Inilah Dampak Negatif Pembangunan Fisik di DIY

by Wahyu Suryo
KBRN, Yogyakarta : Masifnya pembangunan fisik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), memunculkan persoalan antara masyarakat dengan pemerintah, maupun dengan sektor usaha swasta.
Ketua Lembaga Ombudsman (LO) Daerah Istimewa Yogyakarta, Suryawan Raharjo menyebut, di tahun 2018 banyak laporan masyarakat yang masuk ke lembaganya, karena dirugikan pengembang properti, yang tidak tepat waktu menjalankan kesepakatan.
Bahkan, konsumen juga kesulitan untuk meminta kembali, uang muka yang telah mereka berikan kepada pihak pengembang.
Sedangkan laporan lainnya, tentang potensi tidak transparannya dinas pengelola keuangan dan aset daerah, serta badan kerjasama antar desa, dalam penentuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
”Itu (kasus properti dan pertanahan, red) muncul sebagai akibat dari efek pembangunan yang dilaksanakan, ini karena benturan budaya termasuk terjadinya akulturasi budaya,” jelasnya di Yogyakarta, Rabu (9/1/2019).
Suryawan melihat, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, menjadi dua wilayah di DIY, yang paling banyak terjadi sengketa soal properti dan juga kasus-kasus tentang pertanahan.
”Saya selalu mengatakan di berbagai macam kesempatan, wilayah DIY itu masuk kategori premium, sehingga banyak kepentingan atau investor yang ingin menanamkan modal di sini,” lanjut dia.
Dari total 49 kasus pertanahan dan 29 kasus properti, yang dilaporkan ke LO DIY selama tahun 2018, seluruhnya bisa diselesaikan dengan baik, salah satunya lewat mekanisme konsultasi. (ws/yyw).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *