Laporan Triwulan 3 Tahun 2013 LOD DIY

Laporan triwulan ketiga pada tahun 2013 melanjutkan agenda strategis pada triwulan sebelumnya yaitu mendorong dan mengawal terwujudnya Peraturan Daerah (Perda) Pelayanan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Persoalan utama yang sedang menjadi concern LOD DIY adalah bagaimana melalui Perda Pelayanan Publik pemerintah daerah mampu menjamin hakhak warga di DIY atas pelayanan publik berkualitas.  Harapannya, Rancangan Perda (Raperda) Pelayanan Publik yang sedang disusun mampu melahirkan Perda pelayanan publik yang kontekstual terhadap inovasi DIY dalam pelayanan publik serta mengadopsi karakteristik DIY dalam mewujudkan sistem pelayanan publik.

Kegiatan Penyusunan Raperda Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan adalah finalisasi draft Naskah Akademik dan draft Raperda Pelayanan Publik melalui diskusi terfokus, kajian dokumen, dan diskusi terbatas para ahli dan stakeholders terkait. Sampai saat in,  kedua draft tersebut sudah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY melalui Komisi A untuk dibahas dalam pansus.

LOD DIY telah membangun komunikasi dan melakukan audiensi dengan DPRD DIY dalam rangka membangun sinergitas kelembagaan dalam fungsi pengawasan pelayanan publik di DIY. Audiensi juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan draft Raperda Pelayanan Publik yang telah masuk di DPRD DIY. Hasil audiensi LOD DIY dengan DPRD DIY adalah adanya kesepakatan untuk saling mendukung dan memberikan informasi terkait dengan laporanlaporan yang masuk di LOD yang patut menjadi perhatian para anggota DPRD DIY sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing masing.

Selain finalisasi kedua draft di atas, LOD DIY juga akan menerbitkan jurnal yang mengambil tema tentang keistimewaan DIY. Tema ini menjadi sangat penting bagi LOD DIY terlebih dengan laporanlaporan yang masuk di LOD DIY yang berkaitan dengan keistimewaan DIY, diantaranya: masalah pertanahan; tata ruang; kebudayaan; serta masalahmasalah lain yang secara langsung maupun tidak langsung mengkait dengan persoalan keistimewaan DIY. Jurnal ini ditargetkan tercetak pada pertengahan September 2013, namun karena belum terkumpulnya salah satu tulisan maka penerbitan jurnal diundur menjadi bulan Oktober 2013.

Untuk meningkatkan kinerja penanganan laporan di LOD DIY, LOD DIY saat ini sedang melakukan dua kegiatan. Pertama, menyusun Ombudsprudensi (kompilasi produk akhir LOD DIY). Tahapan penyusunan Ombudsprudensi masih dalam pengumpulan dokumen dan memastikan kelengkapan dokumen baik dari periode pertama LOD DIY berdiri hingga saat ini. Kendala yang dihadapi pada tahap penyusunan dokumen adalah  sistem dokumentasi pada periode pertama yang belum begitu lengkap sebagaimana periode kedua dan ketiga. Kedua, program audit sosial untuk mengembangkan jangkauan LOD DIY sebagai lembaga complain ke  masyarakat luas.  Audit sosial dilakukan dengan cara memberikan penguatan kapasitas kepada segenap tokoh masyarakat di berbagai komunitas. Harapannya, tokoh masyarakat yang telah mengikuti training audit sosial di LOD DIY dapat menyebarluaskan di komunitas masingmasing tentang peran dan fungsi ke-ombusdsman-an sehingga warga masyarakat dapat mengetahui hak-haknya sebagai warga Negara untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.

Pada triwulan ketiga, Pengaduan yang disampaikan masyarakat ke LOD DIY mengalami perbedaan trend issue yang diadukan dari triwulan sebelumnya. Tiga besar isu yang diadukan di LOD DIY adalah masalah bantuan sosial (43.21%) menempati ranking pertama, disusul masalah pendidikan (14.81%) dan kemudian pertanahan (13.58%). Secara kelembagaan trend kasus ini biasanya seiring dengan program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terkait dengan sektor tersebut. Misalnya tentang program pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Raskin, PKH, BSM dan sebagainya. Serta maraknya penahanan ijazah dan pungutanpungutan di sekolah yang seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak ada landasan hukumnya.

Persoalan utama pelayanan publik yang menjadi trend masalah adalah mengenai pengabaian hak (40.74%), kedua mengenai diskriminasi pelayanan (12.35%) dan yang ketiga penyalahgunaan wewenang (9.88%). Mulai saat ini, isu-isu tersebut sedang dicoba untuk dikelompokkan per bidang dengan harapan selain disampaikan kepada Gubernur DIY dan Biro Hukum Setda DIY, hal tersebut juga dapat disampaikan kepada DPRD DIY untuk menjadi bahan pertimbangan bagi perbaikan pelayanan publik di masa yang akan datang.

Sebagaimana biasanya untuk menyebarluaskan pemahaman LOD DIY kepada segenap warga masyarakat, LOD DIY melalui Pokja Sosialisasi dan Penguatan Jaringan melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik dan bahkan sosialisasi langsung ke warga masyarakat. Tema yang diangkat dalam sosialisasi biasanya disesuaikan dengan isu yang sedang menjadi persoalan di LOD DIY sebagaimana yang dilakukan dalam sosialisasi di AdiTV maupun di radio yaitu terkait dengan pengaduan masalah BLSM dan pengawalan Raperda Pelayanan Publik di DIY. Sedangkan sosialisasi langsung ke warga masyarakat lebih banyak menyampaikan tentang profil LOD DIY berikut tugas dan fungsi serta manfaat yang didapatkan oleh masyarakat. Tidak jarang LOD DIY juga mengundang media untuk press conference terkait dengan persoalan yang berpotensi sistemik diadukan oleh masyarakat misalnya BLSM ataupun penerapan sistem pembayaran pra bayar oleh PLN. Selain melakukan sosialisasi, Pokja Bidang Sosialisasi dan Penguatan Jaringan juga sering menghadiri undangan jaringan agar terjalin kerjasama yang baik antar kelembagaan.

Program kesekretariatan sebagaimana telah rutin dilaksanakan, adalah melakukan pengarsipan dan pendokumentasian surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar, serta mengagendakan setiap kegiatan yang diselenggarakan LOD DIY. Sebagai upaya perbaikan internal LOD DIY, Anggota LOD DIY telah melakukan rapat pleno dan evaluasi untuk penertiban dan pendisiplinan kehadiran dan sistem presensi bagi semua anggota, asisten dan staf LOD DIY dengan menggunakan presensi sidik jari.  Sistem presensi akan diterapkan pada bulan Oktober 2013 tujuannya agar budaya kerja dan kedisplinan di LOD DIY menjadi lebih optimal agar menjadi lebih baik.

Begitu juga dengan sistem keuangan di LOD DIY juga selalu diawali dengan rapat pleno untuk membahas penggunaan anggaran, analisis serapan anggaran serta kendalakendala yang dihadapi agar semua anggaran dapat terserap setiap bulannya.

Terkait dengan kerumahtanggaan, pada triwulan ketiga tahun ini LOD DIY satu atap dengan tim SAR DIY.  Saat tim SAR DIY pertama kali menempati kantor disamping kantor LOD DIY, LOD DIY dan tim SAR DIY telah melakukan rapat koordinasi terkait sarana prasarana seperti gedung perparkiran, MCK, listrik, air dan sebagainya. Kesepakatankesepakatan ini juga melibatkan pihak LOS DIY sebagai mitra paling dekat.

Demikian, laporan triwulan ketiga ini disusun semoga dapat memberikan gambaran berkaitan dengan tahapan capaian dan progress yang telah dilakukan LOD DIY tiga bulan terakhir ini.

Selengkapnya

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *