Kulonprogo Harus Miliki RS Internasional

Ivan Aditya | Senin, 19 Oktober 2015

Ilustrasi. (Foto: Dok)

KULONPROGO (KRjogja.com) – Rumah sakit bertaraf internasional harus dimiliki Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam menyongsong bandara internasional. Masih ada kesempatan untuk mewujudkan itu dan selain itu perlu pula meningkatkan pelayanan publik dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang akan berlaku mulai 1 Januari 2016.

Diterangkan Kepala Dinas Kesehatan DIY dr Arida Oetami MKes, fasilitas kesehatan (faskes) di Kota dan Sleman sudah padat. Sehingga Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo harus ada rumah sakit internasional. Apalagi sebentar lagi Kulonprogo memiliki bandara internasional dan mega proyek lainnya. Sekarang bicaranya tidak hanya pelayanan publik seputar Kulonprogo tapi dalam MEA adalah bicara skala Asean.

“Faskes swasta dan negeri tidak ada perbedaan karena standarnya sama, hanya yang berbeda masalah kepemilikannya saja, kata Arida Oetami pada seminar yang dibuka Kepala Dinas Kulonprogo dr H Bambang Haryatno MKes mewakili bupati, dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-51 Tahun 2015, di aula Adikarta Gedung Kaca Wates, Senin (19/10/2015).

Seminar bertema ‘Peran Tenaga Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Mutu Pelayanan Publik Bidang Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional’ ini menghadirkan pembicara Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K), Ketua Lembaga Ombudsman DIY Sutrisnowati SH, serta Ir Herawati MM dari PT Citra Emas Lembaga Pendidikan dan Pelatihan SDM. Seminar diikuti 8 rumah sakit, 21 puskesmas, 8 klinik/rumah bersalin, serta peserta umum.

Usulan Kadinas Kesehatan DIY tentang perlunya rumah sakit internasional, disambut baik oleh Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K). “Kami sudah meningkatkan RSUD Wates dengan berbagai penambahan fasilitas dan pembangunan gedung baru. Disamping itu ada tambahan dokter spesialis, diantaranya dokter spesialis Jantung dan lainnya. Kami siap menyongsong bandara dengan fasilitas pendukungnya,” katanya.

Hasto mengingatkan pula kepada para tenaga kesehatan agar selalu menerapkan tiga pegangan, yakni logos, ethos, dan pathos. Dalam upaya memperbaiki pelayanan publik, menghadapi pasien harus berpegang tiga tersebut. “Dalam mendiagnosa dan berbicara dengan pasien harus logis, sopan, serta memposisikan sebagai pasien, sehingga akan menumbuhkan empati,” tutur dokter spesialis kandungan yang juga ahli bayi tabung ini.

Diungkapkan Ketua Lembaga Ombudsman DIY Sutrisnowati SH, selama 10 tahun Ombudsman DIY berdiri (2005-2015), masalah kesehatan merupakan urutan pertama kasus dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah. Kasus yang masuk ke LOD selama 3 periode terkait masalah kesehatan sebanyak 212 kasus, kemudian disusul pendidikan 177 kasus, dan pertanahan 167 kasus. “Sedangkan selama Januari hingga September 2015 terdapat kasus kesehatan 13 atau 7 persen, dengan penyelenggara pemerintah,” ujarnya.

Menurut Sutrisnowati, pengaduan bidang kesehatan secara umum di LOD DIY, diantaranya tidak bisa memakai jaminan kesehatan yang dimiliki, miss komunikasi antara penyelenggara pelayanan dengan penerima layanan, prosedur dan mekanisme yang kurang transparan dan akuntabel.

“Agar aduan bisa diminimalisir, maka mengacu pada UU no 25 Tahun 2009 yang mewajibkan para penyelenggara pelayanan untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Harus punya Perda tentang pelayanan publik. Kabupaten Kulonprogo sepertinya belum punya Perda Pelayanan Publik,” tutur Sutrisnowati. (Wid)

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *