LOD Dinilai Tak Independen

YOGYAKARTA – Polemik status tanah yang berada di Jalan Mas Suharto, Yogyakarta yang sekarang ditempati untuk kios souvenir dan piala berlanjut.

Ahli waris yang mengklaim memiliki tanah tersebut mengancam akan memperkarakan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY karena dianggap tak independen.

Jiwa Nugroho, perwakilan dari kantor Afta & Brothersm The Hoyuse Of Law selaku advocates dan legal consultans dari pihak yang mengklaim ahli waris tanah Jalan Mas Suharto mengatakan, LOD DIY dinilai tidak independen dan membela pada satu pihak. Ini tidak sesuai dengan tupoksinya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur DIY No 21/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah. Selain kasus tersebut, saat ini sedang dalam proses hukum.

Indikasinya, LOD DIY tidak pernah meminta keterangan kepada para ahli waris mengenai kasus itu, tapi hanya meminta keterangan pihak yang mengadukan dan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Yogyakarta (BPN). Sehingga apa yang dilakukan LOD DIY itu jelas tidak netral, tapi seperti sebuah lembaga bantuan hukum yang membela kepentingan pengadunya.

“Tindakan LOD  DIY ini jelas menunjukkan sikap yang tidak imparsial, independen dan cenderung diskriminatif. Karena itu, klien kami merasa keberatan atas langkah LOD DIY itu,” ungkap Jiwa Nugroho, menanggapi surat LOD DIY tertanggal 25 Januari 2013 atas kasus tersebut, kemarin.

Menurut Jiwa Nugroho, tindakan LOD DIY tersebut tidak menghormati proses hukum soal kasus tanah itu yang sekarang sedang ditangani Polresta Yogyakarta. “Karena itu, kami sangat menyayangkan tindakan LOD DIY itu, apalagi lembaga itu dibentuk dan dibiayai atas pajak masyarakat yang diharapkan dapat menjalankan tupoksi serta kewenangan sesuai dengan aturan yang ada dan bukan sebaliknya,” paparnya.

Jiwa Nugroho menegaskan, sebagai bentuk keberatan atas tindakan LOD DIY tersebut, selain meminta LOD DIY dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, dia mengimbau semua pihak menghormati proses hukum. Kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan kasus tersebut juga menghentikan aktivitasnya yang dapat memperkeruh dan menimbulkan situasi yang tidak kondusif. “Jika imbauan ini tetap tidak diindahkan, baik LOD DIY maupun pihak lainnya, kami akan melakukan tindakan hukum sesuai prosedur yang berlaku, baik secara pidana maupun perdata,” tandasnya.

Kepala Pokja Bidang Penanganan Laporan LOD DIY Buyung Ridwan Tanjung mengatakan apa yang selama ini dilakukan LOD DIY sudah sesuai dengan tupoksi. Sebaliknya, jika LOD DIY tidak menindaklanjuti pengaduan itu berarti melanggar. Mengenai belum dipanggilnya ahli waris yang mengklaim memiliki tanah, Buyung mengakui hingga sekarang memang belum melakukannya. Sebab, saat ini pihaknya baru meminta keterangan pihak-pihak terkait soal status tanah itu.

“Karena ada aduan dari warga yang meminta penjelasan soal status tanah, kami tindak lanjuti, yaitu kepada instansi yang berwenang dan mengurus soal tanah itu. Setelah itu, baru akan kami panggil pihak yang bersengketa,” papar Buyung di ruang kerjanya kemarin.

Sengketa status tanah yang berada di ujung barat sisi utara Jalan Mas Suharto dan Jalan Mataram, Yogyakarta ini muncul setelah pertengahan tahun 2012 lalu ada pihak yang mengaku sebagai ahli waris memiliki tanah dan meminta para warga yang selama ini menempati lahan tersebut untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun karena merasa tanah itu milik negara, warga tidak mau pergi. Akibat reaksi tersebut, awal Desember 2012 para pemilik kios itu dilaporkan ke Polresta Yogyakarta dengan tuduhan melakukan penyerobotan tanah.

Priyo setyawan Sumber: Koran Sindo, Kamis 31 Januari 2013 Halaman 15

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *