Tahun 2014

Lembaga Ombudsman Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memasuki usia sepuluh tahun pada tahun 2014 ini. Sebagai lembaga independen yang mempunyai fungsi utama menerima pengaduan dan menindaklanjuti setiap pengaduan yang disampaikan oleh warga masyarakat serta untuk mendorong, menegakkan good dan clean governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di DIY, LOD DIY telah melakukan banyak hal untuk memenuhi harapan …

Laporan LOD DIY Tahun 2014 Read More »

Laporan Triwulan 4 Tahun 2014 LOD DIY

Pada bulan Oktober sampai dengan bulan desember 2014 merupakan tri wulan keempat dan sekaligus triwulan terakhir untuk periode Lembaga Ombudsman Daerah DIY tahun 2012- 2015 ini. Dalam tri wulan keempat ini banyak hal yang telah dicapai sebagai bagian yang terintegrasi dengan tri wulan sebelumnya. Diantaranya adalah bahwa pada tri wulan keempat ini LOD DIY telah …

Laporan Triwulan 4 Tahun 2014 LOD DIY Read More »

Laporan Triwulan 3 Tahun 2014 LOD DIY

Pada Laporan triwulan ketiga tahun 2014 ini ada beberapa agenda kegiatan yang telah dilakukan. Secara umum kegiatan pada triwulan ketiga ini lebih pada upaya upaya untuk mendorong bagaimana proses penyelesaian kasus serta pendataan dokumen-dokumen terkait produk hukum Lembaga Ombudsman Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY) bisa didokumentasikan dengan baik dan lebih sistematis. Sebagai bentuk pertanggungjawaban …

Laporan Triwulan 3 Tahun 2014 LOD DIY Read More »

Laporan LO DIY Tahun 2015

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya sehingga kami dapat menjalankan mandat Peraturan Gubernur No. 69 Tahun 2014 dan menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) pada Tahun Pertama Pelaksanaan Tugas, Tahun 2015.  Tahun 2015 adalah periode pertama penggabungan 2 lembaga menjadi satu, yakni Lembaga …

Laporan LO DIY Tahun 2015 Read More »

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 14

Pasca diberlakukannya Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta membawa kesempatan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di DIY. Pemerintah Daerah DIY memiliki kewenangan dalam mengatur hal-hal terkait urusan keistimewaan, di antaranya adalah: (1) kewenangan mengenai tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kewenangan penataan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) kewenangan kebudayaan; …

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 14 Read More »

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 15

Pertanggal 1 Januari 2014, Pemerintah Pusat Republik Indonesia (RI) mulai memberlakukan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini adalah tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) 101/2012  tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebagai bagian implementasi dari Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial …

Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 15 Read More »