Kelanjutan Pasir Besi Tunggu Amdal

Pemkab Deadline Pemrakarsa hingga Oktober

KULONPROGO – Kepastian penambangan pasir besi di pesisir Kulonprogo, menunggu penyerahan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Tim pemrakarsa diberikan deadline waktu hingga Oktober mendatang.

Bupati Kulonprogo Toyo Santoso Dipo mengatakan pemkab tidak mempersulit dalam studi amdal. Semuanya dilakukan oleh tim pemrakarsa bersama dengan konsultan yang ditunjuk. Hanya saja sampai kini belum ada kepastian kapan amdal itu akan diserahkan. “Kita hanya bisa menunggu saja dari pemrakarsa,” jelas Toyo, kemarin.

Menurutnya, untuk melakukan penilaian atas amdal tersebut, telah dibentuk komisi penilai. Komisi ini diketuai oleh Sekda dengan melibatkan berbagai elemen termasuk warga yang akan terkena dampak. Hanya saja tim ini bisa bekerja setelah dokumen diserahkan,” tambah bupati.

Pemkab sendiri, rencananya akan melakukan pemetaan kawasan pertambangan. Pemetaan ini bukan hanya menyangkut kawasan tambang pasir besi. Namun juga lokasi penambangan bahan galian C yang ada di berbagai wilayah. Langkah ini untuk menghindari terjadinya penambangan ilegal.

Sekda Kulonprogo Budi Wibowo mengaku pada pertengahan pekan kemarin dilakukan pertemuan antara pemkab dengan konsultan maupun PT Jogja Magasa Iron (JMI) selaku pemrakarsa. Pertemuan tersebut hanyalah koordinasi saja, dalam belum membahas permasalahan amdal. “Kita hanya bisa menunggu mereka menyerahkan,” ujar Budi. Pada prinsipnya, tim siap bekerja untuk melakukan penilaian. Tim ini sudah melibatkan warga di enam desa, yang menjadi daerah pertambangan.

Sementara itu, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Djunianto Marsudi Utomo, mengatakan pada tahapan penilaian akan dilakukan secara transparan. Komisi menilai juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap lingkungan. Mereka tentu akan mengawal bagaimana proses yang ada agar tidak merusak alam. “Kita akan libatkan warga secara aktif pada penilaian nanti,” jelasnya.

KLH sendiri belum mendapatkan kepastian dokumen amdal tersebut akan diserahkan. Satu-satunya cara adalah koordinasi dan menunggu penyerahan. “Prosesnya masih lama, dan mereka akan menyusun secara cermat dan teliti,” pungkasnya.

Sementara itu pakar hukum bidang lingkungan FX Endro Susilo menyebutkan, masuknya pasir dalam perda tata ruang disebabkan adanya ‘kejahatan’ per-undangan yang dilakukan di tingkat pemerintah pusat.

Dia menyebutkan, peta ‘kejahatan’ tersebut dapat dilihat dari proses penandatanganan kontrak karya antara PT Jogja Magasa Iron (JMI) dengan Kementerian ESDM pada 4 November 2008. Setelah itu, kata dia, seminggu kemudian, rancangan Undang-undang (UU) No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) disahkan pada 26 Desember 2008.

“Perjanjian melalui kontrak karya dihapuskan dan diganti dengan izin usaha,” katanya dalam Bedah Tuntas UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  (PPLH) di LOD, Selasa (20/40, kemarin.

Sedangkan Koordinator Bidang Hukum dan Kebijakan WALHI Jumi Rahayu mengatakan, UU Minerba yang baru menyulitkan pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya penambangan. Dalam udang-undang itu, kata dia, diisyaratkan yang menghalangi penambangan akan dipidanakan. “Rencananya kita akan mengajukan judicial review,” katanya.

Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Jawa, Tasdiyanto mengatakan masyarakat harus mengubah pola pikirnya. Indonesia tidak bisa disamakan dengan pengembangan di negara -negara maju yang lebih menjual  jasa. Menurutnya, penambangan merupakan satu langkah yang perlu diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan. (kuntadi/ridwan anshori)

Sumber: Seputar Indonesia, Rabu 21 April 2010 Halaman 14 Kolom 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *