GTT/PTT Kembali Tuntut Jadi CPNS

Rancangan PP Jadi  Pasangan

SLEMAN — Puluhan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Sleman kembali mendesak agar mereka bisa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Desakan ini disampaikan setelah mereka berujung sampai di Jakarta dan mendapat informasi mengenai adanya rancangan peraturan pemerintah yang mengatur masalah seleksi tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi PNS.

“Kami sudah ke Jakarta. Dari kantor Menpan kami mendapat draft rancangan peraturan pemerintah itu, dimana dalam rancangan itu dimungkinkan tenaga honorer diangkat menjadi PNS. Jadi kami berharap Pemkab Sleman bisa memperjuangkan nasib kami untuk bisa di angkat menjadi CPNS,” kata Koordinator Persatuan Honorer Sekolah Negeri Indonesia (PHSNI) Sigit dalam audiensi yang dihadiri para wakil rakyat, jajaran dinas pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah.

Selain mendesak agar diperjuangkan bisa menjadi CPNS, dalam audiensi ini mereka juga kembali mempertanyakan soal honor insentif bagi GTT/PTT yang belum cair. Menurut Sigit, draft rancangan peraturan pemerintah ini dikabarkan sudah mendekati tahap akhir. Pembahasan rancangan sudah mencapai 75 persen dan diprediksi akan segera diselesaikan tahun ini.

Menanggapi permintaan ini, Kepala BKD Sleman Iswoyo Hadiwarno mengaku tetap belum bisa menyanggupi. Dia beralasan sampai saat ini pengangkatan tenaga honorer masih  diatur oleh PP No 48 Tahun 2005. Sementara GTT/PTT tidak termasuk dalam tenaga honorer dan belum ada payung hukumnya.

“Dalam PP disebutkan pengangkatan CPNS hanya bagi tenaga Honorer yang diangkat oleh pejabat pemerintah. Atau bagi mereka yang bekerja di instalasi pemerintah dan diberi honor dari APBN atau APBD,” tandas Iswoyo.

Wakil Ketua DPRD Sleman Rohman Agus Sukamta mengatakan pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak terkait permintaan GTT/PTT. Bahkan dia meminta GTT/PTT tidak menjadikan rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai sesuatu yang mutlak mengingat masih dalam bentuk draft.”Itu kan masih draft yang sampai ke menteri. Dari pengalaman sebelumnya, hasilnya bisa mentah. Apalagi situasi pemerintah di pusat masih seperti ini (akibat pilpres),” papar politisi PAN itu.

Sementara terkait dengan honor, Kepala Dinas Pendidikan Suyamsih M.Pd mengaku sudah turun. Namun pihak yang belum bisa mencairkan karena ada regulasi yang mengatur soal insentif. Sesuai Permendagri No 32 tahun 2008 disebutkan hanya CPNS dan PNS yang berhak menerima insentif.” Makanya kami belum berani mencairkan dana itu. Daripada kena masalah, mending hati-hati,” kata Suyamsih. (aro)

Sumber: BERNAS JOGJA, Selasa, 14 Juli 2009

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *