Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 14

Pasca diberlakukannya Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta membawa kesempatan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di DIY. Pemerintah Daerah DIY memiliki kewenangan dalam mengatur hal-hal terkait urusan keistimewaan, di antaranya adalah: (1) kewenangan mengenai tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kewenangan penataan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) kewenangan kebudayaan; (4) kewenangan pertanahan, dan (5) kewenangan penataan tata ruang. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan tersebut harus didasarkan pada nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais). Oleh karena itu, pada tahun 2014 kelima Perdais keistimewaan (harus) sudah tuntas dan disahkan.

Paradigma baru sistem pemerintahan DIY tersebut sangat memengaruhi pelbagai aspek pelayanan publik. Sebab, aspek pelayanan pemerintahan dari sudut penataan kelembagaan aparatur pemerintah daerah, penyelenggaraan perijinan terkait tata ruang dan pertanahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis budaya dalam praktek penyelenggaraan dan evaluasinya harus memiliki karakter istimewa yang membedakan dengan daerah lainnya. Artinya, perlu terobosan yang inovatif dan berani dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di DIY.  Sehingga, pelayanan pemerintahan itu benar-benar menjadi karakter dan ciri khas keistimewaan DIY.

Beranjak dari perihal karakter keistimewaan DIY tersebut, Jurnal Ombudsman Daerah (JOD) edisi XIV kali ini menyoroti aspek pertanahan, pendidikan berbasis budaya, tantangan perubahan sosial ekonomi, dan proyeksi penataan kelembagaan pemerintah daerah yang menjadi tulang punggung operasionalisasi kewenangan istimewa DIY. Jurnal Ombudsman Daerah (JOD) pada edisi XIII dan edisi XIV yang sedang di tangan pembaca budiman ini melakukan telaah historis, yuridis, politis, faktual, praktis, dan solustif terhadap beberapa aspek tersebut. Untuk itu, Jurnal Ombudsman Daerah (JOD) menghadirkan tulisan-tulisan yang menjadi pembacaan atas keistimewaan dalam pelbagai aspek tersebut.

Jurnal Ombudsman Daerah edisi kali ini dibuka dengan artikel dari  Ratna Mustikasari (Ketua LOD DIY) yang mengulas tentang pelayanan publik yang berkualitas dari prespektif keistimewaan. Konsep pelayanan publik dari sisi pelayanan, kelembagaan, pengawasan, dan evaluasi birokrasi pemerintah daerah DIY harus mempunyai karakter keistimewaannya. LOD DIY bersama dengan lembaga pengawas independen lainnya menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam desain kelembagaan keistimewaan daerah tersebut.

Selanjutnya, Muchsin Ahmad (Wakil Ketua LOD DIY) menyoroti tentang dialektika interkonektif antarpilar yang menjadi penyangga sistem pendidikan di DIY untuk menjadi ciri khas keistimewaan. Sistem pendidikan keistimewaan DIY adalah yang mendidik hati, akal, jiwa, dan nafsu yang menghasilkan nilai dan sikap subjek pendidikan yang mengartikulasikan budaya lokal, pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan, serta kemampuan komunikasi dan kesadaran akan ekologi lingkungan dengan baik. Sedangkan tulisan Buyung Ridwan Tanjung (Komisioner LOD/Kapokja Penanganan Laporan) menyoroti persoalan tata administrasi dan pengelolaan Sultanaat Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) dalam perspektif yuridis. Tulisan ini mengulas tentang historisitas tata kelola SG dan PAG dalam tantangan pengaturan keistimewaan DIY.

Adapun Idham Ibty, seorang akademisi sekaligus pemerhati sosial di DIY mengkaji kontekstualisasi keistimewaan Yogyakarta terkait penerapan kebijakan pelayanan publik. Menurutnya, letak keistimewaan DIY sesungguhnya ada pada kontekstualisasi istimewanya Yogya dari sisi penerapan kebijakan pelayanan publik, khususnya pada bidang kesejahteraan rakyat. Beranjak dari hal tersebut perlu adanya perubahan paradigma pelayanan publik di DIY. Perubahan pelayanan pemerintahan yang dahulunya diberikan sekadar untuk merespon masalah atau kebutuhan masyarakat (problems-based services), kini perlu diterapkan dengan memenuhi hak-hak dasar masyarakat (rights-based services), dari pola pelayanan publik yang semata didasari peraturan normatif (rules-based approaches) menjadi pendekatan yang berorientasi kepada hasil (outcome-oriented approaches) dengan pencapaian ukuran kinerja utama (key performance indicator), dan dari paradigma public management ke public governance. Menurutnya, peran Ombudsman dipandang sebagai salah satu titik penting dalam siklus sistemik pelayanan publik, dimana Ombudsman merupakan salah satu fungsi hak kontrol warga negara dalam pelayanan publik.

Bagian akhir dirangkai oleh Eko Agus Wibisono (Komisioner LOD/Kapokja Penelitian & Pengembangan) yang mengkaji proyeksi penataan kelembagaan pemerintahan daerah dalam desain raperdais kelembagaan dengan perspektif desentralisasi asimetris (assymetrical arrangement).

Rangkaian Kupas Kasus pada edisi kali ini disusun oleh Rr. Anna Sekar Wulansari (Asisten Penanganan Laporan LOD) terkait program LC (Land Consolidation). Progam konsolidasi tanah di Desa Sinduadi, Mlati, Slerman sebagai contoh kasus pertanahan yang belum tuntas. Jurnal edisi ini juga menampilkan resensi oleh Siwi Dwi Lestari Dian Kustanti (Komisioner LOD/Kapokja Sosialisasi dan Penguatan Jaringan) buku berjudul ‘Sepanjang Hayat Bersama Rakyat, 100 tahun Sultan Hamengku Buwono IX’ terbitan Kompas Media Nusantara, 2012.

Analisis dan kajian dalam beberapa tulisan tersebut bersifat faktual dan aktual, menyuguhkan analisis kritis yang demikian terbuka untuk transformasi pemerintahan yang berparadigma keistimewaan. Dan, benang merah yang menyatukan pemikiran mereka adalah perlu adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik berkualitas yang memiliki karakter keistimewaan yang mensejahterakan warga DIY.

Selamat membaca!

Redaksi

Selengkapnya

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *