Laporan Triwulan 1 Tahun 2013

Program kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY)  pada triwulan pertama tahun 2013 secara umum merupakan kelanjutan program yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya tahun 2012 serta juga merupakan respon atas  masukanmasukan dalam refleksi akhir tahun 2012.

Salah satu program yang dilakukan pada triwulan pertama ini adalah melakukan langkah inovatif atas sistem pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dari yang terfokus pada basis institusi (di kantor LOD DIY) menuju sistem pengaduan pelayanan publik dengan melibatkan masyarakat (berbasis komunitas) dalam bentuk program audit sosial.  Hal ini penting dilakukan mengingat daya jangkau masyarakat serta aksesibilitas masyarakat untuk mengadukan persoalan persoalannya ke kantor LOD DIY seringkali mengalami kendala dan hambatan diantaranya adalah jarak yang terlalu jauh yang mungkin membutuhkan waktu, tenaga dan mungkin biaya yang tidak sedikit untuk menyampaikan laporannya. Persoalan semacam ini diasumsikan terutama untuk masyarakat yang secara geografis berada di wilayah yang letaknya jauh dari kantor LOD DIY seperti Kulonprogo dan Gunungkidul. Sebagai upaya sistematis melalui audit sosial LOD DIY juga  melakukan program pengembangan melalui sistem SMS gateway dengan cara bekerja secara jaringan yang mempunyai concern yang sama bekerjasama dengan lDEA dan CRI (Combine Research Institute). SMS Gateway ini adalah layanan pengaduan yang untuk saat ini hanya terbatas untuk wilayah kabupaten Bantul dan terbatas pada isu kesehatan. Kurang lebih ada 17 Puskesmas yang telah bergabung dalam sistem sms gateway ini sebagai langkah awal yang memungkinkan bisa dikembangkan lebih jauh dalam isu yang berbeda serta wilayah yang lebih luas.

Selain inovasi dalam sistem pengaduan, LOD DIY juga melakukan suatu kajian atas data pengaduan yang masuk dengan mempertimbangkan persoalan yang dianggap membutuhkan pendekatan sistemik. Kepesertaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas) adalah salah satu pilihan kajian yang dilakukan dengan menghasilkan sebuah policy brief dengan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada para pengambil kebijakan dalam hal ini pengambil kebijakan adalah oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Jakarta. Oleh karenanya Tim perwakilan dari LOD DIY melakukan kunjungan ke TNP2K untuk melakukan proses advokasi serta menyampaikan policy brief berikut persoalan-persoalan yang muncul selama ini.

Harapan dari adanya rekomendasi policy brief ini mampu untuk melakukan proses perubahan ke arah yang lebih baik terkait kepesertaan program jamkesmas untuk mengakomodir warga yang seharusnya lebih berhak dan sangat membutuhkan namun belum tercover dan dijamin hak hak kesehatannya.

Selain policy brief juga secara sistemik pada triwulan pertama ini dicoba diinventarisir persoalan-persoalan yang menjadi trend kasus pengaduan di LOD DIY untuk dicoba digagas dan dirapatkan menjadi salah satu tema penelitian yang diharapkan LOD DIY tidak hanya sebagai lembaga yang bersifat kuratif dengan menangani persoalan namun juga melakukan upaya pencegahan (preventif) atas terjadinya praktek mal-administrasi yang terjadi pada instansi instansi yang selama ini banyak diadukan ke LOD DIY. Harapannya ke depan akan dapat lebih teridentifikasi bentukbentuk mal-administrasi yang dilakukan serta langkah- langkah strategis yang bisa dilakukan yang bersifat preventif terjadinya praktek mal-administrasi.

Selain program di atas LOD DIY secara rutin juga menerima pengaduan dari para pelapor baik secara kelompok maupun perorangan  dan menindaklanjutinya melalui rapat-rapat klarifikasi, mediasi juga tidak sedikit melakukan investigasi, telaah dokumen dan dalam kasus tertentu juga dilakukan gelar perkara dengan mengundang para ahli dalam kasus yang dimaksud untuk melakukan pendalaman dan kajian pada kasus yang dimaksud. Proses tersebut dilakukan agar bisa mewujudkan produk hukum LOD DIY yang lebih berkualitas baik berupa kesimpulan, pendapat hukum maupun rekomendasi yang dihasilkan.

Secara global pada triwulan yang pertama jumlah kasus yang ditangani mengalami kenaikan. Tercatat pada triwulan pertama tahun 2013 ini sebanyak 127 kasus yang masuk dan pada posisi tertinggi adalah di bidang kesehatan disusul bidang pertanahan dan bidang pendidikan. Banyaknya kasus di bidang kesehatan dikarenakan banyak persoalan terkait dengan kepesertaan jamkesmas oleh TNP2K sebagaimana di atas telah dilakukan penyelesaian secara sistemik. Sedang berdasarkan wilayah pelapor kabupaten Sleman menempati urutan yang paling tinggi (sebanyak 45 Laporan) disusul kabupaten Sleman dan kabupaten Bantul (masing masing 35 dan 25 laporan).

Banyaknya kasus yang dilaporkan ke LOD DIY juga tidak lepas dari peran sosialisasi yang dilakukan dengan berbagai media maupun pendekatan. Diantara sosialisasi yang dilakukan diantaranya dengan melakukan talkshow di televisi (melalui Adi-TV) serta talkshow secara live di radio (Dengan Jogja Family Radio) bahkan dengan melakukan sosialisasi secara berjejaring dengan melibatkan radio komunitas dan masyarakat secara luas. Harapannya LOD DIY semakin membumi dikenal masyarakat secara luas sehingga masyarakat semakin sadar dan tahu akan hakhaknya yang meski dijamin oleh pemerintah.

Pada triwulan pertama pada tahun 2013 ini secara efektif bisa berjalan sesuai rencana karena adanya koordinasi dengan Biro Hukum Setda DIY terkait perencanaan dan eksekusi anggaran yang bisa berjalan dengan lancar meski mulai bulan maret ada penyesuaian penyesuaian akibat adanya peraturan yang baru terkait dengan penggunaan anggaran baik  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perjalanan dinas, namun secara umum bisa dilakukan sesuai rencana karena hampir kurang lebih 95% anggaran terserap dalam setiap bulannya.

Pada triwulan yang pertama pada tahun 2013 ini di level asisten ada pergantian asisten. Yaitu Sdr. Rr. Anna Sekar Wulanningrum, S.H. menggantikan Sdr. Uswatun Khasanah, S.H. karena mengundurkan diri diterima sebagai Panitera di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI).

Adanya pergantian asisten ini tentu perlu proses-proses penyesuaian untuk pola kerja, proses penanganan kasus yang selama ditangani asisten sebelumnya pada asisten yang baru. Namun dengan adanya intensitas pertemuan semua bisa dilakukan secara proporsional.

Selengkapnya

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *