Disdikpora DIY Siap Tindak Lanjuti Dugaan Pungutan Sekolah

Diduga 50 sekolah mulai SD, SMP, dan SMA di lima kabupaten/kota di DIY masih melakukan praktik pungutan terhadap siswa baru pada saat pendaftaran.

11 Agustus 2015

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan siap menindaklanjuti temuan Lembaga Ombudsman Daerah DIY mengenai dugaan masih adanya praktik pungutan biaya sekolah terhadap siswa baru.

YOGYAKARTA – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan siap menindaklanjuti temuan Lembaga Ombudsman Daerah DIY mengenai dugaan masih adanya praktik pungutan biaya sekolah terhadap siswa baru.

“Jika itu memang benar, tidak ada masalah kami melalui dinas pendidikan kabupaten/kota siap menindaklanjuti,” kata Kepala Disdikpora DIY, Kadarmanta Baskara Aji, di Yogyakarta, Senin (10/8).

Sebelumnya dalam jumpa pers di Yogyakarta, Kamis (6/8), Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY) menyatakan sesuai hasil laporan dan investigasi, diduga 50 sekolah mulai SD, SMP, dan SMA di lima kabupaten/kota di DIY masih melakukan praktik pungutan terhadap siswa baru pada saat pendaftaran.

Kendati demikian, Aji mengatakan hingga kini pihaknya masih belum mendapatkan laporan serta pemberitahuan langsung dari LOD DIY guna menangani praktik pungutan sekolah tersebut.

“Saya secara khusus tidak diajak koordinasi oleh LOD,” kata dia.

Aji berharap LOD DIY dapat memberikan keterangan secara mendetail terkait nama sekolah serta bagaimana mekanisme penarikan uang terhadap siswa.

Ia mengatakan, dalam kasus tersebut apabila kepala sekolah terbukti melakukan kesalahan, sesuai tingkat kesalahannya akan mendapatkan sanksi administrasi dari dinas pendidikan masing-masing kabupaten.

“Kalau sampai ada unsur korupsi berbentuk pungutan liar ya bisa dilakukan tindakan hukum,” tuturnya.

Ia menyatakan, pada dasarnya seluruh sekolah telah mendapatkan peringatan dari masing-masing dinas untuk menghindari pemungutan biaya sekolah terhadap siswa dalam berbagai bentuk.

“Tidak boleh lagi melakukan pungutan jenis apa pun. Untuk SD dan SMP semuanya harus gratis,” ujarnya.

Ia menuturkan, bagi sekolah swasta, masih terdapat pengecualian apabila tetap memerlukan pungutan.

Kelonggaran bagi sekolah swasta itu masih dapat dimaklumi karena sekolah swasta harus menanggung penggajian untuk guru honorer yang mungkin tidak tercakup dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Prinsipnya pungutan tetap hanya untuk menutup kekurangan, tidak lebih dari itu,” kata Aji.

Selain itu, bagi SMA dan SMK, menurut dia, masih dimungkinkan dapat menarik iuran sebab dana BOS dinilai belum dapat menutup seluruh kebutuhan.

“Tapi, iuran tidak berlaku bagi siswa yang tidak mampu. Siswa tidak mampu harus dicarikan beasiswa untuk membayar iuran tersebut,” ucapnya.

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *