Laporan Triwulan 1 Tahun 2014 LOD DIY

Laporan triwulan pertama tahun 2014 ini adalah kelanjutan dari rekomendasi program dan kegiatan strategis pada tahun 2013 yang berhasil dijaring melalui refleksi akhir tahun 2013, serta harapan-harapan masyarakat terhadap Lembaga Ombudsman Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY) yang harus dilakukan. Pada triwulan pertama ini, LOD DIY masih ikut andil memberikan masukan dalam forum-forum diskusi seperti pada tahun sebelumnya terkait dengan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pelayanan Publik serta Draft Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang LOD DIY. Proses penyusunan kedua aturan tersebut sudah akan selesai (finish), tinggal menunggu rapat-rapat yang diselenggarakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY ataupun di Biro Hukum Setda DIY.

LOD DIY tentu sangat berkepentingan terhadap kedua regulasi tersebut karena isu pelayanan publik adalah core issue yang menjadi mandat LOD DIY sebagai lembaga yang melakukan fungsi pengawasan. Draft Rapergub LOD DIY menjadi aturan yang menyangga eksistensi LOD DIY selama ini dalam tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Tentu usulan-usulan yang disampaikan dalam draft Rapergub yang telah disusun adalah bagian proses panjang setelah melakukan evaluasi baik kelembagaan maupun kinerja selama ini. Proses memberi masukan telah disampaikan secara komprehensif namun hasil pembahasan tentu sangat tergantung dari DPRD DIY dan Biro Hukum Setda DIY sendiri.

Pada triwulan pertama ini juga diselenggarakan program dan kegiatan penguatan kapasitas internal berupa pelatihan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau sering lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa alternative (PSA). Pelatihan PSA ini sebenarnya bertujuan untuk lebih meningkatkan skill internal khususnya anggota dan asisten LOD DIY dalam menangani kasus-kasus pengaduan. Selain itu juga untuk melihat kembali dan mengevaluasi fungsi-fungsi mediasi dan klarifikasi yang selama ini telah dilakukan. Pelatihan ini dilakukan dengan mengundang narasumber Sdr. Mohammad Farid yang merupakan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode Tahun 2002-2007 serta Sdr. Mukhotib MD (eks Direktur PKBI Yogyakarta). PSA adalah upaya-upaya penyelesaian sengketa di luar hukum atau non litigasi, meskipun dalam kasus tertentu dapat bersinggungan dengan upaya penyelesaian sengketa secara litigasi.

Di samping penguatan kapasitas internal, LOD DIY melakukan pendekatan sistemik dalam penyelesaian kasus berupa pembuatan policy brief. Policy brief dibuat biasanya disebabkan adanya laporan terkait kasus-kasus yang bersifat sistemik. Sebagaimana saat ini kasus yang lebih banyak muncul di LOD DIY adalah terkait dengan masalah kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan hal-hal yang terkait dengan BPJS misalnya masalah sosialisasi sistem BPJS sendiri, bagi warga yang tidak mampu dan belum terdaftar jaminan kesehatan prosedurnya harus bagaimana dan lain sebagainya. Melalui beberapa pertemuan dan FGD, draft policy brief disusun dan disempurnakan agar sesuai dengan persoalan yang dihadapi serta rekomendasi atas solusi yang harus dilakukan. Selain melalui policy brief, salah satu alat advokasi yang dilakukan oleh LOD DIY dalam ranah akademik juga mencoba membawa persoalan tersebut dalam tema jurnal LOD DIY yang akan diterbitkan dalam semester pertama pada tahun 2014 ini. Setelah melalui rapat tim redaksi pembuatan jurnal LOD DIY maka disepakati untuk tema jurnal saat ini adalah tentang sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh BPJS. Tema tentang BPJS diputuskan karena per januari 2014 telah dideklarasikan oleh pemerintah dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 dimana pada pelaksanaannya masih mempunyai banyak kendala yang cukup kompleks. Baik dari aspek kepesertaan, sosialisasi, mekanisme pendataan kepesertaan sistem pengaduan dan lain sebagainya adalah beberapa contoh persoalan yang selama ini banyak muncul di kalangan masyarakat.

Selain masalah kesehatan seputar BPJS, masih banyak kasus yang diadukan di LOD DIY. Diantara kasus-kasus yang muncul antara lain: masalah pendidikan, pertanahan, serta perizinan masih menjadi persoalan yang sering muncul, selain juga masalah bantuan sosial atau program untuk kesejahteraan rakyat seperti raskin, BSM dan sebagainya. Terkait masalah pendidikan bahkan sistem tindak lanjut dan penyelesaian kasusnya juga dilakukan secara kompilatif. Ada sekitar 30 kasus penahanan ijazah yang ditangani oleh LOD DIY di awal tahun ini.

Penyelesaian kasus-kasus yang secara kolektif ini punya sisi kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah persoalan dapat terselesaikan secara lebih massive, terbukti misalnya Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta saat itu telah mengeluarkan Surat Edaran kepada semua kepala sekolah di wilayah Kota Yogyakarta untuk tidak melakukan penahanan ijazah. Kelemahannya, persoalan-persoalan yang lebih pelik di sekolah kurang tergali lebih detail karena keterbatasan waktu. Tentu selain bidang-bidang yang telah disebutkan tadi masih banyak bidang lain yang belum disebutkan namun jumlahnya tidak sebanyak yang telah disebutkan di atas.

Sebagai bagian dalam fungsi sosialisasi ke semua lapisan masyarakat, LOD DIY juga telah melakukan sosialisasi ke seluruh warga masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik. Pada triwulan ini LOD DIY melakukan sosialisasi melalui radio RRI dan melalui diskusi publik tentang BPJS.

Pada triwulan pertama tahun 2014, LOD DIY kehilangan salah satu staff keamanan yang telah dipanggil kehadirat Allah SWT yaitu Bpk. Sudirman. Untuk itu LOD DIY melakukan rekruitmen untuk menggantikannya dan saat ini posisi staff keamanan telah digantikan oleh Sdr. Heru Santoso.

Di Bidang kesekretariatan, sebagaimana sudah biasa dilakukan sebelumnya, untuk pendokumentasian surat menyurat baik surat keluar maupun surat masuk serta pendistribusian SDM untuk menghadiri undangan yang dialamatkan ke LOD DIY.  Selain itu, kesekretariatan juga sebagai tulang punggung dalam mengagendakan berbagai kegiatan baik yang bersifat internal ataupun kegiatan yang melibatkan eksternal LOD DIY untuk semua pokja bidang. Secara umum, daya dukung serapan anggaran sudah berjalan dengan baik. Namun kadang-kadang masih dijumpai karena satu dan lain hal ada kegiatan yang belum bisa dipastikan pada bulan tersebut untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran. Hal-hal semacam ini yang selalu dievaluasi agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran selalu sesuai dengan rencana yang diharapkan.

Selengkapnya

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *