Ombudsman Brief 2013

Executive summary

Penentuan database calon kepesertaan Jamkesmas 2013 yang bersumber dari Database Terpadu Nasional yang disusun oleh TNP2K dari masukan data BPS masih banyak yang tidak sesuai dengan realitas demografi di daerah. Selain itu, persoalan pendistribusian kartu Jamkesmas melalui penetapan kuota bagi setiap Kabupaten/Kota terbukti banyak yang tidak sinkron dengan kartu tercetak dan kartu yang terdistribusikan. Banyaknya kartu Jamkesmas yang kembali tidak dapat dimanfaatkan oleh calon peserta lain yang lebih membutuhkan. Ketiadaan payung regulasi, mekanisme, serta petunjuk teknis pergantian kepesertaan bagi kartu-kartu yang tidak tepat sasaran menjadikan kuota Jamkesmas terancam tidak dapat termanfaatkan secara maksimal.

Pengantar

Dalam kurun waktu Januari-Februari tahun 2013 ini, setidaknya terdapat 90 Laporan Pengaduan Program Jamkesmas yang telah diterima Lembaga Ombudsman Daerah DIY. Meningkatnya jumlah pengaduan mengenai program Jamkesmas yang masuk didominasi keluhan mengenai perubahan kebijakan program Jamkesmas pada skala nasional yang berimbas dalam implementasinya di daerah. Permenkes No.40 tahun 2012 telah mengisyaratkan adanya perubahan program Jamkesmas tahun 2013. Perubahan tersebut terkait dengan beberapa penyempurnaan pada aspek kepesertaan, pelayanan, pendanaan dan pengorganisasian.

Salah satu persoalan yang sangat mendesak untuk direspon adalah pada aspek kepesertaan program Jamkesmas 2013. Proses pengusulan kepesertaan yang semula bottom up dari setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dinyatakan berakhir sejak Juli 2011 karena telah dianulir melalui Surat Menkes TU/Menkes/1395/VII/2011. Sebab hanya ada 280 Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia yang telah mengusulkan daftar calon peserta, sedang sisanya belum sempat mengusulkan karena ada berbagai kendala satu dan lain hal.

Selain itu, adanya kebijakan Wakil Presiden untuk mengembangkan sistem unifikasi data untuk seluruh kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Kemendagri turut mendasari perubahan kebijakan penentuan calon peserta Jamkesmas 2013. Input dari BPS yang berisikan daftar nama dan alamat dari 40% penduduk berstatus ekonomi paling rendah di Indonesia kemudian diolah oleh TNP2K menjadi Database Terpadu Nasional bagi seluruh program pengentasan kemiskinan. Data kepesertaan JAMKESMAS yang diolah oleh TNP2K di satu sisi berusaha objektif berdasarkan data yang ada. Namun sisi lain tanpa keterlibatan stakeholder yang diasumsikan lebih tahu pada kondisi lapangan menjadi persoalan tersendiri ketika secara faktual banyak database yang tidak tepat sasaran.

Selengkapnya

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *