Laporan Triwulan 2 Tahun 2014 LOD DIY

Beberapa kegiatan prioritas kelembagaan telah dilakukan pada triwulan kedua tahun 2014 ini. Secara kelembagaan pengawalan serta keterlibatan Lembaga Ombudsman Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY) dalam diskusi untuk dua regulasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pelayanan publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY dan  Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang LOD DIY oleh Biro Hukum Setda DIY senantiasa telah dilakukan. Kedua regulasi tersebut sampai saat ini masih dalam finalisasi di masing masing leading sector. Apapun hasil regulasi yang disahkan nantinya semoga dapat memberikan penguatan kelembagaan untuk LOD DIY maupun kepastian hukum bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih berkualitas di DIY.

Selain pengawalan terhadap kedua regulasi di atas, LOD DIY juga telah melakukan kajian seiring telah disahkannya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2014, maka pada triwulan kedua ini LOD DIY telah melakukan beberapa kajian secara berkala tentang implementasi BPJS  yang telah dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Penelitian dan Pengembangan. Tujuannya untuk menyerap aspirasi dari jaringan LOD DIY juga warga masyarakat sebagai penerima manfaat atas program-program yang telah dicanangkan. Kajian ini penting untuk memberikan masukan kepada pemerintah sebagai pihak penyelenggara program BPJS agar selalu membenahi segala sesuatu yang masih mengalami kekurangan sebagai konsekwensi logis terkait sistem pendataannya, sosialisasi ke warganya, kepastian hukum dan regulasinya serta mekanisme pengawasan dalam proses pelayanan serta pemenuhan terhadap sarana prasarana yang memadai tehadap semua jenjang penyedia layanan kesehatan baik dari tingkat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sampai rumah sakit rujukan. Serta ke depan juga perlu membenahi tentang data penerima bantuan iuran yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Semua kajian yang telah dilakukan nantinya akan dijadikan sebagai policy brief secara kelembagaan sebagai standing point posisi lembaga dalam menyikapi serta merespon atas dinamika serta aspirasi yang berkembang dari warga masyarakat tentang BPJS. Bukan hanya dengan forum kajian program BPJS ini didiskusikan namun juga tema ini dijadikan sebagai main issue dalam penulisan jurnal LOD DIY untuk edisi Januari-Juni 2014 sebagai kajian yang bersifat akademik dari berbagai penulis baik penulis dari dalam LOD DIY sendiri maupun penulis dari luar LOD DIY.

Selain program BPJS, LOD DIY  juga telah melakukan review kebijakan terhadap Perda tentang Gelandangan dan Pengemis (Perda Gepeng) dimana kebijakan ini banyak dipertanyakan oleh sebagian kelompok yang merasa dirinya termarginalkan. Serangkaian diskusi telah dilakukan untuk mengkritisi substansi perda tersebut berikut implementasi di lapangan dimana peserta yang diundang adalah kelompok-kelompok yang terkena dampak dari Perda tersebut. Diskusi tersebut, harapannya bisa memenuhi rasa keadilan bagi seluruh warga masyarakat terutama warga masyarakat yang secara langsung terkena dampak aturan tersebut. Selain Perda Gepeng juga Rapergub Gepeng sebagai aturan yang lebih operasional telah didiskusikan bersama di LOD DIY dengan menghadirkan beberapa jaringan dan warga masyarakat yang concern dengan isu tersebut.

Sebagai lembaga yang mandat utamanya adalah menerima pengaduan dari warga masyarakat serta menindaklanjutinya selama triwulan kedua pada tahun 2014 ini LOD DIY telah menerima pengaduan dengan trend kasus yang tidak jauh berbeda dengan kasus yang diadukan pada triwulan sebelumnya.

Berdasarkan tabel diatas, bidang aduan yang paling banyak diadukan adalah bidang pertanahan yang disusul oleh bidang pelayanan publik, kepegawaian, pendidikan dan perizinan.  Dalam bidang pertanahan, persoalan yang diadukan terkait dengan status kepemilikan tanah, masalah tanah pelungguh dan sebagainya. Dalam bidang pelayanan publik, masalah yang diadukan terkait aturan baik di tingkat desa maupun di atasnya yang dilaporkan warga masyarakat terkait pelayanan pemerintah yang diberikan. Belum lagi masalah tren pengaduan tentang banyaknya guru honorer yang masuk kategori K-2 dengan Surat Keputusan (SK) yang diduga manipulatif. Serta masalah penahan ijazah dan pungutan di satuan pendidikan di tingkat dasar (SD dan SMP).

Pada triwulan kedua, Pokja Bidang Penanganan Laporan melaksanakan program bimbingan teknis (Bimtek) audit sosial di dua komunitas. Pertama di komunitas Nasyi’atul Aisyiyah Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Dalam Bimtek tersebut diikuti 20 orang kader auditor sosial yang dilatih dan diberikan bekal materi tentang ke-Ombudsman-an dan seputar pelayanan publik. Para peserta bimtek ini diharapkan ke depan mampu melakukan fungsi Ombudsman untuk pengawasan di komunitas masyarakatnya.

Kegiatan yang sama juga dilakukan di Kabupaten Gunungkidul kerja sama dengan jaringan LOD DIY dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Program lain yang sudah dijalankan oleh Pokja Bidang Penanganan Laporan di LOD DIY adalah penyusunan sistem database berbasis pada hak asasi manusia atau yang sering dikenal dengan istilah basis data Human Rights Information and Documentation Systems (Huridocs). Sistem database ini dimaksudkan agar LOD DIY mempunyai data yang terpilah berbasis pada hak asasi manusia.

Secara kelembagaan LOD DIY juga tetap melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh Pokja Bidang Sosialisasi dan Penguatan Jaringan kepada warga masyarakat secara langsung juga melalui media elektronik seperti radio maupun sosialisasi melalui kerjasama dengan pihak kampus. Salah satu sosialisasi dilakukan di Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan pemkab setempat. Sosialisasi di Kulon Progo bertujuan untuk mensinergikan isu serta persoalan yang sering diadukan terutama di wilayah Kulon Progo. Begitu juga di RRI, LOD DIY bersama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY melakukan sosialisasi sekaligus kajian atas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DIY. Dari kajian ini harapannya pelaksanaan PPDB dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan harapan. Sosialisasi di kampus fakultas kedokteran UGM dipilih sebagai mitra kerjasama untuk menyuarakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Dimana banyak program bagi penyandang disabilitas saat ini masih belum banyak dipedulikan oleh banyak pihak terutama penyediaan sarana prasarana serta infrastrukturnya.

Sebagai support system selama triwulan kedua ini, kesekretariatan telah mendokumentasikan serta mengarsipkan baik surat masuk maupun surat keluar yang diterima maupun yang dikirim oleh LOD DIY. Serta pendelegasian atas undangan-undangan yang perlu dihadiri serta surat-surat permohonan baik dari perorangan (warga) maupun dari instansi. Serta berusaha semaksimal mungkin antara rencana kegiatan dan anggaran yang telah direncanakan dan dianggarkan dapat terserap dan terimplementasikan secara optimal pada setiap bulannya. Sehingga dengan rapat-rapat yang telah dilakukan harapannya selalu ada rencana dan monitoring capaian kegiatan yang sedang dan akan dilakukan pada setiap bulannya. Begitu juga staff keuangan dengan sangat teliti senantiasa melaporkan serapan serta laporannya baik secara internal mapun ke Biro Hukum Setda DIY sebagai pengampu anggaran.

Sebagai upaya untuk menginformasikan kepada khalayak masyarakat beberapa dokumentasi serta arsip LOD DIY banyak yang dipublikasikan melalui website LOD DIY, harapannya agar LOD DIY bisa lebih transparan serta masyarakat bisa mengakses berbagai informasi yang sedang terjadi dan dilakukan oleh LOD DIY. Tentu secara kelembagaan mungkin masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraannya baik secara internal maupun eksternal. Namun belajar dari kelemahan tersebut LOD DIY senantiasa akan meningkatkan inovasi-inovasinya agar untuk selanjutnya tetap menjadi lebih dari triwulan sebelumnya.

Selengkapnya

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *