Keistimewaan Jogja Jamin Pelayanan Publik Secara Terpadu

Oleh: Idham Ibty1

Perhatian terhadap pelayanan publik terus menerus menjadi prioritas para pihak yang berkepentingan mengingat realitas yang ada menunjukan bahwa masih banyak penduduk miskin yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bahkan seringkali menjadikan mereka merasa tidak aman karena berbagai risiko usaha dan kehidupan. Persepsi bias terhadap warga yang difabel (berkebutuhan khusus) maupun perempuan juga seringkali berakibat menjadikan mereka sebagai korban, dampak bencana alam yang telah menyebabkan ribuan penduduk mengungsi juga sangat rawan menjadikan mereka miskin. Upaya-upaya untuk melakukan perbaikan kualitas layanan di berbagai bidang pelayanan publik juga dilaporkan masih belum menunjukan hasil yang memuaskan.

Berbagai informasi menyebutkan Pemerintah Daerah telah berusaha fokus dalam peningkatan kapasitas pendukung bagi pencapaian maksud pengatasan masalah tersebut, dengan memperhatikan tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana pasal 2 (3) UU No.32 Tahun 2004 yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, serta UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur desentralisasi penyelenggaraan pelayanan publik sehingga mendekatkan pelayanan publik kepada warga secara langsung sekaligus kemudahan keterlibatan multi pihak di daerah.

Pada praktiknya diperlukan penerapan prinsip dasar pemerintahan yang responsif dalam memenuhi hak warga dengan kualitas respon yang tinggi dalam menyelenggarakan aktivitas pelayanan publik sesuai mandat regulasi, pelaksanaan transparansi kebijakan, aturan main yang jelas dan kredibel, tersedianya ruang dan kesempatan partisipasi dan pelayanan yang akuntabel. Kebutuhan pembentukan Perda pelayanan publik DIY telah ditelaah landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, bahkan terkait Keisitmewaan, pembentukan dan penetapan Perda tentang Pelayanan Publik sejak awal berusaha mengacu UU Keistimewaan DIY yang akan diturunkan pada Perda Istimewa. Dalam naskah akademik perlu ditelaah lebih kritis sbb:

Good governance bantu pencapaian Desentralisasi Layanan Publik terpadu DIY

Penerapan good governance membantu penyelenggaraan tata pemerintahan layanan publik di DIY dan Kabupaten/Kota. Oleh karena good governance meliputi sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkan good governance juga merupakan upaya melakukan penyempurnaan pada system administrasi publik yang berlaku secara menyeluruh di DIY secara terpadu.

Penegasan tentang perlunya pembentukan kebijakan publik yang berorientasi pemenuhan halhak dasar warga serta mengedepankan nilai-nilai budaya dan kearifan bangsa serta kekayaan sumberdaya lokal DIY, sebagai acuan untuk memperkuat harkat dan martabat manusia dan keindonesiaan dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik, menjadikan suatu amanat bahwa masyarakat berhak dan harus dilibatkan atau diikutsertakan dalam pembentukan kebijakan maupun penyelenggaraan program pelayanan publik dengan kejelasan perangkat operasional yang standar sahih dan dinyatakan dalam perda.

Key Performance dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Keberhasilan kinerja dapat diukur dari pencapaian SPM, yang merupakan keharusan bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini merujuk pasal 11 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun oleh kementerian dan lembaga di tingkat pusat selanjutnya diacu oleh provinsi dan kabupaten/kota. Kewajiban bagi pelayanan publik tersebut berarti merupakan hak bagi warga masyarakat. Oleh karenanya SPM harus menetapkan indikator-indikator yang menjadi tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi penyelenggara pelayanan sebagai target.

Persoalan sumber dana untuk membiayai program seringkali sangat terbatas, sehingga cakupan masyarakat sebagai pemanat program pelayanan publik yang tidak masuk klasifikasi miskin, sering disebut near poor, yang sebetulnya juga masih membutuhkan layanan publik juga masih sangat terbatas dapat diakomodasi.

Contoh salah satu solusi yang dipakai oleh Pemrov DIY adalah dengan menggandeng pihak swasta untuk menyediakan pembiayaan asuransi kesehatan bagi masyarakat near poor tersebut. Pola kemitraan tersebut sangat tepat dikembangkan untuk menjamin bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan yang mendekati miskin memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan.

Upaya untuk melakukan standardisasi pelayanan sebagai contoh Puskesmas menggunakan ISO. Akan tetapi dari sejumlah 427 Puskesmas yang ada di Provinsi DIY yaitu 126 Puskesmas Induk dan 302 Puskesmas Pembantu (MAP-UGM, 2007) belum semua memiliki kapasitas menerapkan ISO. Solusi untuk itu adalah perlu dibangun standardisasi yang disusun bersama-sama antara seluruh stakeholder kesehatan yang ada untuk menerapkan Standart Pelayanan Minimum yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Model-model kontrak layanan (citizen charter) yang telah dipraktikan di beberapa Puskesmas selama ini juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk merancang standart lokal yang disetujui bersama oleh seluruh stakeholder. Hal tersebut dibutuhkan oleh warga masyarakat, sebagaimana kehendak manfaat kebijakan otonomi daerah/desentralisasi yang dicanangkan pemerintah.

Contoh lain adalah pelayanan sipil lintas daerah, perizinan dan investasi, pengelolaan SDA dan lingkungan, dll. Hal-hal tersebut sewajarnya dimuat secara jelas dalam naskah akademik, sehingga Perda akan memuat keseluruhannya secara detil dan terpadu.

Akses/kontrol warga DIY dalam pelayanan publik

Salah satu yang menjadi fokus dalam reformasi pelayanan publik adalah tantangan peningkatan kualitas pelayanan mengingat karakteristik warga masyarakat di semua kabupaten/kota di DIY kini semakin kritis dan maju dalam usaha meminta pemenuhan hak-haknya. Daya kritis ini dipicu oleh kuantitas warga yang berpendidikan semakin banyak. Sementara itu life style status ekonomi warga yang belum terpenuhi mendorong terciptanya kebutuhan-kebutuhan pelayanan publik baru yang perlu diselenggarakan pemerintah, sehingga tuntutan publik atas pelayanan menjadi kian kompleks. Kompleksitas tuntutan pelayanan yang disertai tingginya daya kritis publik menjadikan posisi organisasi publik rentan komplain, sehingga dibutuhkan upaya antisipasi sedini mungkin untuk memuaskan publik selaku penggunanya.

Penilaian kinerja juga merupakan hak warga. Selama ini subyek terkait hanya dilakukan oleh Jajaran SKPD dan DPRD. Oleh karenanya harus ada representasi warga secara independen yang dapat menjalankannya sebanding dengan keterwakilan warga melalui system kepolitikan.

Dalam hal ini Ombudsman Daerah baik LOD dan LOS memiliki dasar kuat untuk dinyatakan di dalam Perda PP sebagai salah satu saluran pengaduan masyarakat terhadap layanan publik dan kepastian penanganan perbaikan sebagai tindaklanjutnya maupun usulan perbaikan kebijakan/program pelayanan publik yang disampaikan LOD/LOS.

Harmonisasi kebijakan bagi pencapaian pelayanan publik terpadu DIY

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan baik yang terkait dengan proses penyusunannya maupun tentang pengkajian atas kualitas peraturan perundang-undangan yang ada (existing) telah diselenggarakan di berbagai tataran pemerintahan. Dalam telaah naskah akademik RaPerda PP DIY dinyatakan masih terdapat kompleksitas kebijakan.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah upaya sungguh melakukan harmonisasasi dan mengawal keberlanjutan dari upaya yang telah dirintis. 3 ciri utama yang mesti diperhatikan untuk menjamin keberlangsungan dari upaya yang melibatkan masyarakat adalah mudah digunakan tidak lagi ada tumpang tindih, sederhana, dan tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Pemetaan dan pengkajian peraturan perundang-undangan baik terhadap yang masih berlaku (existing) maupun rancangan (draft) harmonisasinya perlu disepahami adanya alat bantu secara lebih terstandarisasi dan dengan waktu yang lebih cepat (lebih efisien).

1Adalah Direktur DPM, Lembaga konsultan pengembangan kapasitas pelayanan publik; Anggota Komite Etika dan Persaingan Usaha KADINDA DIY; Makalah disampaikan pada Seminar Raperda Pelayanan Publik DIY yang diselenggarakan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 16 Oktober 2012.

Bangunjiwa; 16 Oktober 2012

Download Artikel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *