Jurnal Ombudsman Daerah Edisi 8

Strengthening Public Service Through

The District Ombudsman Of Yogyakarta Participation

Kajian dalam tulisan ini mengedepankan bagaimana tata kelola pemenerintahan yang baik (good government governance) dijalankan dan peran dari Lembaga Ombudsman daerah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Masalah utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik memiliki delapan karakteriktik, yaitu: (1) partisipasi; (2) aturan hukum; (3) transparansi; (4) responsif; (5) orientasi terhadap konsensus; (6) kesetaraan dan inklusif; (7) efektifitas dan efisiensi; dan (8) akuntabilitas.

Menyoal Sentralisasi Pengawasan Pelayanan Publik

Sebetulnya, lahirnya Undang-Undang 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU ORI) dua tahun silam, membawa angin segar bagi upaya reformasi pelayanan publik di Indonesia. Tapi, dalam konteks pengembangan desentralisasi, inovasi dan perbaikan pelayanan publik di daerah, UU ini justru mengancam.

Sebabnya adalah inovasi daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di daerah melalui pembentukan lembaga pengawasan pelayanan publik bernama Ombudsman Daerah (OD) diberangus. Yang paling rugi tentu masyarakat umum. Karena masyarakat tidak lagi mudah untuk mengadukan dugaan penyimpangan penyelenggaraan pelayanan publik (mal administration) di daerah. Di saat yang sama, ancaman pemberangusan OD ini tidak disertai dengan adanya jaminan berdirinya Perwakilan Ombudsman (perwakilan ORI) di daerahtersebut secara otomatis.

Selengkapnya

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *