Lembaga Ombudsman Swasta DIY

1Supriyono, MM, CM

A. Latar Belakang Pembentukan

Lembaga Ombudsman Swasta dibentuk untuk secara langsung membantu pemerintah dalam mendorong tegaknya tata kelola usaha oleh sektor swasta di DIY. Keberadaan LOS DIY diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara harapan konsumen untuk memperoleh pelayanan yang adil dan berkualitas dengan praktik bisnis yang kadang-kadang kurang beretika. Sebagai lembaga yang bertujuan mewujudkan perbaikan sistemik dalam pelayanan publik oleh pelaku usaha, LOS DIY dapat menampung dan menindaklanjuti (sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya) segala keluhan yang terkait dengan pelanggaran etika usaha.

Lembaga Ombudsman Swasta DIY adalah lembaga ombudsman swasta pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Gubernur DIY dengan Surat Keputusan Gubernur 2004 dan diperkuat dengan Peraturan Gubernur DIY No. 22 tahun 2008. Kata ’swasta’ disini sering dikelirupahami sebagai lembaga yang dibentuk oleh pihak atau perusahaan swasta. Lembaga ini bertugas mengawasi lembaga-lembaga usaha swasta (termasuk Badan Usaha Milik Daerah) di Daerah Istimewa Yogyakarta agar mematuhi prinsip-prinsip bisnis yang beretika. LOS DIY adalah lembaga yang bersifat kuasi-pemerintah karena dibentuk oleh pemerintah propinsi dan didanai dengan Pos Bantuan Gubernur dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah DIY. Karena dibentuk oleh Gubernur maka para anggota lembaga ini bertanggungjawab pada Gubernur DIY.

Yang menjadi pertimbangan pembentukannya adalah bahwa setiap anggota masyarakat di DIY berhak mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya berdasarkan asas keadilan dan persamaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan penyelenggaraan badan usaha yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan perbuatan sewenang-wenang. Pemerintah Daerah Propinsi DIY juga menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang amanah serta bebas dari KKN juga dipengaruhi oleh sektor usaha swasta.

Pendirian Lembaga Ombudsman Swasta didasari oleh pemikiran adanya fenomena masih adanya pengelolaan usaha oleh sektor swasta yang belum benar-benar dikelola dengan memperhatikan prinsip manajemen yang sehat dan beretika. Masih dijumpai hubungan yang timpang antara  pelaku usaha dengan konsumen karena adanya asimetri posisi dan pengetahuan antara pelaku usaha dan konsumen. Ketimpangan ini terutama disebabkan karena konsumen tidak mengetahui fakta produk sebaik yang diketahui pelaku usaha, dan sehingga konsumen rentan terhadap produk yang buruk, praktik bisnis yang tidak jujur, dan promosi yang menyesatkan.

B. Tujuan

Pasal 5 Peraturan Gubernur No. 22 tahun 2008 menyebutkan bahwa Ombudsman Swasta dibentuk dengan tujuan untuk:

a. Mendorong dan mewujudkan praktek usaha yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme; tindakan sewenang-wenang, serta kesadaran hukum masyarakat dan menjunjung tinggi supremasi hukum;

b. Membantu setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan persamaan;

c.  Memfasilitasi dan memberikan mediasi untuk mendapatkan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, professional dan porposional dalam praktek usaha;

d. Mendorong terwujudnya etika usaha yang baik dan berkelanjutan.

Lembaga Ombudsman Swasta DIY diberi mandat untuk mengawasi semua badan usaha swasta di DIY yang meliputi semua lembaga usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah (BUMD) atau swasta atau perorangan, termasuk usaha informal (usaha perorangan yang tidak berijin),  yang beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai lembaga yang mandiri, LOS DIY bertugas mengawasi penyelenggaraan tata kelola usaha yang dilakukan oleh badan usaha dan atau usaha informal agar beretika dan berkelanjutan. Nilai esensial yang ditegakkan oleh LOS DIY adalah etika usaha yang baik, yang merupakan seperangkat nilai kebaikan, kejujuran, keadilan, keterbukaan, rasa tanggungjawab, dan tidak memaksakan kehendak,   didalam mengatur penyelenggaraan tata kelola usaha sehingga tidak merugikan dan agar memberikan manfaat bagi pelaku usaha, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan.

Laporan dua-tahunan LOS DIY (2007) menyebutkan sejumlah jenis usaha yang banyak dikeluhkan masyarakat diantaranya  ketenagakerjaan, asuransi jiwa, akad kredit, pendidikan, perumahan, telekomunikasi, perbankan, arisan, penjualan berjenjang, dan lain-lain. Mengenai bidang usahanya, ada keuangan, pendidikan, perdagangan, pariwisata, kesehatan, jasa, dan sebagainya. Sementara itu, dilihat dari badan usaha, pelanggaran yang dikeluhkan diantaranya usaha berbentuk Perseroan Terbatas, Yayasan, Perseorangan, CV, Koperasi, BUMD, dan masih banyak lagi.

Permasalahan-permasalahan tersebut harus ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh. Semua laporan yang masuk harus diklarifikasi dan diverifikasi sehingga terbebas dari laporan yang sifatnya fitnah dan merugikan. Selanjutnya perlu dilakukan investigasi dengan mengumpulkan informasi dan data yang terkait. Setelah penyelidikan dirasa cukup, maka perlu ada rekomendasi untuk perbaikan praktik-praktik usaha yang dikeluhkan, yang diikuti dengan monitoring untuk memastikan bahwa rekomendasi telah dilakukan dengan semestinya.

C. Profil Lembaga

a. Visi dan Misi

Sebagai arahan, di dalam menjalankan amanat itu LOS DIY menetapkan tujuan besar atau visi yaitu menjadi lembaga pengawasan pelayanan publik yang mendorong terwujudnya  tata kelola usaha yang beretika dan berkelanjutan oleh usaha sektor swasta yang berupa badan usaha maupun usaha informal di DIY.

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam dalam misi, yaitu:

  1. Mendorong anggota masyarakat agar berpartisipasi aktif dan kritis dalam pengawasan praktik penyelenggaraan usaha;
  2. Mendorong pelaku usaha agar etis;
  3. Mendesakkan perbaikan kebijakan dan peraturan pemerintah agar kondusif.

Dengan prinsipnya yang Independen, Imparsial, dan Non-Diskriminasi,  LOS DIY mengajak para pemangku kepentingan yang diantaranya meliputi anggota masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha agar memperjuangkan perbaikan pelayanan publik oleh sektor swasta. Artinya penegakan etika bisnis harus dilakukan secara terkoordinasi, terstruktur, sinergis, sistematis, dan sistemik. Peran masyarakat dalam mengawasi praktik penyelenggaraan usaha sangat penting untuk mengawal penegakan dan ketaatan pada peraturan dan hukum yang berlaku. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam berhadapan dengan para pelaku usaha dipandang lebih efektif sebagai langkah pencegahan timbulnya penyimpangan pengelolaan usaha.  Demikian pula, dengan meandesakkan nilai-nilai etika bisnis pada para pelaku usaha, diharapkan penyimpangan pengelolaan bisnis bisa dicegah sedini mungkin.

b. Tugas

LOS DIY diberi tugas untuk:

  1. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan berbagai lembaga baik pemerintah  maupun swasta dalam rangka mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan usaha yang  bersih dan bebas dari korupsi kolusi, nepotisme penyalahgunaan kekuasaan, atau jabatan dan tindakan sewenang-wenang serta praktek usaha yang tidak beretika.
  2. Menerima pengaduan dari masyarakat atas keputusan, tindakan dan atau perilaku usaha dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, tidak patut, merugikan atau bertentangan dengan hukum dan etika bisnis;
  3. Menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan usaha yang tidak beretika dan berkelanjutan.

c. Wewenang

  1. Menerima dan mengelola pengaduan dan informasi dari para pihak berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh badan usaha dan atau usaha informal ;
  2. Mengklarif ikasi bukti-bukti dan saksi-saksi yang terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh badan usaha dan atau usaha informal ;
  3. Membuat rekomendasi berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh badan usaha dan atau usaha informal yang menimbulkan keresahan/kerugian bagi masyarakat berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
  4. Memberikan rekomendasi kepada pihak pelapor dan terlapor dalam rangka memfasilitasi penyelesaian masalah di antara para pihak, serta untuk mendorong perbaikan tata kelola  badan usaha dan atau usaha informal;
  5. Mengirimkan tembusan rekomendasi kepada Gubernur DIY;
  6. Mengumumkan hasil rekomendasi untuk diketahui masyarakat setelah mendapat kepastian hukum

d. Struktur Organisasi

Pimpinan

Kepemimpinan di Lembaga Ombudsman Swasta menganut model kolektif kolegial yang dijalankan oleh lima orang anggota secara bersama-sama dimana kekuasaan tertinggi adalah keputusan Rapat Anggota. Secara fungsional, masing-masing anggota memiliki  kedudukan yang sama sebagai anggota Ombudsman.  Kelima anggota ini membuat keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang strategis dalam rapat anggota, yang hasilnya dianggap sah bila rapat itu dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) dari 5 (limat) anggota.

D. Lingkup Kerja LOS DIY

LOS DIY menengarai bahwa potensi sengketa usaha bisa terjadi karena hubungan yang asimetris antara (a) pelaku usaha dengan konsumen atau anggota masyarakat; (b) pelaku usaha dengan pelaku usaha (pesaing); dan (c) pelaku usaha dengan pemerintah.

1. Pelaku Usaha dengan Konsumen / Masyarakat

Salah satu faktor yang membentuk hubungan yang asimetris antara pelaku usaha dengan konsumen adalah karena adanya asimetri informasi dimana pelaku usaha menguasai informasi produk yang dijualnya (sehingga bisa menonjolkan kelebihan dan menutupi kelemahannya) di satu sisi, dan dimana konsumen tidak memiliki informasi yang cukup tentang kualitas produk yang akan dibelinya (terutama jasa) sehingga berpotensi merugikan konsumen. Kerugian sering muncul  karena produk yang dibeli tidak bisa diterima sesuai waktu yang dijanjikan atau diharapkan (tidak tepat waktu),  kuantitas atau volumenya tidak sesuai (tidak tepat jumlah), dan  kualitasnya buruk (tidak tepat mutu).

Secara substantif, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah berusaha melindungi kepentingan  konsumen agar terhindar dari (i)  produk yang buruk; (ii) praktik bisnis yang curang; dan (iii) iklan yang menyesatkan.

Meskipun demikian, praktik penyimpangan masih saja terus terjadi dengan modus yang samar-samar atau bahkan nyata-nyata melanggar  apa yang sudah ditetapkan atau diatur dalam undang-undang tersebut. Pembelokan aturan atau undang-undang (bending the law) banyak dilakukan dengan membelokkan tafsir pasal-pasal dalam undang-undang sesuai dengan kepentingannya. Bertens (2000) mengatakan bahwa salah satu kelemahan hukum adalah bahwa hukum selalu memiliki multi tafsir dan selalu ada celah untuk dimanfaatkan. Permasalahan lain yang juga mendasar adalah lemahnya penegakan hukum, dimana pelanggaran (terutama yang berdampak sporadis, berskala kecil, dan kasuistis) dibiarkan melenggang berlalu. Contoh yang paling mencolok adalah larangan penggunaan perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan perikatan denga konsumen atau anggota masyarakat. Undang-Undang ini jelas melarang penggunaan perjanjian baku yang bersifat eksonerasi (pengalihan tanggungjawab), yang letak dan bentuknya sulit dilihat atau tidak dapat dibaca dengan jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti (pasal 18 ayat 1 dan 2), tapi tetap saja digunakan oleh bank-bank dan lembaga pembiayaan.

2.  Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha

Hubungan yang tidak sehat antara pelaku usaha satu dengan lainnya diantaranya terwujud dengan persaingan  yang tidak sehat melalui monopoli, mendiskreditkan pesaing, menggunakan pekerja anak untuk menekan biaya, dan sebagainya. Beberapa model persaingan tidak sehat diantaranya adalah dengan praktik ’dumping’ atau banting harga sampai tingkat yang sangat rendah yang tidak bisa diikuti oleh pesaing. Ketika akhirnya pesaing bangkrut atau menyerah, maka pelaku usaha yang nakal ini menjadi pemain tunggal. Modus lainnya adalah dengan membuat iklan komparatif yang vulgar,  yang secara sengaja (meskipun terselubung) mencitrakan bahwa produknya lebih baik, lebih sehat, lebih aman daripada produk pesaing.  Mempekerjakan anak juga merupakan tindakan tidak etis karena dengan mempekerjakan anak untuk tujuan biaya tenaga kerja murah, perusahaan pesaing pun terdorong untuk melakukan hal yang sama.

3. Pelaku Usaha dengan Pemerintah

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah daerah pun berperan pada karut marutnya permasalahan yang dialami. Faktor yang paling dominan adalah adanya hubungan yang kolutif antara penyelenggara atau birokrasi pelayanan publik dan pelaku usaha. Tujuannya tak lain adalah memuluskan bisnis pelaku usaha yang cenderung bermasalah. Maka, sebagai contoh, proyek perumahan yang secara teknis, administratif, maupun yuridis bermasalah, bisa tetap dibangun dan dijual kepada masyarakat dengan risiko kerugian yang ditanggung konsumen.

Masalah juga timbul karena peraturan yang dibuat pemerintah belum mengakomodasi perkembangan aspek-aspek bisnis. Sejumlah peraturan sering kalah cepat dengan dinamika perkembangan dunia usaha (misalnya undang-undang atau peraturan tentang dampak lingkungan), sehingga kepentingan konsumen terhadap risiko pelanggaran oleh dunia usaha yang belum bisa sepenuhnya ditegakkan. (Updated: October 2, 2014 at 12:34 pm)

1Wakil Ketua Jogja Mediation Center – Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *