Jumlah Laporan ke LOD DIY Cukup Tinggi

KETUA Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Yogyakarta, Ratna Mustika Sari, mengungkapkan keluhan layanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di daerah, kebanyakan terkait lamanya proses dan pembengkakan biaya sertifikasi.

Hal itu kerap ditemui berdasarkan laporan masyarakat yang sedang proses sertifikasi tanahnya. “Kasus seperti ini terbilang banyak terjadi di daerah,” kata Ratna ditemui di kantornya, Kamis (17/4) pekan lalu.

Sebagaimana menjadi keluhan warga Kulonprogo, proses pemecahan sertifikat tanah waris yang telah mereka ajukan ke putugas ukur BPN sejak lebih dari lima tahun yang lalu hingga kini belum selesai. Mereka tidak sampai mengadu ke LOD. Namun, mereka berusaha menelusurinya langsung ke orang-orang yang semula menjadi perantara.

Selain mempertanyakan kembali ke Kepala Dusun, warga juga menemui petugas ukur yang saat itu bertugas. Sayangnya, petugas ukur dari Kanwil BPN Kulonprogo itu kinitelah pensiun. Sementara sertifikat belum rampung setelah lebih dari lima tahun, biaya yang semula mereka serahkan tak lagi terlacak.

Hal semacam itu juga pernah terjadi di Kabupaten Bantul pada 2013. Menurut data LOD DIY, sebagian masyarakat Bantul yang mengurus sertifikat tanah juga harus menunggu hingga dua tahun.

Seorang warga Bantul awalnya mengajukan berkas-berkas untuk sertifikasi itu ke notaris. Setelah sekian lama, ternyata sertifikat tanahnya tak selesai. Warga tersebut kemudian mendatangi BPN dengan harapan mendapatkan jalan keluar.

Namun ternyata di BPN sertfikat juga tidak selesai. “Dia mengeluh, datang ke LOD agar dimediasi,” ujarnya. Menindaklanjuti aduan tersebut, LOD meminta klarifikasi dan dokumen-dokumen tanah milik pengadu dari notaris yang bersangkutan.

Proses lamban

Namun, tak disangka ketika sepekan kemudian notaris itu memenuhi panggilan LOD, saat itu juga sertifikat telah jadi. “Padahal semula katanya belum jadi. Kok bisa selesai hanya dalam waktu seminggu,” tutur Ratna.

Apakah sebenarnya sertifkat itu sudah selesai dibuat namun ditahan BPN?? Atau ditahan notaris? LOD sempat mempertanyakannya. Namun saat itu pemilik tanah lantas enggan mempermasalahkannya.

Pengadu tersebut merasa permasalahan selesai karena memang yang diharapkan adalah selesainya sertifikasi tersebut.

Berkaitan dengan hal itu, LOD masih menduga bukan tidak mungkin sertifikat itu semula BPN atau notaris, dengan tujuan tertentu. “Apa karena maksudnya biayanya kurang atau minta tambah, saya tidak bisa memperkirakannya,” katanya.

Yang jelas, mengingat akhirnya sertifikat sudah diserahkan ke pemiliknya, LOD mengaku tidak lagi bisa melanjutkan prosesnya. Namun, permasalahan serupa memang berapa kali terjadi dan dikeluhkan warga.

Pada 2014 hingga April ini, aduan perihal pertanahan memang sudah ada uang masuk. Namun LOD masih memprosesnya sehingga belum dapat membeberkan detail permasalahannya. Sementara itu, selama tahun 2013, aduan perihal pertanahan tercatat sebanyak 26 laporan.

“Tapi tidak semua berkaitan dengan pelayanan BPN. Beberapa kasus tanah di lapangan,” lanjutnya. Selain soal lamanya waktu atau proses sertifikasi yang berlarut-larut dan tidak selesai, masalah biaya juga pernah dilaporkan warga.

Meski demikian, LOD tidak merinci besar biaya yang harus dikeluarkan warga pengadu. Pasalnya, biaya sertifikasi itu menjadi mahal sejak prosesnya dimulai dari tingkat desa, notaris hingga BPN.

Kasus pertanahan, menurutnya cukup tinggi di DIY. Berdasarkan jumlah aduan mencapai 26 laporan, angka itu menempatkan kasus pertanahan di lima besar, dengan prosentase 8,33 persen dari total 1.128 pengaduan. (ose)

Sumber: Tribun Jogja, Kamis 24 April 2014 Halaman 1 & 11

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *