LOD Tak Gubris Aduan

JOGJA – Sengketa tanah di Jl Mas Suharto terus berlanjut. Aduan kuasa hukum Thomas Ken, pihak yang mengaku memiliki tanah sengketa di itu, kepada Gubernur DIJ Hamengku Buwono X tak menyurutkan langkah Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIJ. Mereka berjanji tetap bekerja professional. Merela bertekad menyelesaikan laporan dari sembilan warga pemilik kios piala di Jl Mas Suharto tersebut.Bahkan, LOD sedang mengagendakan untuk memanggil Pemkot Jogja dan Pemprov DIJ terkait masalah tersebut. Pemanggilan ditempuh untuk mendapatkan kejelasan perihal pertanyaan sembilan warga itu mengenai siapa pemilik sah sembilan kios itu.”Kami ini malah menjalankan apa yang menjadi tugas dari LOD. Yaitu, melayani permintaan informasi dari masyarakat,” tandas Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Pelaporan LOD Buyung Ridwan Tanjung di kantornya kemarin (31/1).

Terhadap aduan dari kuasa hukum pemilik sebidang tanah itu, Buyung menyatakan, LOD mempersilakan. Tapi, hal tersebut tetap tak menghalangi LOD dalam bekerja menuntaskan permintaan informasi dari masyarakat. ”Tidak masalah. Kami bekerja berdasarkan dengan SOP yang diperintahan gubernur,” terangnya.Selain mengundang pemkot dan pemprov, LOD sebenarnya akan memanggil pemilik tanah di Suryatmajan, Danurejan, itu. Pemanggilan itu agar sembilan warga yang meminta informasi ke LOD bisa mendapatkan kejelasan.”Mereka sebenarnya sudah tahu kalau tahun 1955 ada verponding pembebasan tanah. Ternyata, dari pemanggilan kepada BNP Kota Jogja, verponding pembebasan itu tahun 1957,” tandas Buyung.

Seperti diketahui, konflik pertanahan terjadi di kompleks kios piala Jalan Mas Suharto tak kunjung tuntas. Thomas Ken dan saudara-saudaranya yang merupakan waris RM Soeparno Soerjowinoto mengklaim tanah itu milik keluarganya. Bahkan, sengketa itu sampai di Polresta Jogja. Sembilan warga yang yakni Bibit Supardi,  Dahlan, Isnawan, Agung Cahyono, Sugiyanto Hari Purnomo, Triyono, Budiyono, dan Rebeca Mintarti dilaporkan menguasai tanah Thomas Ken.”Proses di Polresta tetap berjalan. Sesuai dengan surat laporan STBL/374-B/XII/ 2012/DIY/Polresta,” ujar Jiwa Nugroho, kuasa hukum Thomas Ken.

Atas proses hukum yang berjalan ini, Jiwa mendesak LOD menghentikan proses yang mereka lakukan saat ini. Bahkan, dia mengancam akan melaporkan LOD ke gubernur dan ketua DPRD DIJ.”Karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi amanah gubernur untuk memberikan penyelesaian soal pelayanan lembaga pemerintah kepada masyarakat,” tandasnya.Sengketa tanah ini bakal panjang. Sebab, ada dua legal formal surat yaitu sertifikat milik Thomas Ken dan verponding pada 1957 yang memiliki keterangan berbeda. ”Sangat mungkin nantinya kesimpulan kami adalah sebelum ada keputusan pengadilan soal surat itu, tidak boleh ada aktivitas perubahan sertifikat,” terang Buyung. (eri/amd)

Jumat 01 February 2013

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *