Elanto Wijoyo, Si Penghadang Moge Gugat Pemkot Yogyakarta

Selasa, 29 September 2015

GLOBALINDO.CO, YOGYAKARTA – Masih segar dalam ingatan kita kisah Elanto Wijoyono yeng menghebohkan dengan menghadang konvoi motor gede di Yogyakarta pada 15 Agustus yang lalu. Kini giliran Pemerintah Kota Yogyakarta dan sebuah hotel yang mungkin juga akan dibuat heboh terkait perobohan bangunan warisan budaya Tjan Biom Tiong di Jalan Pajeksan nomor 16 Yogyakarta.

Elanto sebelumnya hanya berniat menggugat pemerintah Kota Yogyakarta. Khususnya Walikota, Dinas Perizinan, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Mereka dinilai lalai menjaga bangunan warisan budaya.

“Karena akan masuk ranah pidana, materi gugatan kami kaji juga apakah pengembang hotel merupakan pihak yang bisa dimintai pertanggungjawabannya di mata hukum,” ujar Elanto, dikutip tempo.co, Senin (28/9) kemarin.

Elanto mendasarkan gugatannya setelah Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  menemukan cukup bukti terjadinya mala administrasi pelayanan lembaga pemerintah hingga mengakibatkan rusaknya bangunan budaya.

“Jadi subyek gugatan kami kembangkan, tak hanya kepada pemerintah, agar kasus benar-benar tuntas dan undang-undang ditegakkan,” ujarnya. Undang-Undang yang  ia maksud adalah UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Ombudsman DIY dalm investigasinya menyimpulkan bahwa hilangnya bangunan budaya di kawasan Malioboro itu melanggar UU Nomor 11 Tahun 2010 juga Perda DIY nomor 6 tahun 2012 tentang pelestarian warisan dan cagar budaya. Perobohan bangunan diketahui tak disertai prosedur perizinan pemerintah dan pemerintah baru mengeluarkan izin pemugaran belakangan setelah bangunan lenyap.

Wakil Ketua Ombudsman DIY Muhammad Saleh Tjan menuturkan jika kasus Pajeksan dibawa ke ranah hukum, pihaknya tak bisa ikut campur lagi karena tak memiliki kewenangan. Namun langkah hukum dimungkinkan oleh UU nomor 11 tahun 2010 Pasal 105 menyebut setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 5 miliar.

Untuk memuluskan gugatannya ke pengadilan, Elanto berencana menggandeng Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. “ Ada rencana dengan LBH tapi belum diputuskan, masih menyipakan materi, mungkin awal November selesai dan mulai koordinasi dengan kuasa hukum,” ujarnya.

Direktur LBH Yogyakarta Hamzah Wahyudin menyatakan siap jika Elanto berniat menggandeng LBH. “Sampai sekarang belum ada koordinasi soal itu, tapi kami siap membantu mengawal karena itu gugatan masyarakat,” ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Eko Suryo Maharsono menolak jika pemerintah disalahkan. “Kami menerima permohonan pembangunan ketika bangunan sudah roboh,” ujarnya. (gbi/tmp)

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *