Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 15

Pertanggal 1 Januari 2014, Pemerintah Pusat Republik Indonesia (RI) mulai memberlakukan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini adalah tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) 101/2012  tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebagai bagian implementasi dari Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).  Meskipun SJSN telah ditetapkan sejak tahun 2004, akan tetapi baru pada tahun 2011 dihasilkan UU No. 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan amanat dari UU No. 40 Tahun 2004 tersebut.

Semangat UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN ingin menggabungkan program-program jaminan sosial yang ada sebelumnya (Askes, Jamsostek, Taspen, dan Asabri) dalam institusi tunggal (single payer), yaitu Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS). Maksud dari penggabungan manfaat berbagai program jaminan sosial tersebut agar komprehensif, yaitu meliputi jaminan hari tua, jaminan kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Program ini akan mencakup seluruh warga negara Indonesia, baik pekerja sektor formal, sektor informal, atau wiraswastawan. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak persoalan yang muncul sejak diberlakukannya program ini, baik dalam level kebijakan maupun praksis implementasinya.

Pada tingkat kebijakan, salah satu implikasi negatifnya adalah persentase anggaran kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan justru cenderung menurun dan Pemerintah Daerah juga tidak banyak atau sedikit demi sedikit akan mengurangi alokasi anggaran untuk kesehatan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pemerataan pembiayaan kesehatan terutama untuk kegiatan/ program yang bersifat preventif dan promotif. Kebijakan itu kurang sinergis dengan sistem kesehatan lainnya di tingkat nasional dan daerah. Padahal dalam Pasal 28H ayat 1 & Pasal 34 ayat 2,3 UUD 1945 bahwa subsistem upaya kesehatan harus disusun untuk memenuhi hak rakyat memperoleh pelayananan kesehatan yang adil, aman, bermutu, dan terjangkau. Subsistem sumber daya kesehatan harus disusun untuk memenuhi hak rakyat memperoleh akses yang sama atas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan juga harus memenuhi hak rakyat atas jaminan kesehatan sebagai salah satu jaminan sosial. Nah, kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menyerupai asuransi itu setidaknya telah mengabaikan peran negara dalam memenuhi hak kesehatan warga negara. Sebab, warga negara harus menjamin sendiri atas kesehatan dirinya dengan pola pembayaran premi.

Tanggung jawab negara dalam jaminan kesehatan ini hanya masuk dalam skema memberi jaminan kesehatan dalam bentuk memberi bantuan pembayaran premi kepada warga negara yang sangat tidak mampu. Padahal, banyak orang yang kurang mampu, atau rawan miskin yang selama ini telah mendapat jaminan dari pemerintah daerah atau program kementerian kesehatan. Akibatnya, banyak warga negara yang selama ini mendapat manfaat dari program kesehatan daerah maupun kesehatan nasional belum mampu untuk ikut JKN karena harus membayar premi semua anggota keluarga perbulan.

Secara praksis, implementasi JKN juga masih banyak persoalan. Dari masalah sumber daya kesehatan (SDK) yang terdiri dari tenaga kesehatan (nakes), perbekalan kesehatan, alat kesehatan (alkes) dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang kebijakannya sentralistik melalui BPJS dan peningkatan mutu SDK dilaksanakan secara desentralistik, sistem rayonisasi menimbulkan permasalahan di daerah sangat perbatasan kabupaten/kota atau terpencil pada mekanisme rujukan, proses kepesertaan, pelayanan, penyediaan obat, hingga soal koordinasi antar lembaga yang terkait dengan layanan kesehatan, dan lain-lain.

Kebijakan penggabungan sistem jaminan sosial dalam satu badan penyelenggara melalui UU ini jika tidak segera dievaluasi kekurangan dan kelemahannya maka akan menimbulkan banyak permasalahan. Pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat sendiri. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan ke depan yang merupakan turunan dari UU BPJS ini harus disusun dengan mendengarkan dari saran dan aspirasi masyarakat. Tujuannya, kebijakan-kebijakan terkait pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan negara ini menjadi lebih adil dan bermatabat.

Tulisan dalam Jurnal Ombudsman Edisi XV ini mengkaji dan mengkritisi JKN yang diselenggarakan BPJS pada level kebijakan dan implementasinya, pada level teoretis dan praktisnya. Tulisan-tulisan dalam jurnal ini merupakan hasil dari beberapa kajian yang dilakukan LOD DIY dalam rangka evaluasi dan perbaikan program tersebut. Analisis dan kajian dalam beberapa tulisan tersebut bersifat faktual dan aktual, menyuguhkan analisis kritis yang demikian terbuka untuk transformasi pelayanan pemerintah kepada warga negaranya. Dan, benang merah yang menyatukan pemikiran mereka adalah perlu adanya penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan kesehatan warga negara yang baik dan transparan demi kelangsungan generasi bangsa yang berkualitas.

Selamat membaca!

Redaksi

Selengkapnya

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *