LOD Klarifikasi Dana Kube FM

Hari ini panggil Kepala Dinsosnakertrans

JOGJA – Kasus hibah dana Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (Kube FM) dari Kementrian Sosial (Kemensos) menarik perhatian banyak pihak. Setelah Inspektorat dan Polresta Kota Yogyakarta, Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIJ juga mulai mencermati penyaluran dana yang diduga menyimpang tersebut.

LOD menjadwalkan, hari ini (30/6) memanggil Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnakertrans) Kota Jogja MK Pontjosiwi untuk melakukan klarifikasi soal kabar penyimpangan dana tersebut. Ini juga sebagai pemeriksaan awal LOD untuk mendalami dugaan pelanggaran petunjuk teknis (Juknis) penyaluran dana bansos itu.

“Karena penyalurannya melibatkan pemerintah daerah, kami memiliki tugas untuk menangani,” ujar Anik Setyawati kepala Bidang Pelaporan Masyarakat LOD DIJ di kantornya, Selasa lalu (28/6).

Anik menjelaskan, pemeriksaan awal dengan memanggil Dinsosnakertrans, merupakan tindak lanjut LOD DIJ atas laporan Paguyuban Kube Bersatu Mandiri, 16 Juni Silam.

“Guna menindaklanjuti laporan tersebut, kami segera melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait. Pertama adalah Dinsosnakertrans,” katanya.

Dalam pemeriksaan tersebut, menurut Anik, LOD ingin memastikan terlebih dahulu pelanggaran yang terjadi. Baik itu dugaan penyimpangan maupun penyelewengan penyaluran dana itu tak sesuai dengan nomenklaturnya. “Kami akan sinkronkan keterangan itu dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-54/PB/2007 tentang petunjuk dan penyaluran dana tersebut,” sambungnya.

Dia menjelaskan, sesuai aturan tersebut, pencairan dan penyaluran dana itu harus berdasarkan pada asas kerjasama antara pengguna anggaran dengan bank atau pos mitra kerja. “Pada juknis itu juga disebutkan, pencairan dana oleh anggota Kube harus mendapatkan persetujuan dari kepala instansi social kabupaten atau kota. Artinya, kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang sebenarnya berhak memutuskan cair atau tidak,” tandasnya.

Sesuai laporan Paguyuban Kube FM Bersatu BIna Mandiri, dugaan penyimpangan penyaluran dana tersebut terjadi sejak awal berdirinya Koperasi Bina Usaha Swasejahtera tahun 2008 silam. Kalau itu, dana bantuan yang masuk ke rekening masing-masing Kube FM ke BRI, tersimpan. Sampai akhirnya dana yang nilainya Rp 60 juta itu, digunakan sebagai simpanan pokok anggota Kube FM dalam mendirikan koperasi.

Masalah lain yang menjadi pencermatan LOD adalah laporan soal PNS yang bisa meminjam uang di Koperasi Binus Swasejahtera itu. Syarat-syaratnya pun, dibandingkan dengan anggota koperasi jauh lebih mudah. PNS hanya wajib menyertakan foto kopi SK PNS.

Atas laporan tersebut, LOD belum bisa memastikan adanya pelanggaran. Mereka saat ini baru akan bekerja untuk mendapatkan bukti awal dugaan penyimpangan penyaluran dana hibah tersebut.

Sebelumnya, Kepala DInsosnakertrans Kota JOgja MK Pontjosiwi mengatakan bakal mempertanyakan mekanisme pencairan dana miliki Kube yang dihimpun menjadi modal koperasi. “Kami akan menanyakan ke koperasi. Kok dingel-ngel ki piye (kenapa dipersulit),” terangnya.

Pemanggilan tersebut, lanjut Pontjosiwi, untuk memperjelas dana hibah dari pemerintah pusat untuk Kube atau yang dinamakan bantuan langsung pemberdayaan sosial (BLPS) dari Kementrian Sosial (Kemensos). Dia juga akan menanyakan aliran masuk dana tersebut, maupun mekanisme pengeluaran dana itu kepada anggota koperasi Kube FM. “Mereka (Kube FM) mengeluh, dana hibah yang seharusnya mereka terima tidak utuh karena masuk menjadi modal koperasi,” ujarnya. (eri)

Sumber: Radar Jogja 30 Juni 2011 Halaman 13 & 23

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *