Ombudsman Brief 2014

  1. Executive Summary

Kasus penahanan ijazah masih terjadi pada setiap tahunnya. Penahanan ijazah yang dilakukan sekolah disebabkan oleh peserta didik yang masih memiliki tunggakan biaya pendidikan. Penyebab tunggakan biaya pendidikan yang ditanggung peserta didik/walinya itu disebabkan karena memang kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu, wali siswa mengalami kebangkrutan dalam usahanya, atau ada peristiwa-peristiwa di luar kemampuan manusia (force majeure) seperti mengalami kebakaran, gempa, atau musibah lainnya. Ketiadaan payung regulasi, mekanisme, serta petunjuk teknis pembayaran tunggakan biaya pendidikan ini mengakibatkan kasus penahanan ijazah selalu terulang pada setiap tahunnya. 

  1. Pengantar

Pendidikan adalah hak dasar warga negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 Pasal 28 C ayat (1) juga menjamin hak pendidikan warga negara. Pasal tersebut berbunyi bahwa, “Setiap orang berhak mengembangkan diri  melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 31 ayat (1) juga berbunyi, ”Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”

Sedangkan dalam Perda DIY No. 10/2013 tentang Pendanaan Pendidikan pada Pasal 37 ayat (1) huruf (d) dinyatakan bahwa, ”Setiap   satuan   pendidikan   yang   diselenggarakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam melakukan pungutan dilarang melakukan penahanan ijazah/sertifikat kelulusan, menghambat mengikuti kegiatan pembelajaran  dan/atau  melarang  mengikuti  ujian peserta didik dengan alasan berhutang pungutan.” Pada Perda tersebut pada Pasal 42 dinyatakan bahwa satuan pendidikan wajib memberikan semua  ijazah/sertifikat kepada peserta didik dan dilarang menahannya dengan alasan apapun. 

Fakta di lapangan bahwa masih banyak satuan pendidikan yang melakukan praktek penahanan ijazah, walaupun pihak sekolah sering berapologi bahwa mereka tidak menahan atau menyandera, tetapi hanya menyimpan. Penahanan ijazah tersebut dilakukan karena peserta didik masih memiliki tunggakan biaya pendidikan. Pada periode tahun 2012/2014 ini, LOD DIY menerima pengaduan penahanan ijazah sebanyak 37 pengaduan, baik dari siswa yang menempuh pendidikan di sekolah negeri maupun swasta. Kasus pengaduan penahanan ijazah setiap tahunnya justru mengalami kenaikan, bukan penurunan. Tunggakan biaya sekolah ini dikarenakan faktor biaya sekolah yang tinggi, wali murid tidak mampu, atau wali murid mengalami kebangkrutan.

Selengkapnya

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *