Kinerja Polisi Paling Mengecewakan

ORI Jateng/DIY:

JOGJA — Institusi kepolisian menjadi institusi yang kinerjanya paling mengecewakan masyarakat di DIY. Berdasarkan data yang dimiliki Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jawa Tengah dan DIY, selam awal tahun hingga Juni 2009, kepolisian paling banyak mendapat laporan dari masyarakat.

Total laporan keluhan yang diterima ORI atas kinerja polisi mencapai 23 Laporan. “Laporan yang paling banyak kami terima yaitu terkait permasalahan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian, paling banyak terjadi di Sleman,” kata Asisten ORI DIY Jateng, Muhadjirin di kantornya, Kamis (6/8).

Dipaparkannya, banyak masyarakat yang melaporkan kinerja polisi karena menghentikan proses penyelidikan kasus yang telah dilaporkan masyarakat. Alasan paling umum digunakan pihak kepolisian untuk menghentikan penyelidikan yaitu kesulitan mencari barang bukti.

“Sebenarnya kalau mereka (polisi–red) ingin benar-benar bekerja serius saya kira tidak ada sesuatu yang sangat sulit. Apalagi mereka juga punya kewenangan,” lanjutnya.

Anehnya lagi, setelah ORI menindaklanjuti laporan masyarakat dengan menanyakan perkembangan penanganan kasus pihak kepolisian langsung melanjutkan proses penyelidikannya.

Dari 23 laporan, 10 diantaranya sudah ditindaklanjuti polisi setelah ORI mengklarifikasi kasus tersebut ke pihak kepolisian. “Sedangkan kasus lainnya belum ditindaklanjuti meski sudah kami minta klarifikasinya,” lanjut dia.

Laporan lain yang diterima ORI terkait kritikan masyarakat terhadap kinerja polisi yakni masalah lalu lintas, seperti pelaksanaan tilang dan operasi lalu lintas. Keluhan umum dari masyarakat yakni buruknya penerapan mekanisme tilang berdasarkan peraturan yang berlaku.

Selain kepolisian, pelayanan dan kinerja pemerintah daerah juga menjadi sorotan dari masyarakat. Dalam periode yang sama ORI DIY-Jateng menerima 22 laporan dari masyarakat yang kecewa dengan kinerja pemda selaku penyelenggara pemerintahan.

“Laporan yang paling banyak kami terima terkait pengadaan barang dan jasa,serta pelayanan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMD) dan kartu tanda penduduk (KTP),” ungkap Muhadjirin.

Dalam peraturan, proses pembangunan bangun baru bisa dilakukan jika masyarakat yang berada di perbatasan pembangunan proyek sudah menyatakan setuju dengan proyek itu. Tapi kenyataan, lanjut dia, ada beberapa proyek pembangunan yang dilaksanakan tanpa mendapati persetujuan dari masyarakat sekitar sebelumnya.

Sumber: BERNAS JOGJA, Jumat, 7 Agustus 2009

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *