Jika Prestasi Diamputasi oleh Administrasi

DALAM 3 (tiga) tahun terakhir ini orangtua siswa SD dan SMP terutama yang berasal dari luar kota Yogyakarta di Propinsi DIY yang akan menempuh Ujian Nasional (UNAS) dan selanjutnya mendaftarkan putra/putrinya untuk bisa bersekolah di kota Yogyakarta senantiasa dirundung kecemasan. Betapa tidak, di samping putra/putrinya harus mampu meraih prestasi yang diwujudkan dengan capaian skor nilai hasil Unas setinggi-tingginya, masih harus berharap dengan seleksi administrasi berdasarkan kriteria asal tempat tinggal yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) agar putra/putrinya yang lulus dari SD ataupun SMP bisa mengenyam pendidikan di kota Yogyakarta.

Kecemasan (orangtua) siswa/siswi yang akan lulus dari SD dan SMP di DIY tersebut tak lain bermula dari Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 236/KEP/2007 yang mengatur penetapan kuota peserta didik baru masuk SMP dan SMA Negeri di kota Yogyakarta. Ada 3 (tiga) hal pokok yang diatur dalam Keputusan Walikota tersebut,yaitu: pertama, peserta didik baru penduduk kota Yogyakarta mendapat kuota 70% (manakala kuotanya tidak terpenuhi,maka barulah penduduk luar kota Yogyakarta dalam Provinsi DIY dan penduduk luar Provinsi DIY diberikan jatah kursi; kedua, peserta didik baru penduduk luar kota Yogyakarta dalam Propinsi DIY mendapatkan kuota 20% (apabila kuotanya tidak terpenuhi, maka kuota tersebut baru diisi dari penduduk luar Propinsi DIY; dan ketiga, peserta didik baru penduduk luar Propinsi DIY mendapat kuota 5% (apabila kuotanya tidak terpenuhi, maka kuota tersebut diisi dari penduduk kota Yogyakarta dan penduduk luar Provinsi DIY).

Ada beberapa catatan penting sehubungan dengan Keputusan Walikota yang mengatur pembatasan kuota peserta didik baru tersebut. Pertama,ditinjau dari perspektif upaya peningkatan kualitas akademi sekolah-sekolah di kota Yogyakarta. Alih-alih pembatasan kuota peserta didik baru tersebut menggunakan konsiderasi dasar kemampuan intelektualitas calon peserta didik baru dalam pengaturan Keputusan Walikota tersebut, yang terlihat justru kentalnya pertimbangan politis dan hegemoni rezim administrasi yang mengalahkan logika kompetisi antar peserta didik secara fair dan pertimbangan kualitas siswa. Beberapa sekolah yang selama ini dikenal reputasinya sebagai sekolah unggulan mulai mengeluhkan semakin menurunnya kualitas intelektual dan akademik para peserta didiknya. Otonomi sekolah-sekolah (negeri) yang kelembagaannya (hanya) berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) semakin kabur karena kewenangan administrasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang (mau tidak mau) harus patuh melaksanakan Keputusan Walikota yang mengunggulkan sistem seleksi peserta didik baru berbasis administrasi, bukan semata berbasis prestasi para (calon) peserta didik baru darimana pun domisinya.

Kedua, sebelum dikeluarkannya Keputusan Walikota yang mengatur sistem kuota, kota Yogyakarta pernah mendapat acungan jempol karena telah berhasil menerapkan sistem seleksi peserta didik baru secara online. Pertimbangan utama dalam penetapan seleksi siswa secara on-line tersebut adalah kemampuan akademik calon peserta didik baru yang akan menempuh pendidikan di kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan capaian skor tertinggi hasil Unas. Sepanjang calon peserta didik baru mampu meraih sekor tertinggi melebihi sekor pesaingnya, ia mendapatkan peluang yang lebih besar untuk diterima di SMP atau SMA pilihannya. Sistem semacam itu mampu membangun kultur berkompetisi secara fair dan mendorong peningkatan kualitas peserta didik. Selain itu, penerimaan calon peserta didik baru dijamin transparan dan anti KKN, karena tidak terbuka peluang terjadinya manipulasi penerimaan peserta didik baru. Dengan adanya sistem kuato seperti sekarang ini, selain mementahkan kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem on line yang pernah diterapkan sebelumnya, juga terbuka wilayah abu-abu (grey area) yang memungkinkan terjadinya KKN atau manipulasi dalam penerimaan peserta didik baru melalui (maaf!) manipulasi domisili atau “jual beli” Kartu Keluarga (KK), yang seharusnya diharamkan terjadi di era clean and good governance sekarang ini. Padahal dengan diterapkan UU No 23 Tahun 2006 tentang Adminduk yang dilaksanakan melalui PP No 37 Tahun 2007 dan Perpres No 25 Tahun 2008 yang semangatnya adalah membangun sistem administrasi kependudukan berbasis nasional, sistem seleksi administrasi siswa baru dengan menggunakan acuan Kartu Keluarga semacam itu menjadi kontra produktif dan tidak relevan lagi.

Ketiga, ditinjau dari perspektif UUD 1945 dan perlindungan HAM. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menegaskan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan dikaitkan dengan pasal 15 TAP MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia juncto Pasal 60 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM sangat jelas narasinya yang menempatkan hak bagi setiap orang untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran. Bukankah UU No 20 Tahun 2003 secara jelas mengatur bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dengan menjunjung tinggi HAM? Jika diuji harmonisasinya secara vertikal, Keputusan Walikota yang mengatur sistem kuota siswa sangat kentara melecehkan konstitusi dan melanggar 9 prinsip perlindungan HAM.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, masih cukup waktu bagi pengambil kebijakan di bidang pendidikan kota Yogyakarta untuk mencabut kembali kebijakan kuota peserta didik baru agar sistem seleksi peserta didik baru kembali dilakukan secara fairness, transparan dan berbasis kompetensi/kemampuan peserta didik baru. Affirmative action melalui penerapan sistem kuota bagi para (calon) peserta didik baru selain tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, juga akan mengamputasi prestasi (calon) peserta didik baru dengan pertimbangan administrasi. Sudah saatnya lembaga-lembaga pengawasan semacam LOD DIY, Komisi Ombudsman Daerah dan lembaga pengawasan eksternal lain bertindak melakukan monitoring terhadap kebijakan tersebut, sebelum pada titik kulminasinya warga masyarakat yang dirugikan bisa saja melakukan gugatan class action  untuk meluruskan kembali kebijakan pendidikan yang tidak bersemangat mendidik di kota pendidikan tersebut. W Riawan Tjandra SH MHum.

Sumber: BERNAS JOGJA, Selasa, 24 Maret 2009

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *