Filosofi dan Sejarah Ombudsman

Oleh: Warsito Utomo

An office for by the constitution or by an action of the legisture or parliament and headed by an independent, high-level public who is responsible to the legislature or parliament, who receives complaints from aggrieved persons againt government agencies, officials, and employees or who acts his own motion, and who has the power to investigate, recommended corrective actionissue reports. (Quoted in Haller 1988:40)

  1. Pertama-tama harus disadari, dimaklumi, dimengerti dan juga dimaafkan bila ombudsman (entah nama, keaktifan dan hasilnya) belum begitu dikenal dan dinikmati oleh masyarakat sebagai komponen yang akan membantunya. Meskipun demikian, keberadaan Ombudsman merupakan kemajuan yang besar dalam lingkup perpolitikan dan kepemerintahan kita sejak tercetusnya Era Reformasi dan dikenalkannya governance sebagai suatu Tata Pemerintahan yang berpilarkan tidak hanya pemerintah (yang sebelumnya sebagai aktor atau penguasa tunggal), tetapi juga komponen swasta dan masyarakat. (public, private and community actors). Dimana ketiga-tiganya diharapkan menjalin kepemerintahan yang kompatibel (compability) yang harmonis sebagai aktor-aktornya.
  2. Ombudsman adalah lembaga negara dan juga daerah yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintahan serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu atau seluruh dananya bersumber dari APBD Negara dan/atau Daerah (Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia). Sebagai Lembaga, Ombudsman bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara/instansi pemerintahan. Dan dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Dan azas untuk menjalankan tugas dan wewenangnya adalah: kepatutan, keadilan, non diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan dan kerahasiaan.
  3. Ombudsman bukanlah pelaksana kekuasaan, karena itu wewenang yang dimilikinya hanyalah mencakup aspek-aspek pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan ataupun penyelewengan. Ombudsman didirikan atau diintrodusir pemerintah, membantu aparatur agar melaksanakan pemerintahan secara efisien dan adil, dan mendorong pemegang kekuasaan untuk melaksanakan pertanggungjawaban serta pelayanan secara baik.
  4. Sejarah kelahiran lembaga Ombudsman bermula dari negara Swedia di tahun 1809 dan kemudian di tahun 1919 dibentuk ombudsman di Finlandia. Barulah kemudian di tahun 1955 muncul lembaga ombudsman di Denmark. Di luar Eropa muncul di negara New Zeland di tahun 1962 dan kemudian di tahun 1967 dimunculkan ombudsman di Inggris yang bernuansa Parliamentary Commisioner For Administration dan di Perancis di tahun 1973 yang diberi sebutan Mediateur de la Republique. Sedangkan di Asia ombudsman didirikan di India dan Pakistan, dan di Afrika diresmikan adanya ombudsman di Tanzania. Barulah kemudian berkembang ke Amerika Utara dibentuk Ombudsman di Kanada, dan di Amerika sendiri dimunculkan di Hawaii. Sampai saat ini ombudsman yang bersifat Nasional berjumlah 107 dan apabila digabung dengan ombudsman daerah ada sejumlah 130. Lembaga ombudsman yang termuda ada di Thailand dan juga Indonesia yang keberadaannya pada 20 Maret 2000 (Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman Internasional, sebuah Antologi, Antonius SUjata dan RM Surachman, The Asia Fundation Indonesia, Komisi Ombudsman Nasional, 2002).
  5. Sebagai lembaga yang baru, ombudsman (baik swasta maupun daerah) adalah sebagai komponen independen yang memiliki fungsi dan peran secara makro dalam ruang lingkup akuntabilitas (accountability). Akuntabilitas adalah merupakan salah satu tuntutan tata pemerintahan yang baik dan bersih disamping transparency, responsiveness, responsibility, professionalism, integrity, dan impartiality. Apabila kita mengikuti pendapat Erwan Ferlie, maka akuntabiltas seharusnya bukanlah sesuatu yang baru tetapi merupakan kegagalan demokrasi (“Accountability is not a new for but democratic deficit”). Dan pendapat ini memang harus kita benarkan karena untuk negara yang menganut demkrasi (dari, oleh, untuk rakyat) tidak adanya atau tidak ditanggapinya akuntabilitas merupakan kegagalan atau defisit tujuan demokrasi itu sendiri.
  6. Akuntabilitas menyangkut tuntutan dan perhitungan terhadap pemenuhan dan tanggung jawab serta proses yang merupakan kinerja dari pemerintahan (public agency and official) kepada masyarakat yang berkenaan dengan organisasi dan struktur, legal, profesionalitas, politik, moral. Dan itu semuanya dilakukan dengan biak dengan teknik upwards, downwards, outwards, to staff maupun market based forms accountability, yang keseluruhannya menyangkut segi fiscal, legal, program, process dan outcome. Dan disinilah peran atau partisipasi masyarakat untuk dapat juga meminta perhitungan dari pemerintah mengenai apa-apa yang telah dikerjakannya. Masyarakat dapat melakukan complain atas apa yang dilakukan pemerintah atau administrasi publik. Dan ombudsman adalah merupakan lembaga independen yang melakukan aktivitas atas permintaan akuntabel dari masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang selama ini diberikan dan disiapkan pemerintah.
  7. Di dalam pemerintahan yang monolotik sentralistik maka sangat sulit untuk dikenal ombudsman sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang dapat meminta pertanggungan jawab kepada pemerintah. Tetapi di pemerintahan yang demokratis ombudsman adalah merupakan lembaga independen yang berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya administrasi pemerintah dan meminta pertanggungan jawab atas pelayanan yang telah dan akan diberikan kepada masyarakat. Sebagai lembaga yang baru dikenal di Era Reformasi ini, maka pertama-tama yang perlu diperhatikan oleh lembaga ombudsman ini adalah permasalahan internal terutama yang berkaitan dengan peraturan, perundang-undangan, kebijakan mengena permasalah kepemerintah yang terfokus dalam pelayanan publik. Teman-teman anggota ombudsman harus sangat familier dengan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi negara, atau publik, pemerintahan dan juga hukum (diingat ombudsman bukan LBH dan bukan LSM).
  8. Yang kedua, masyarakat menginginkan pelayanan oleh pemerintah yang baik dan bersih dalam makna cepat, murah, ringan, mudah. Untuk mencapainya maka baik pemerintah maupun ombudsman harus mengetahui dengan tepat customer choice, competitive choice dan customer quality assurance-nya. Ini berarti bagaimana mendudukkan masyarakat ada di dalam driver seat, bukan lagi masyarakat sebagai objek tetapi juga sebagai subjek yang benar-benar membutuhkan dan puas atas layanan pemerintahan.
  9. Yang ketiga, salah satu kesulitan penerapan aktivitas lembaga ombudsman dan juga tercapainya pemerintahan yang good governance adalah budaya organisasi atau budaya birokrasi atau budaya kita sendiri sebagai ombudsman yang independen. Fokus yang dipentingkan bagi ombudsman haruslah kepentingan, kebutuhan masyarakat yang terkena dampak karena maladministrasi dari pemerintah. Mal-administrasi dapat berbentuk: keputusan yang sangat berlarut-larut, kurang pantas, sewenang-wenang, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan kebijakan atau kepercayaan, penyalahgunaan wewenang, baik yang mengarah maupun tidak mengarah kepada ketidakadilan.
  10. Disinilah ombudsman harus bertindak, tidak saja menolong masyarakat tetapi juga menolong pemerintah atau birokrasi untuk memperbaiki dirinya. Apabila lembaga ombudsman bekerja dan bertindak sesuai dengan jalurnya, meskipun kritikal dan sinis dan pemerintah atau birokrasi juga sadar akan kekurangan, kelemahan dan kesalahannya, maka keduanya akan menaruh kepercayaan dan menjalin kerjasama yang baik. Ian Mayes menyatakan: “Trust me I’m ombudsman”. Ombudsman melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum. Dan kewenangan selanjutnya adalah menyampaikan hasil klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan disertai pendapat dan saran kepada instansi terkait dan atau aparat penegak hukum yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
  11. Yang keempat yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memperoleh kepercayaan (trust) dari masyarakat terlebih dahulu bahwa ombudsman memiliki gigi. Untuk itu perlu gebrakan-gebrakan tanpa harus menunggu pengaduan masyarakat terlebih dahulu. Selama kurang lebih 50 tahun pemerintahan banyak hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan pemerintahan dan pelayanan publik yang memerlukan penanganan pemecahan. Untuk itulah diperlukan penganalisaan dan juga perencanaan strategi-strategi pelaporan dan pengawasan yang pas, kritikal, to the point yang dibuat oleh ombudsman ke pemerintah untuk segera memperoleh tanggapan. Dengan demikian kerja ombudsman akan terlihat dan terakui oleh masyarakat bahwa bukan sebagai lembaga atau harimau bergigi tumpul. Pada akhirnya lembaga ombudsman tidak hanya menjadi lembaga alternatif di luar lembaga yang resmi, tetapi memang benar-benar sebagai lembaga yang bermakna.
  12. Yang kelima, agar supaya lembaga ombudsman tidak terjadi dubious (keragu-raguan), overlap (kekembaran) atau dual role dan dual function (peran dan fungsi ganda), sangat diperlukan perbedaan fungsi, tugas, tanggung jwab dan ruang lingkup dengan lembaga-lembaga yang lain seperti misal: Pemberantasan Korupsi (KPK), Parwi, YLKI, dan LSM-LSM lainnya, lembaga ombudsman lebih kepada pemenuhan akuntabilitas atas kerja dan kinerja pemerintah (pusat dan daerah) yang dapat menimbulkan maldaministrasi. Sedangkan penanganannya lebih lanjut untuk penyelesaiannya diberikan kewenangannya kepada lembaga-lembaga internal pemerintah sendiri ataupun lembaga-lembaga eksternal di luar pemerintah (mis: yudikatif) untuk menanganinya.
  13. Sebagimana analisa dan pendapat dari Antonius SUjata dan RM Surachman, perlu dipertimbangkan dan dianalisa lebih lanjut perihal kedudukan dan kewenangan ombudsman nantinya di Indonesia: apakah hanya sekedar institusi atau lembaga pemantau belaka, ataukah sebagai lembaga yang diberikan kekuasaan melakukan penyelidikan atau investigasi dan pemanggilan secara paksa; ataukah institusi yang diberikan wewenang melakukan mediasi antar pihak pelapor dan penguasa terlapor.

Daftar Bacaan:

Antonius Sujata dan RM Surachman, Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional, Komisi Ombudsman Nasional, 2002.

Mary Senevirate, Ombudsman in the Public Sector, Open Univertisty Press, Philadelphia, 1994.

PUSHAM UII, Workshop Refleksi Kinerja, Satu Tahun Lembaga Ombudsman, Hotel Santika, Yogyakarta, 2006.

Download Artikel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *