Eksistensi Ombudsman Daerah

Oleh: Ratna Mustika Sari, S.IP1

I. Sekilas LOD DIY dan Komisi Ombudsman Nasional

Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi DIY (LOD DIY) didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DIY melalui Surat Keputusan Gubernur No. 134 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Ombudsman Daerah di Provinsi DIY. Dalam surat keputusan tersebut ombudsman daerah didefinisikan sebagai lembaga yang bersifat mandiri dan diadakan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran tugas Pemerintah Daerah, Lembaga Penegak Hukum, dan Lembaga-Lembaga Negara lainnya dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dasar pembentukan LOD DIY pada tahun 2008 menjadi Peraturan Gubernur No. 21 tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi DIY. Dalam aturan tersebut, ada perubahan definisi ombudsman daerah menjadi lembaga yang bersifat mandiri yang dibentuk dalam rangka mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bebas dan bersih dari KKN, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dan perbuatan sewenang wenang dari pemerintah daerah serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum dan perlindungan hukum kepada masyarakat di daerah. 

Perubahan signifikan dari pemaknaan ombudsman yang diatur melalui SK 134 Tahun 2004 menjadi Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2008 adalah bahwa Ombudsman didirikan tidak hanya sekedar sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah tapi memiliki peran strategis dalam upaya mendorong dan mewujudkan pemerintahan yang baik serta kualitas pelayanan umum dan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa LOD DIY dalam kiprahnya kedepan melakukan upaya yang tidak hanya bersifat kuratif namun juga upaya preventif dalam perbaikan pelayanan.

Sejak LOD DIY berkiprah pada tanggal 8 Juni 2008, LOD DIY telah menerima lebih dari 900 pengaduan yang ditindaklanjuti LOD DIY sampai hari ini, disamping laporan yang bersifat konsultasi yang bisa mencapai 400 konsultasi. Kehadiran LOD DIY merupakan bagian dari kehadiran lembaga-lembaga lainnya termasuk juga NGO/LSM maupun Ormas yang sama-sama berkomitmen untuk melakukan pengawas kinerja pelayanan publik. Salah satunya adalah Komisi Ombudsman Nasional (sekarang ORI). Kehadiran KON perwakilan DIY-Jateng merupakan partner bagi Lembaga Ombudsman Daerah dalam melakukan kerja-kerja pengawasan. Pada Tahun 2005-2008, ada pembagian tugas yang cukup jelas antara LOD DIY dan KON. LOD DIY berkonsentrasi pada pengawasan pemerintah daerah dan KON berkonsentrasi pada instansi pemerintah yang bersifat hierarkis/vertikal.

Hubungan mesra juga terbangun antara LOD DIY dan KON yang pada saat itu masih dilandasi Kepres. KON selalu mendorong pembentukan ombudsman daerah baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Apresiasi tinggi KON terhadap LOD DIY sebagai ombudsman daerah percontohan selalu dijadikan motivasi bagi KON untuk pembentukan ombudsman daerah. Berbagai koordinasi dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan ombudsman daerah serta kerjasama pembukaan klinik pengaduan selalu dilakukan antara KON perwakilan DIY Jateng dan LOD DIY. Bahkan, draft terkait dengan pengaturan Ombudsman dalam Undang-Undang, disebutkan pula bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Ombudsman Daerah di tingkat Kabupaten ataupun Provinsi.

Seiring dengan berjalannya waktu, kiprah LOD DIY periode pertama (2005-2008) semakin berkibar. Tak jarang, berbagai media massa pada saat itu sangat antusias memberikan dukungan terhadap LOD DIY dalam proses penyelesaian kasus yang dilaporkan masyarakat. Meski ‘kegerahan’ dari birokrasi muncul dengan berbagai ekspresi- namun juga tidak sedikit birokrasi yang menyambut positif keberadaan LOD DIY.

LOD DIY periode pertama (2005-2008) berakhir pada bulan Juni 2008. Proses seleksi periode kedua mulai dilakukan pada bulan Juni 2008 dengan salah satu persyaratan adalah anggota komisioner yang telah menjadi anggota LOD DIY periode sebelumnya tidak bisa mendaftar kembali menjadi anggota LOD DIY periode selanjutnya. Persyaratan ini menuai berbagai persepsi dari LSM maupun akademisi. Advokasi atas persyaratan tersebut juga tidak menuai hasil.

Pada 19 September 2008, LOD DIY periode 2 terpilih dengan landasan baru berupa Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2008. Tak jauh dari terbitnya Peraturan Gubernur tersebut, pada bulan Oktober 2008 disahkan Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia. Lahirnya UU ORI membawa angin perubahan bagi Komisi Ombudsman Nasional (KON) yang tadinya berbentuk executive ombudsman menjadi ORI yang merupakan parliamentary ombudsman. Dengan adanya UU ORI ini, ORI menjadi lebih powerfull karena yang tadinya hanya sebatas magistature of influence menjadi magistature of sanction. Semakin kokohnya kedudukan ORI sebagai parliamentary ombudsman tidak diiringi dengan semakin kokohnya keberadaan ombudsman daerah yang telah dibentuk baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Hal ini dikarenakan pasal 46 ayat 1 UU ORI yang menyebutkan bahwa:

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, nama “Ombudsman” yang telah digunakan sebagai nama oleh institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya yang bukan merupakan lembaga Ombudsman yang melaksanakan fungsi dan tugas berdasarkan Undang-Undang ini harus diganti dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.

(2) Institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap menggunakan nama “Ombudsman” secara tidak sah.

Artinya bahwa, keberadaan ombudsman daerah yang selama ini menjadi partner bagi KON dan sama-sama berkomitmen memperkuat keberadaan ombudsman yang lahir di daerah menjadi tidak diperkenankan keberadaannya dengan menggunakan kata ombudsman.

Perubahan lain dari UU 37 Tahun 2008 tentang ORI adalah adanya mekanisme pengawasan yang bersifat hierarkis. Hal ini termuat dalam Pasal 43 UU No. 37 Tahun 2008 tentang ORI yang menyebutkan bahwa (1) Apabila dipandang perlu, Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. (2) Perwakilan Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman dan dipimpin oleh seorang kepala perwakilan. (3) Kepala perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh asisten Ombudsman. Pembentukan perwakilan ombudsman didaerah bukan merupakan sebuah kewajiban namun apabila diperlukan. Perlu dan tidaknya pembentukan ORI perwakilan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota haruslah dirumuskan dengan jelas. Jangan sampai kemudian keberadannya menegasikan pengawasan yang telah dilakukan oleh ombudsman daerah yang telah ada sebelum lahirnya UU ORI ini.

II. Upaya Memperjuangkan Eksistensi Ombudsman Daerah

Adanya Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 37 Tahun 2008 tentang ORI menjadi awal hilangnya eksistensi Ombudsman Daerah yang telah terbentuk. Pelarangan penggunaan nama ‘Ombudsman’ bagi lembaga lain selain ORI tidak hanya sekedar persoalan harus diganti menjadi nama lain selain Ombudsman namun menjadi titik awal dari tidak diakuinya ombudsman daerah sebagai lembaga yang memiliki arti filosofis yang sama baik dari segi fungsi dan kewenangannya dengan ombudsman nasional dalam hal ini ORI maupun ombudsman di Negara lain. Disamping itu, pelarangan nama ombudsman bagi daerah adalah tanda dari tidak masuknya ombudsman daerah dalam logika lembaga perbaikan pelayanan publik. Karena jelas bahwa UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa complain terhadap pelayanan publik yang buruk menjadi kewenangan ombudsman untuk menangani.

Tidak terwadahinya eksistensi ombudsman daerah dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang ORI dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mendorong beberapa pihak untuk mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 46 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 43 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139) serta Pasal 46 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan pengujian materiil ini diajukan pada bulan September 2010. Alasan Permohonan Pengujian (Kerugian Konstitusional):

  1. Bahwa Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU ORI adalah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, menyatakan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”;
  2. Bahwa Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU ORI adalah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”;
  3. Bahwa Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU ORI adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
  4. Bahwa Pasal 1 butir 13 UU PP yang menyebutkan Ombudsman adalah “lembaga negara” dapat merugikan eksistensi dari lembaga-lembaga ombudsman yang sudah ada, karena lembaga-lembaga ombudsman yang sudah ada tersebut, khususnya yang ada di daerah yang dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan kepentingan hukum Pemohon II, III, IV, dan V bukan merupakan “lembaga negara” sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 butir 13 UU PP a quo;

Berdasarkan alasan permohonan pengujian (kerugian konstitusional) dalam pada tanggal 23 Agustus 2011, Mahkamah Konstitusi membacakan PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010, dalam pendapat mahkamah dinyatakan beberapa pendapat terkait dengan permohonan uji materil UU ORI oleh para Pemohon. Pertama, keberadaan pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU ORI bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) UUD 1945, dengan alasan pembentukan lembaga ombudsman bukan merupakan kewenangan pemerintah pusat tetapi kewenangan pemerintah daerah, Mahkamah berpendapat bahwa UUD 1945 tidak menegaskan rincian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. UUD 1945 hanya menegaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dengan demikian, menurut Mahkamah jenis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sangat tergantung pada ketentuan Undang-Undang, yaitu kewenangan apa saja yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga sisanya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pembentukan ombudsman oleh pemerintah pusat berdasarkan ketentuan Undang-Undang adalah tidak bertentangan dengan konstitusi.

Kedua, Pasal 46 ayat (1), ayat (2) UU 37/2008 dan Pasal 1 angka 13 UU 25/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan bahwa dengan adanya ketentuan tersebut telah mengakibatkan status lembaga ombudsman yang telah dibentuk oleh para Pemohon yang selama ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik dan sudah dikenal oleh masyarakat akan hilang dan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal akibat harus dibubarkan atau mengganti dengan nama lainnya yang bukan nama ombudsman. Terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

  1. Pembentukan lembaga ombudsman dan pilihan nama “Ombudsman” oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pemberian pelayanan umum adalah merupakan kebijakan yang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pembentukan lembaga ombudsman oleh beberapa pemerintah daerah sebelum lahirnya Undang-Undang a quo adalah langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan memberi ruang bagi masyarakat untuk melaporkan segala keluhan pelayanan publik kepada lembaga ombudsman. Pembentukan lembaga demikian adalah lazim seperti dalam praktik yang universal di berbagai negara, yaitu lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta lembaga swasta dapat membentuk lembaga ombudsman sebagai lembaga independen yang menjalankan fungsi intermediasi antara pemberi dan penerima pelayanan umum dalam hal ini misalnya pemerintah dan masyarakat untuk menerima laporan, keluhan, mencari alternatif penyelesaian serta memberi rekomendasi penyelesaian kepada pejabat yang berwenang; Menurut Mahkamah, untuk menjamin tegaknya prinsip-prinsip konstitusi yaitu prinsip kepastian hukum yang adil baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah daerah yang telah membentuk lembaga ombudsman maka keberadaan lembaga-lembaga ombudsman tersebut harus dilindungi oleh hukum. Dengan berlakunya Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo, maka akan mengancam keberadaan dan keberlangsungan lembaga-lembaga ombudsman tersebut sekaligus melanggar prinsip-prinsip jaminan kepastian hukum yang adil yang harus diberikan kepada lembaga ombudsman yang telah didirikan secara sah menurut hukum;
  2. apabila dilihat dari segi pelaksanaan fungsinya, yaitu dalam memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka keberadaan ombudsman di daerah adalah penting untuk melakukan pengawasan terhadap unsur-unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, walaupun bukan berarti lembaga tersebut adalah perwakilan dari Ombudsman Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kewenangannya, Ombudsman Republik Indonesia seharusnya tetap mengakui keberadaan lembaga-lembaga ombudsman yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang telah ada dan dipercayai oleh masyarakat;
  3. kata“ombudsman” telah mempunyai pengertian umum bahkan telah diterima secara internasional sebagai fungsi independen untuk menerima laporan dan keluhan, menginvestigasi, memberi alternatif penyelesaian atau memberi rekomendasi kebijakan atau penyelesaian atas pengaduan tersebut kepada pihak tertentu. Demikian dikenalnya pengertian ombudsman secara meluas, orang akan cepat paham dengan sebutan ombudsman dibandingkan dengan istilah lain dalam bahasa Indonesia, umpama “lembaga pengaduan masyarakat” yang justru masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Kata ombudsman sudah sama dikenalnya dengan kata “lembaga bantuan hukum” yang sudah dengan mudah dipahami maksudnya. Fungsi ombudsman diperlukan untuk banyak hal dan oleh banyak pihak, oleh karenanya apabila terdapat monopoli penggunaan istilah ombudsman akan sangat mengganggu proses komunikasi publik dalam menyampaikan suatu gagasan atau pendapat. Hal demikian akan mengganggu hak berkomunikasi dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat yang dijamin dalam konstitusi [vide Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945];
  4. lembaga ombudsman tidak dapat dimonopoli oleh negara, seperti halnya dalam Undang-Undang a quo. Oleh karena itu, larangan pembentukan lembaga dengan nama ombudsman oleh suatu lembaga atau organ selain Ombudsman Republik Indonesia tidak sejalan dengan semangat dan perlindungan konstitusional yang dijamin oleh konstitusi yaitu hak untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam pemerintahan [videPasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945]. Larangan demikian juga bertentangan dengan jaminan konstitusi terhadap hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya [vide Pasal 28C ayat (2) UUD 1945]. Jaminan dan perlindungan tersebut harus juga diberikan kepada setiap lembaga atau institusi untuk membentuk lembaga ombudsman yang menjalankan fungsi independen untuk menerima laporan dan keluhan, menginvestigasi, memberi alternative penyelesaian atau member rekomendasi kebijakan atau penyelesaian atas pengaduan tersebut kepada pihak tertentu;
  5. para Pemohon mendalilkan bahwa pemberian kedudukan ombudsman sebagai lembaga Negara bertentangan dengan konstitusi karena akan meniadakan keberadaan lembaga ombudsman yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah yang bukan merupakan lembaga negara dan telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik di tengah masyarakat. Menurut Mahkamah istilah lembaga negara tidak harus selalu dikaitkan dengan lembaga negara yang ada di tingkat pemerintah pusat atau yang dibentuk oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang. Akan tetapi dalam arti luas, segala lembaga,institusi atau organ yang menjalankan fungsi negara, dibentuk oleh negara atau dibentuk oleh lembaga atau organ yang dibentuk oleh negara dapat dikategorikan sebagai lembaga negara. Dengan demikian, suatu lembaga atau organ disebut lembaga negara tidak harus diberikan status secara expressis verbis oleh Undang-Undang pembentukannya. Dalam hal ini, harus dibedakan dengan lembaga negara yang berhak mangajukan sengketa kewenangan di Mahkamah Konstitusi yang terbatas hanya pada lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kata “lembaga negara” dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 haruslah terkait erat dan tidak terpisahkan dengan frasa “yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”. Secara implisit dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 terkandung pengakuan bahwa terdapat lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pengertian lembaga Negara harus dimaknai sebagai genus yang bersifat umum yang dibedakan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan lembaga negara yang kewenangannya bukan dari Undang-Undang Dasar [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006,tanggal 11 Juli 2006]. Menurut Mahkamah, lembaga atau organ yang dibentuk oleh pemerintah daerah seperti lembaga ombudsman, juga dapat dikategorikan sebagai lembaga atau organ negara karena menjalankan sebagian fungsi Negara (official appointed), walaupun tidak secara expressis verbis disebut lembaga negara dalam peraturan yang membentuknya. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada persoalan konstitusionalitas penyebutan ombudsman sebagai lembaga negara sepanjang lembaga ombudsman tersebut dibentuk oleh negara atau oleh organ negara. Dengan demikian, Pasal 1 angka 13 UU 25/2009 hanya berlaku untuk ombudsman yang dibentuk oleh negara atau lembaga pemerintah. Disamping itu, tidak berarti lembaga atau institusi non-pemerintah tidak dapat membentuk lembaga ombudsman untuk melaksanakan fungsi ombudsman demi keperluan dan kebutuhan lembaga yang bersangkutan tanpa harus disebut sebagai lembaga negara (similar appointee in non-governmental organization);
  6. berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah bependapat dalil permohonan para Pemohon sepanjang mengenai larangan penggunaan nama “Ombudsman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU 37/2008 beralasan menurut hukum;

Berdasarkan PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010 dapat disimpulkan bahwa: lembaga ombudsman daerah yang telah ada dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pemberian pelayanan umum adalah merupakan kebijakan yang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, maka keberadaan lembaga-lembaga ombudsman tersebut harus dilindungi oleh hukum dan penggunaan nama ombudsman bagi ombudsman daerah adalah menjadi sah adanya dan tidak melanggar hukum. Disamping sah secara hukum dalam penggunaan nama ombudsman oleh ombudsman daerah, putusan MK Nomor 62/PUU-VIII/2010 tetap mengakui pelaksaan fungsi ombudsman daerah dalam memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka keberadaan ombudsman di daerah adalah penting untuk melakukan pengawasan terhadap unsur-unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, walaupun bukan berarti lembaga tersebut adalah perwakilan dari Ombudsman Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kewenangannya, OmbudsmanRepublik Indonesia seharusnya tetap mengakui keberadaan lembaga-lembaga ombudsman yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang telah ada dan dipercayai oleh masyarakat.

Berkaitan dengan kedudukannya dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, putusan MK Nomor 62/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa lembaga atau organ yang dibentuk oleh pemerintah daerah seperti lembaga ombudsman, juga dapat dikategorikan sebagai lembaga atau organ Negara karena menjalankan sebagian fungsi negara (official appointed), walaupun tidak secara expressis verbis disebut lembaga negara dalam peraturan yang membentuknya.

III. JR UU ORI dan UU PP dalam kerangka memperkuat Eksistensi Ombudsman Daerah

Paska keluarnya PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010, Ombudsman di Daerah bisa terdiri dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan di Daerah dan Ombudsman Daerah bentukan Pemerintah Daerah atau Legislatif Daerah. Keberadan dua ombudsman daerah ini tidak hanya sekedar sah dalam penggunaan nama, namun juga sah dalam penggunaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada istilah ombudsman. Adanya PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010 mempertegas bahwa pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan di daerah merupakan pengawasan yang simultan dan multi-aktor. Masyarakat boleh memilih mempercayakan penanganan kasusnya ke Ombudsman yang mana. Ketakutan adanya kebingungan dari masyarakat harus memilih ombudsman yang mana harus diatasi dengan perumusan berkaitan dengan sistem perbaikan pelayanan publik yang simultan. Dua ombudsman di daerah melahirkan asimetrisme kewenangan dan simetrisme kewilayahan. Berikut adalah beberapa bentuk sistem penanganan laporan dalam bentuk perbaikan pelayanan publik yang simultan antara ombudsman daerah yang dibentuk oleh daerah dan ORI perwakilan di daerah yang telah terkoordinasikan antara LOD DIY dan ORI perwakilan DIY dan Jateng:

  1. LOD DIY merupakan bagian dari internal complain pemerintah daerah yang bersifat independen dan eksternal. Laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik di daerah ketika dilaporkan ke ORI Perwakilan DIY dan Jateng harus melalui mekanisme penanganan laporan di LOD DIY.
  2. LOD DIY merupakan magistature of influence, berbeda dengan ORI Perwakilan Jateng DIY yang merupakan magistature of sanction. Hal ini akan semakin mengefektifkan kinerja LOD DIY manakala ada aparat pemerintah daerah yang dilaporkan ke LOD DIY tidak memenuhi panggilan untuk melakukan klarifikasi sampai tiga kali, maka akan dirujukkan ke ORI Perwakilan Jateng-DIY untuk ditindaklanjuti.
  3. LOD DIY dapat menangani kasus dengan masa kadaluwarsa 5 tahun sejak keputusan dan atau tindakan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan ORI Perwakilan DIY-Jateng memiliki masa daluwarsa 3 tahun sejak keputusan dan atau tindakan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Perbedaan masa daluwarsa ini, apabila ada laporan dengan masa daluwarsa lebih dari 3 tahun, maka ORI perwakilan DIY-Jateng akan merujukan kasus tersebut ke LOD DIY.
  4. Dalam perannya untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah atau legistalif daerah berkaitan dengan aturan-aturan yang harus diperbaiki dalam kerangka pelayanan publik yang baik, baik ORI dan LOD DIY akan melakukan kerjasama yang saling menguatkan untuk mendesakkan perbaikan aturan dalam perbaikan pelayanan publik.

Potensi-potensi kesepakatan yang menunjukan bahwa ORI perwakilan DIY Jateng dan LOD DIY merupakan bagian dari system pengawasan yang simultan, maka kejelasan berkaitan dengan sistem ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskan dan menguatkan eksisten Ombudsman Daerah yang secara nyata-nyata diakui keberadaan beserta tugas pokok dan fungsinya dengan PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010.

Dalam gugatan dari para pemohon sebelum dilakukan revisi gugatan, pemohon juga melakukan gugatan terhadap keberadaan pasal 46 ayat (3) dan (4) UU Pelayanan Publik yang menyatakan:

(3). Ombudsman wajib membentuk perwakilan di daerah yang bersifat hierarkis untuk mendukung tugas dan fungsi ombudsman dalam kegiatan pelayanan publik.

(4). Pembentukan perwakilan ombudsman di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Bahwa dengan membaca penjelasan pasal 46 ayat (3) UU pelayanan publik yang menyatakan:

(3). Perwakilan di daerah merupakan perwakilan yang dibentuk di ibukota provinsi atau ibukota kabupaten/kota yang dipandang perlu. Pembentukan dimaksud harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kompleksitas dan beban kerja.

Bahwa jika dicermati pada penjelasan pasal 46 ayat (3) aquo maka pada aspek efektifitas, efisiensi, kompleksitas dan beban kerja sudah terdapat pada lembaga ombudsman daerah dan keberadaan lembaga ombudsman daerah tersebut dapat difungsikan tanpa harus membentuk perwakilan ombudsman sebagaimana diatur pada Pasal 43 ayat (1) dan (2), tanpa harus DIMATIKAN ataupun dianggap TIDAK SAH sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU ORI. Artinya, putusan MK Nomor 62/PUU-VIII/2010 terhadap uji materi Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2)dan Penjelasan Pasal 46 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sama-sama memberikan peluang bagi ombudsman daerah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai ombudsman di daerah.

IV. Agenda Daerah dalam Penguatan Eksistensi Ombudsman Daerah

Adanya putusan MK Nomor 62/PUU-VIII/2010 menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat keberadaan Ombudsman Daerah yang telah dibentuknya. Pemaknaan bahwa perbaikan pelayanan publik adalah tugas yang simultan antara Ombudsman daerah dan ORI perwakilan di daerah harus dimaknai sebagai upaya mempercepat perbaikan pelayanan publik di daerah. Bedanya, ORI perwakilan di daerah merupakan amanat dari UU No. 37 tahun 2008 tentang ORI, sedangkan pembentukan Ombudsman Daerah oleh Pemerintah Daerah bagian dari pelaksaan Pasal 18 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara republik yang didesentralisasikan.

Setelah reformasi amanat ini dilaksanakan melalui penetapan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua kebijakan tersebut mempunyai pemahaman yang sama tentang penyelenggaraan pemerintahan, di mana urusan Pemerintah Pusat hanya berkenaan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Dengan demikian, dilua rurusan tersebut merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sebagian besar pelayanan publik terdapat di daerah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Ombudsman Daerah hadir untuk menyelesaikan tantangan terbesar yaitu memastikan bahwa tidak terjadi maladministrasi pada pelayanan publik di daerah. Keberadaan Ombudsman Daerah menjadi relevan karena isu mal-administrasi semakin bergeser ke daerah bersamaan dengan meningkatnya pendelegasian kewenangan dan kekuasaan kepada daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (local good governance) adalah prasyarat mutlak bagi terselenggaranya pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada masyarakat (UNDP, 2001). Aspek penting yang memungkinkan daerah tumbuh berkembang melalui kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah, antara lain:

  1. Political equality. Dengan adanya otonomi daerah, maka akan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal.
  2. Lokal accountability. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat (Smith, 1985) atau tercipta proximity antara aparat pengambil keputusan di tingkat lokal dengan para konstituennya (Ruland, 1992).
  3. Lokal responsiveness. Mengecilnya asimetri informasi antara masyarakat dengan para pengambil keputusan yang diasumsikan Pemerintah Daerah lebih mengetahui preferensi umum warganya dibandingkan Pemerintah Pusat.

Dengan mengacu pada tiga aspek penting pertumbuhan daerah, keberadaan ombudsman daerah dapat diperluas fungsi keberadaannya tidak hanya memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang baik, namun juga memastikan masyarakat dilibatkan dalam pengambilan kebijakan publik melalui partisipasi publik sehingga pengambilan keputusan di tingkat lokal berdasar pada aspirasi dari masyarakat dan semakin memberikan peluang bagi terciptanya local responsiveness di daerah.

Keberadaan Ombudsman Daerah bisa menjadi lembaga komplain bagi tidak terpenuhinya hak dasar atas pelayanan publik yang baik dan tidak terpenuhinya perumusan kebijakan publik yang tidak akuntabel, tidak transparan dan tidak membuka peluang bagi perumusan kebijakan publik yang tidak partisipatif. Lebih riil, keberadaan Ombudsman Daerah tidak hanya bisa dimasukan dalam lembaga complain dalam perda pelayanan publik, namun juga dalam perda yang mengatur mengenai mekanisme pengambilan kebijakan publik. Sehingga keberadaan Ombudsman Daerah bisa jauh melebihi fungsinya tidak sekadar sebagai lembaga complain pelayanan publik yang selama ini bisa jadi dianggap hanya menduplikasi kewenangan dari ORI. Lebih dari itu, Ombudsman Daerah menjadi lembaga yang tidak hanya memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan publik itu harus berkualitas namun juga melakukan upaya preventif bagaimana memastikan bahwa pembuatan kebijakan publik bersifat transparan dan partisipatif, sehingga masyarakat bisa ikut memastikan sejak awal bahwa kebijakan yang dibuat jelas tidak akan melanggar hak-hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik terbaik.

1Ketua Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2012-2015.

Download Artikel

1 thought on “Eksistensi Ombudsman Daerah”

  1. YTH, LOL Diy
    Assalamualaikum WrWb
    Dalam evaluasi penyelenggaraan haji oleh KemenagRI dari tahun ke tahun ada peningkatan dari segi pelayanan . Namun disisi lain persoalan di teknis lapangan cenderung menurun berkat adanya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji /KBIH yg berperan dan berfungsi membimbing jemaah sejak di tanah air dan selama di tanah suci, sehingga dlm menyusun manifes pengkloteran didasarkan kepada KBIH, dan di DIY 93 persen jemaah haji mengikuti KBIH sebagai mitra Kemenag, tp th haji 2019 pengkloteran jemaah akan dilakukan berdasarkan atau basis zone kecamatan yg akhirnya menjadikan jemaah di KBIH terpecah -pecah sehingga menyulitkan untuk tetap memberikan bimbingan ibadah selama di tanah suci mengingat daftar tunggu yg lama, biaya dan jemaah merasa gelisah karena baru pertama dan ibadah haji dimungkinkan hanya sekali dlm seumur hidup,
    Inilah yg menjadi dasar pemikiran kami, sebab permasalahan yg timbul di tanah suci bisa diatasi oleh pembimbing yg ada di tiap KBIH yang mengurangi beban petugas kloter yg hanya 2 orang dan 1 dokter 3 paramedis
    Demikian atas bantuan dan perhatian kami ucapkan terima kasih.
    Hormat kami,
    SULCHI HARIYANTO

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *