Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 5

“He Who has, made for you the earth like a carpet spread out, has enabled you to go about there ini by roads (and channels) has sent dawn water from the sky.

With the have We produce diverse pairs of plants each other separate from the others; Eat (for yourselves) and posture your cattlle: verily in this are Signs for men endued with understanding.”

(QS Thoha: 53-54)

Sudah usangkah bicara reformasi agraria? Menilik berbagai lembaga penrima aduan dari masyarakat semisal DPRD(D), Komnas HAM, NGO, ORI, dan LOD selalu menempati rangking teratas. Padahal patut diduga bahwa DIY merupakan barometer nasional, ingat Undang-undang Pokok Agraria pun dirancang dari Panitia Yogya. Hal ini dapat pula mencerminkan persoalan tanah secara nasional. Secara umum laporan pertanahan yang ada merefleksikan betapa persoalan agraria secara faktual maupun potensial menjadi bom waktu yang berwujud kerusuhan sosial, kemiskinan, kejahatan, penggangguran, bahwa mungkin saja revolusi sosial. Ironisnya lagi persoalan agraria yang menyangkut hak-hak dasar warga negara muncul di tengah-tengah semakin tumbuhnya simbol-simbol peradaban modern seperti banyaknya gedung-gedung pencakar langit, pabrik-pabrik skala besar, hypermarket, dan kemajuan teknologi di berbagai layanan masyarakat.

Reformasi agraria akan selalu mengemuka karena masih berakumulasinya problem agraria pada induk persoalan yaitu:

1. Political will

Kemauan pemerintah yang berupa produk-produk kebijakan yang melindungi berbagai kepentingan keagrariaan masih tambal sulam, tidak komprehensif bahkan di berbagai dimensi kepentingan keagrariaan masih vakum aturan. Contohnya konteks persoalan di DIY adalah masih vkumnya aturan nasional yang secara eksplisit mengatur tentang tanah-tanah swapraja. Padahal tanah swapraja ini dalam kenyataannya terdapat berbagai kepentingan yang begitu akumulatif sementara kejelasan status dan ketentuan mengenai tanah swapraja tidak jelas. Sangat memungkinkan tanah-tanah swapraja di DIY dirinci dan dijelaskan dalam Rancangan UU Keistimewaan DIY, karena kenyataannya pula bahwa persoalan tanah di DIY sudah diatur dalam sistem hukum tersendiri yang terdapat spirit kedaulatan rakyat yang dapat dikembangkan ke dalam sistem kebijakan agraria daerah, namun kenyataannya RUU tersebut sampai saat ini tidak jelas rimbanya.

Lambatnya political will pemerintah dapat dilihat dari begitu progresnya bahkan tak terkendali kemajuan investasi di sektor agraria mendahului lahirnya produk-produk kebijakan. Akibatnya banyak bermunculan usaha-usaha keagrariaan semisal perumahan, pertambangan yang kontroversial dan tidak jelas keabsahannya. Misal, banyaknya perumahan-perumahan elit di daerah tertentu yang belum berIMB atau perudahaan tambang yang lokasinya masih dalam sengketa dan mengambang. Lebih jauh karena vakum aturan main yang dipatuhi menjadikan usaha-usaha ilegal tersebut merusak ekosistem. Hal ini tentunya akan merugikan semua pihak termasuk pengusaha itu sendiri karena adanya kerugian materiil maupun immaterial

Lemahnya political will dapat dilihat juga pada proyek-proyek keagrariaan yang terbengkalai. Misalnya program konsolidasi tanah (land consolidation) di beberapa daerah. Misalnya di kawasan Mlati terdapat 200 bidang tanah yang tidak sesuai antara data setipikat dengan kenyataannya. Semakin lama diambangkan, pemerintah akan menghadapi semakin banyak persoalan.

2. Transparansi

Munculnya kasus-kasus agraria dari skala kecil persoalan sertipikat ganda, hambatan akses informasi administrasi pertanahan di desa, spekulasi di bidang pertanahan, sampai persoalan berskala besar dan nasional misalnya alih fungsi hutan menjadi proyek industri besar baik untuk kegiatan pembangunan kepentingan umum maupun untuk swasta seperti pembukaan jutaan hutan untuk perkebunan kepala sawit yang saat ini mencapai 7 juta ha, sementara yang sudah terlantar lebih dari satu juta tiga ratus ribu ha. Semua persoalan itu banyak terjadi karena tidak adanya prinsip transparansi. Padahal jelas-jelas pronsip ini menjadi asas dari setiap peraturan perundang-undangan di bidang agraria.

Selengkapnya

2 thoughts on “Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 5”

  1. Semakin bertambahx ilmu teknologi berbagai gedung2 besar dan mewah bisa di bangun dan lahan semakin sempit. Bagaimana carax spy teknologi yg semakin canggih bisa di miliki oleh orang2 yg kurang mampu?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *