Layanan Publik Perlu Perbaikan

Sejak 2005, LOD Terima 715 Aduan

YOGYA (KR) – Penyelenggaraan layanan publik dinilai belum optimal. Setidaknya ini tercermin dari banyaknya pengaduan yang disampaikan melalui Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY. Selama 2005 hingga sekarang LOD mencatat ada 715 pengaduan. Tahun terakhir sebanyak 143 aduan.

Buruknya potret layanan publik itu seperti dikemukakan Bagus Sarwono SPd SE, Wakil Ketua LOD DIY dalam seminar ‘Demokrasi dan Politik Kewarganegaraan’ di Hotel Matahari, Sabtu (26/6). Disebutkan, pengaduan terbanyak pada sektor pendidikan (23 persen), pertanahan (18 persen), kesehatan (9 persen). Juga sektor lain seperti perizinan, pemerintahan, kepegawaian, ketertiban umum, kesejahteraan sosial dll.

“Setelah ditelaah, dari 38 persen aduan terbukti terjadi mal administrasi,” kata Bagus. Selebihnya 33 persen tidak terbukti dan sisanya bisa diselesaikan lewat mediasi. Ada pula aduan yang sifatnya hanya mencari informasi.

Untuk aduan yang terbukti terjadi mal administrasi, lanjutnya, LOD telah memberikan rekomendasi kepada terlapor (aparat penyelenggara pelayanan publik) untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Sekitar 91 persen rekomendasi yang disampaikan mendapat respon. Sedangkan tingkat kepatuhan aparat ketika diundang cukup bagus, mencapai 96 persen.

Ketika menindaklanjuti aduan, kata Bagus, LOD tidak memihak kepada siapapun. Tetapi memegang prinsip kebenaran. “Kami mengacu pada bagaimana aturannya dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” ucapnya sembari menambahkan, kebanyakan laporan muncul karena ketiadaan aturan atau kebijakannya yang bermasalah, sehingga gampang diselewengkan.

Dosen Fisipol UGM AAGN Ari Dwipayana, pembicara lain dalam seminar mengkritisi kapasitas negara dalam menjalankan fungsinya masih lemah. Fungsi tersebut, seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memelihara ketertiban dunia.

Lemahnya fungsi itu disebabkan beberapa faktor. Antara lain adanya fragmentasi di salam seluruh level negara. Selain itu juga problem perilaku koruptif, sehingga aparatur negara justru mengejar kepentingan ekonomi politiknya ketimbang kepentingan publik. “Secara akuntabilitas juga ada masalah. Tidak ada struktur yang memaksa pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya,” kata Ari (Ast)-a

Sumber: SKH Kedaulatan Rakyat, Kamis 1 Juli 2010 Halaman 22 Kolom 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *