LSM Bakal Somasi Wali Kota

Dinilai Tak Tegas Tindak Menara Seluler

JOGJA – Berlarut-larutnya penanganan masalah menara atau tower telekomunikasi oleh Pemkot Jogja mengundang keprihatinan sejumlah kalangan. Termasuk dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DIJ-Jawa Tengah.

Jaringan LSM tersebut antara lain Jogja Corruption Watch (JCW), Badan Anti Korupsi (BAK), Lembaga Pembelaan Hukum (LPH) Jogja, dan beberapa lembaga pengawasan publik lainnya. Mereka menyesalkan lunaknya sikap Pemkot Jogja terhadap sejumlah pelanggaran. Kasus terakhir terjadi pada penguat selular yang menempel pada tiang penerangan jalan umum (PJU) yang dikeluhkan warga RT 15, 16, dan RT 17 RW 03 Kampung Gendingan, Notoprajan, Ngampilan, Jogja.

Tiang PJU setinggi 21 meter tersebut itu disebut-sebut merupakan hibah dari PT Teracel yang diberikan pada 2013 ini. Meski dikeluhkan warga, pemkot tidak segera bertindak dengan berbagai alasan. “Ketidaktegasan sikap pemkot itu kami pertanyakan. Kami akan layangkan somasi ke wali kota untuk meminta penjelasan dan langkah konkret yang dilakukan,” ungkap Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) LSM KPK DIJ-Jawa Tengah Maryanto SH kemarin (15/12).

Maryanto mengatakan, indikasi dari tidak tegasnya sikap pemkot itu tercermin dari statement sejumlah pejabat. Di antaranya Kepala Seksi PJU Dinas Kimpraswil Kota Jogja Suko Darmanto dan Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan Kota Jogja Setiono saat menyikapi kasus PJU Gendingan tersebut.

Mengutip keterangan Suko di sejumlah media, untuk memindahkan PJU yang dimasalahkan warga itu tak bisa dilakukan segera. Alasannya pemindahan PJU membutuhkan biaya besar sehingga harus menunggu APBD 2014. Ini dengan kata lain, dinas Kimpraswil kehabisan anggaran.

Sedangkan Setiono mengatakan, aturan membolehkan pendirian penguat sinyal seluler menumpang di bangunan atau tiang PJU. Syaratnya adalah bangunan atau tiang tersebut sudah memiliki izin. Pemasangan penguat sinyal selular tak perlu izin bila dipasang di bangunan atau tiang PJU yang sudah memiliki izin. Dasarnya, kata Setiono, Peraturan Mendagri, Menteri PU, Menkominfo, dan Kepala BKPM.

Maryanto mencurigai, pelaksanaan hibah PT Tarasel itu tidak sepenuhnya mengacu Peraturan Pemerintah (PP) No 2/2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Bersama Mendagri No 18/2009, Menteri PU No 07/PRT/M/2009, Menteri Kominfo No 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Kepala BKPM No 3/P/2009.

Merujuk pasal 13 ayat 1 huruf a dan b, dinyatakan pembangunan antena telekomunikasi dibatasi ketinggiannya 6 meter. Sedangkan yang terjadi di Kampung Gendingan, ketinggian PJU mencapai 21 meter. “Apakah itu tidak melanggar peraturan bersama tiga menteri dan kepala BKPM tersebut,” tanyanya.

Bahkan ia, sedang mendalami kemungkinan pemasangan alat penguat selular di PJU itu sebagai upaya menyiasati aturan. Termasuk Peraturan Wali Kota (Perwal) No 61/2011 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi.

Dalam perwal itu dinyatakan, pemkot tak lagi mengeluarkan izin mendirikan bangunan bangunan (IMBB) pendirian menara selular. Itu tertuang dalam pasal 2 ayat (3). Dikecualikan dari aturan itu adalah menara selular dengan struktur tunggal tanpa simpul (monopol) dan konstruksinya satu kesatuan dengan bangunan gedung ynag berdiri sebelum adanya perwal tersebut. “Substansi dari Perwal No 61/2011 adalah pembatasan izin pendirian menara selular. Tapi, praktik di lapangan selama dua tahun terakhir, pembangunan menara selular seolah-olah tumbuh subur bak cendawan di musim hujan,” sindirnya.

Melalui somasi itu, Maryanto berharap wali kota bertindak tegas. Berdasarkan peraturan bersama tiga menteri dan kepala BKPM itu, wali kota dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa teguran, pengenaan denda hingga pencabutan izin. Ironisnya, dalam sejumlah masalah pemkot justru bertindak sebaliknya. Sejumlah pelanggaran seakan-akan dibiarkan sehingga mengundang kritik keras dari parlemen.

Kasus Gendingan, lanjut Maryanto, akan menjadi titik awal investigasi atas sejumlah kasus serupa dengan modus yang berbeda. Dari laporan yang diterima, sedikitnya ada 11 pembangunan menara selular yang patut disoal dasar hukum pendiriannya. Itu di antaranya ada di atas satu toko alat tulis di Jalan Soedirman (utara Tugu Jogja), toko onderdil Jalan Magelang, daerah Sorosutan utara RS Jogja dan di halaman sebuah akademi di daerah Langensari, Balapan. “Itu baru dibangun satu badan usaha yang selama ini seakan-akan tak pernah tersentuh oleh pemkot. Belum yang lain, sangat mungkin masih banyak,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Seksi Pengendalian Operasi Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja Bayu Laksmono mengaku masih melakukan pemetaan. Ia menyebutkan, ada 16 tower selular yang dicermati. Bayu berjanji akan mengecek guna memastikan izinnya. Bila pendiriannya dilakukan setelah 2011 dipastikan illegal alias tak berizin. Sebab, Perwal No 61/2011 bersifat membatasi izin pendirian menara selular. “Kita akan melalui mekanisme. Tidak bida langsung menindak atau membongkar paksa,” kilahnya.

Menurut dia, setelah terbukti melanggar, dintib akan memanggil provider tower tersebut. Fokus penindakan hanya dilakukan terhadap tower dengan ketinggian tiang di atas 6 meter. Penindakan akan melalui tahapan surat peringatan, pengajuan ke pengadilan, hingga pembongkaran paksa.

Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Chang Wendrayanto meyakini masih banyak pelanggaran tower selular. Ia menyebutkan ada 21 tower seluler bermasalah, sembilan reklame. dan dua toko jejaring ilegal. ”Tinggal sekarang Dintib serius tidak menindaknya,” kata Chang. (hrp/kus/amd/nn)

Sumber

1 thought on “LSM Bakal Somasi Wali Kota”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *