Dikpora Tindak Sekolah yang Mungut Iuran ke Siswa

Selasa, 11 Agustus 2015

Djogjakoe.com, Jogja – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan menindak sekolah yang masih meminta iuran kepada siswanya. Dikatakan oleh Kepala Dikpora DIY, Baskara Aji, pihaknya saat ini masih menunggu data sekolah mana saja yang meminta iuran kepada para siswanya. Hingga saat ini pihaknya memang belum mempunyai data sekolah mana saja yang dilaporkan ke Lembaga Ombusmand Daerah (LOD) beberapa waktu lalu. Ia hanya menyayangkan LOD tidak memberikan informasi 50 sekolah yang meminta iuran tersebut untuk ditindak lanjuti.

“Secara khusus tidak diajak koordinasi untuk itu. Kalo memang ada tidak persoalan kalo pas lagi sebenarnya informasi sekolah mana saja itu diinformasikan kepada kami. Atau kepala dinas kabupaten kota. Sehingga ditindak lanjuti,” ujarnya di Kepatihan Senin (10/8/2015).

Aji mengatakan, tindak lanjut yang akan dilakukan nanti sesuai dengan temuan dan kesalahan pihak sekolah dan tergantung kesalahan yang dilanggar. Namun ia pun meminta, mengenai sekolah mana saja yang melakukan itu agar diperjelas.

“Tindak lanjut tergantung kesalahannya. Jika kesalahan di kepala maka akan diberi sanksi adiminitratif di tingkat kabupaten. Kalo ada unsur korupsi kan pungutan liar ya maka akan di proses saja,” ujarnya.

Mengenai aturan iuran atau bantuan, Aji mengatakan jika iuran sekolah tidak diperbolehkan   untuk SD dan SMP Negeri. SD SMP Negeri boleh menerima bantuan asal waktu dan nilainya tidak ditentukan. Sementara SD Negeri dan SMP Negeri bisa meminta iuran selama dana bantuan dari pemerintah pusat tidak menutupi operasional sekolah. Hal itu dibuktikan dengan disahkan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) dari dinas pendidikan setempat.

“SMA dan SMK masih mungkin iuran karena biaya operasional dari pusat juga tidak cukup. Tapi ini juga tidak berlaku bagi siswa tidak mampu,” ujarnya.

Sebelumnya diketahui Lembaga Ombudsman DIY tahun ajaran baru ini melakukan penelitian investigasi ke 25 sekolah di DIY. Hasilnya, ternyata sekolah-sekolah masih melakukan pungutan tidak transparan pada peserta didik baru saat Penarikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Padahal hal tersebut berlawanan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 60 tahun 2011 tentang larangan pungutan di tingkat SD dan SMP. Pungutan dari sekolah itu berbentuk iuran seragam sekolah pada siswa baru, iuran drum band mulai dari 180 ribu hingga 700 ribu. (Aisyazani/Rmt)

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *