Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 4

Beberapa orang ada di dalam kegelapan

Sementara beberapa lainnya di tempat yang terang

Orang tentu melihat mereka yang ada di tempat terang

Sedangkan mereka yang di kegelapan tetap tidak terlihat

(Berthold Brecht, Threepenny Opera)

Secara umum dalam proses interaksi, setiap individu pada dasarnya melekat pertanyaan mendasar tentang siapakah kita atau siapakah mereka? Orang lalu merujuk pada memori yang melekat pada unit sosial diamna ia berada, dari mana asal usul dan bagaimana ia hidup dalam komplesitas peran dan posisi dalam kemasyarakatan, kenegaraan bahkan pergaulan antar bangsa. Bagi sementara orang yang bepergian ke luar tapal batas kewilayahan, pertanyaan ini sering muncul sebagai penanda dari identitas yang diembannya. Sebuah kartu identitas, baik papos maupun KTP menjadi rujukan obyek, legal, tentang identitasnya. Oleh karenanya penanda ini menjadi bahasan komunikatif yang menjembatani pertanyaan di atas, berikut pertanyaan lanjutan yang acap kali muncul. Akan tetapi, penanda tersebut tidaklah sesuatu yang given melainkan lahir dari proses sosial politik yang panjang dan dilegaslisasi. Kehadiran inilah yang menjadi konteks bahwa penenda model seperti apa yang kemudian ditafsirkan untuk menterjemahkan identitas seseorang.

Penggalan pusi Brecht di atas menyajikan hal sederhana tetapi mendasar. Ia mengingatkan kepada kita tentang sebuah bahwa cara pandang dan titik pijak dalam memandang dan menganalisa konteks atau lingkungan sekeliling kita. Tafsir bebas membawa penunjuk lebih mendasar tentang realitas kehidupan keindonesiaan kita, bahwa orang-orang gelap dalam kegelapan adalah bagian dari rakyat yang tengah memperjuangkan peran dan posisinya dalam rancang bangun identitas bersama, sebagai Indonesia, sebagai warga negara. Dalam konteks historis, beberapa isu krusial tentang identitas semisal kontradiksi agam dan aliran kepercayaan dalam KTP, problema stigmatisasi kultural terhadap etnisitas tertentu bahkan belum adanya mekanisme pemulihan nama baik di level negara terhadap korban politik Orde Baru dalam tragedi kemanusiaan 1965-1966 dan korban-korban politik lainnya, menimbulkan jarak pembelahan identitas bersama kian kentara. Ketidakhirauan inidisebabkan hadirnya persepsi elitis dalam kebijakan yang menghardik keragaman Indonesia. Ia belum mampu dipahami sebagai kekayaan sosial melainkan kerawanan sosial. Persepsi ini lahir, secara sosiologis, karena persepsi elit yang sengaja membangun ketidaktahuan. (Wertheim, 1984:3). Kemudian, institusionalisasi identitas kewargaan dalam skema birokrasi terlambat berjalan mengikuti perubahan sosial yang cepat selalu ada.

Dalam kerangka kenegaraan, identitas kewargaan menjadi kontrak sosial antara negara dan warga negara untuk mencapai tujuan dasar dari kelanjutan negara-bangsa. Baik di negara maju maupun negara yang tengah berkembang, persoalan hak kewarganegaraan dalam implikasi pengaturan administrasi masih terus menjadi topik yang dielaborasi, dan dicarikan titik solusi. Kewarganegaraan menjadi status sosial yang diemban oleh setiap individu untuk mampu menuntut hak berikut memberikan kewajiban dalam relasionalnya dengan negara. Pola relasional ini sedemikian kompleks. Disinilah reflektif menjadi bagian dari warganegara bukanlah sesuatu hal yang mudah, ataupun given melainkan membutuhkan proses perjuangan hingga mendapatkan hak legalnya.

Selengkapnya

2 thoughts on “Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 4”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *