LOD Serahkan Segepok Bukti

Surat Izin Gubernur Kadaluarsa

SLEMAN – Kasus tukar guling tanah kas Desa Sinduadi terus bergulir. Sehari setelah bertemu Tim 9 Pemkab Sleman, kemarin, Komisi A DPRD Sleman bertemu Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Provinsi DIJ di gedung dewan. Inti pertemuan itu membahas soal proses tukar guling tanah kas desa seluas 3,3 hektare itu.

Rombongan LOD dipimpin Wakil Ketua Budi Santoso SH LLM. Saat tiba di dewan, Budi di damping salah seorang anggota LOD Sunarto dan seorang staf LOD.

Mereka diterima Totok Hedi Santoso (ketua), Sadar Narimo (wakil ketua), Huda Tri Yudiana, Sugiarto, dan Suharyanto (anggota).

Sebelum bicara, Budi lebih dulu membagikan segepok dokumen dan bukti terkait proses tukar guling tersebut. Sejurus kemudian, Budi memberikan penjelasan kepada Komisi A.

Selama hampir satu jam, mantan direktur LBH Jogja ini berbicara. Satu demi satu dokumen itu dia kritisi. “Ada banyak temuan dan keganjilan disini,” ujarnya memulai keterangan.

Salah satu keganjilan itu termuat dalam dokumen Keputusan Gubernur DIJ No 32/IZ/2003 tertanggal 29 Oktober 2003. Keputusan itu berisi izin gubernur atas rencana Pemerintah Desa Sinduadi melepas tanah kas desa kepada PT Formula Land.

Menurut Budi, ada beberapa kewajiban yang harus dipatuhi. Diantaranya, proses pelepasan dan pengadaan tanah pengganti harus kelar dalam waktu satu tahun.

Namun, tegas Budi, beberapa kewajiban itu tidak dipenuhi. Ia menyatakan, sampai 11 Februari 2005, proses pelepasan tanah kas desa itu belum juga tuntas.

Ini dibuktikan dengan keluarnya surat Ketua BPD Sinduadi Ponimin yang ditujukan kepada Bupati Sleman Ibnu Subiyanto. Dalam surat itu, Ponimin menjelaskan ada tiga masalah yang mengganjal dalam tukar guling dengan PT Formula Land. Tiga masalah itu meliputi belum tersedianya tanah pengganti, kesepakatan pemerintah desa, dan BPD tidak melanjutkan proses tukar guling dan permintaan bupati mengadakan peninjauan ulang.

Sebelumnya pada 26 Januari 2005, Ponimin juga menginformasikan adanya perbedaan keputusan Tim 9 dengan BPD Sinduadi menyangkut harga jual tanah. BPD memutuskan per meter Rp 600 ribu. Sedangkan Tim 9 menetapkan Rp 450 ribu plus ganti rugi fasilitas masyarakat per meter Rp 69 ribu.

“Di sini jelas terungkap bahwa saat realisasi tukar guling dilakukan, masa berlaku surat izin sudah kadaluarsa. Dari sisi hukum ini bermasalah.”

Menyikapi masalah itu, Budi mengatakan sudah seharusnya aparat penegak hukum seperti kejaksaan turun tangan. Dia pun minta dewan agar ikut mendorong agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman mengusut kasus ini.

“Kita minta kejaksaan bertindak dan dewan ikut mendorong proses hukumnya,” pintanya.

Menanggapi masukan itu, Sadar mengatakan data-data yang dipaparkan Budi tersebut sangat bermanfaat. Bahkan, data itu akan dipadu dengan data yang sekarang dikantongi dewan.

“Kasus ini sudah menyita perhatian publik. Wajib hukumnya bagi dewan menuntaskannya,” tegasnya. (kus)

Sumber: Radar Jogja, Rabu 23 November 2005

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *