Ombudsman: Kekuatan Keempat Dalam Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel

Oleh: Buyung Ridwan Tanjung, S.H., LL.M1  (2011)

A. Pengantar

Tulisan ini merupakan ide pengembangan dari mereposisi Ombudsman dalam tiga pilar kekuatan yang sudah eksis (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dimana selama ini posisi Ombudsman masih – meminjam istilah Prof. G.H Addink – The young and upcoming institution  namun berpotensi sebagai lembaga yang bisa menjadi pemecah masalah ditengah kebuntuan upaya yang dilakukan oleh tiga pilar di atas.

Meski berbagai Negara mempunyai model yang berbeda-beda hal ini dipengaruhi oleh lingkungan pembentukan ombudsman ini didirikan dimana kondisi sosial, politik dan administrasi Negara pada saat itu sedang bekerja. Pembagian ini saya merujuk pada Dr. Martin Oosting  yang menurut pendapatnya adalah tidak luput dari cara memandang sebuah Negara terhadap kebutuhan akan elemen demokrasi terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial yang terjadi.

Sebut saja Negara Swedia, Negara asal muasal Ombudsman ini (1809), kelahiran Ombudsman didasarkan pada sebuah constitutional settlement yang mengakhiri sebuah pemerintahan monarkhi absolute. Lembaga ini adalah lembaga independent dan mengawasi penerapan hukum oleh hakim, kejaksaan dan pejabat Negara lainnya dan hanya Negara Finlandia yang menerapkan “the Swedish model” hingga abad 20 yang melakukan pengawasan terhadap jaksa dan institusi pengadilan lainnya.  Di swedia, Negara yang pertama kali mendirikan Ombudsman, saat ini telah memiliki enam Ombudsman . Di beberapa Negara Afrika, Ombudsman adalah juga Komnas HAM. Artinya bahwa ruh dasar pendirian Ombudsman adalah sebagai lembaga yang punya tugas untuk memastikan hak-hak masyarakat dapat terpenuhi.

B. Prinsip pemerintahan yang baik dan akuntabel dan Ombudsman sebagai kekuatan keempat

Telah kita ketahui bahwa saat ini telah terjadi pergeseran paradigma dari konsep goverment ke governance. Pergeseran paradigma ini dianggap sebagai bentuk kekecewaan terhadap konsep goverment karena mendorong, atau setidak-tidaknya membenarkan pemerintahan yang bukan hanya kuat, namun juga  terlalu dominan dan meremehkan kekuatan yang ada di masyarakat baik bisnis maupun civil society . Dimana konsep goverment yang memberikan hak eksklusif bagi Negara untuk mengatur hak-hak publik sementara aktor luarnya hanya dapat disertakan sejauh Negara mengijinkan menjadi governance yang menempatkan  persoalan-persoalan publik sebagai urusan bersama antara pemerintah, civil society, dan dunia usaha sebagai aktor utama.

Berikut kami gambarkan irisan stakeholder:

Gambar 1 Irisan Stakeholder

Dengan demikian konsep Governance sendiri  merupakan interaksi antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif dsb. Konsep interaksi ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 2 Konsep interaksi Good Governance

Apabila sendi-sendi tersebut diatas dan mekanisme juga berjalan maka governance akan berjalan dengan baik. Pemerintahan yang baik dan bersih itu sendiri meletakkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Wawasan kedepan (visionary)
  2. Keterbukaan dan transparansi (openness and tranparancy)
  3. Partisipasi masyarakat (participation)
  4. Tanggung-gugat (accountability)
  5. Supremasi hukum (rule of law)
  6. Demokrasi(democracy)
  7. Profesionalisme dan kompetensi (professionalism and competency)
  8. Daya tanggap (responsiveness)
  9. Keefisienan dan keefektifan (efficiency and effectiveness)
  10. Desentralisasi (decentralization)
  11. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (private sector and civil society partnership)
  12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce inequality)
  13. Komitmen pada Perlindungan lingkungan hidup (commitment to environmental protection)
  14. Komitmen pada pasar yang fair (commitment to fair market)

Relasi antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah sendiri akan berjalan ketiga ada pihak di luar relasi tersebut yang menjalankan fungsi kontrolnya. Fungsi ini juga seharusnya lepas dari kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif sehingga fungsi kontrolnya tersebut dapat berjalan secara independen sekaligus tidak memihak.

Finally, in the majority of countries, including the Netherlands, the Ombudsman is a ‘young and upcoming’ institution among established, respectable institutions traditionally engaging in legislation, execution and justice”.

Konsep ini sebenarnya telah lahir jauh sebelumnya konsep governance ini eksis namun semakin dirasa semakin penting manakala konsep governance diberi beban pertanyaan siapakah yang akan menjadi pelaku kontrolnya? Inilah yang dimaksud sebagai ombudsman sebagai kekuatan keempat diluar tiga pilar kekuasaan diatas.

Ombudsman sebagai kekuatan keempat ini yang dipropagandakan oleh Crince Le Roy adalah nyata tidak pada kekuatan hukumnya tapi pada kekuatan penyelenggara pelayanan publiknya.

C. Kondisi kekinian di Indonesia dan Yogyakarta

Lembaga ombudsman sendiri secara nasional telah mendapat tempat dalam produk perundangan negara kita. Diinisiasi dengan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 yang berisi mandat supaya eksekutif dan legislatif segera menyusun undang-undang yang mendorong proses pencegahan dan pemberantasan KKN, antara lain UU Ombudsman, kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Keputusan Presiden No 44/2000 tanggal 10 Maret 2000 yang secara  resmi Komisi Ombudsman Nasional (KON) dapat menjalankan perannya menerima pengaduan dari masyarakat. Undang-undang Ombudsman dimana lembaga ombudsman baik ditingkat daerah maupun nasional merupakan lembaga pengawasan masyarakat yang independent yang berwenang untuk klarifikasi, monitoring dan atau pemeriksaan atas laporan masyarakat terhadap penyelenggaraan Negara.  Produk yang dihasilkan oleh lembaga ini adalah rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum (non-legally binding) tetapi mempunyai kekuatan moral (morally binding).

Di tingkat daerah, D.I Yogyakarta, dengan Surat Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomer: 134 tahun 2004 telah dibentuk Lembaga Ombudsman Daerah DIY (LOD DIY) yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Nomer: 21 tahun 2008, menjadi tonggak bersejarah perjalanan kekuatan keempat ini.

Lembaga ombudsman baik di tingkat daerah maupun nasional merupakan lembaga pengawasan masyarakat yang independen yang berwenang untuk klarifikasi, monitoring dan atau pemeriksaan atas laporan masyarakat terhadap penyelenggaraan Negara.  Produk yang dihasilkan oleh lembaga ini adalah rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum (non-legally binding) tetapi mempunyai kekuatan moral (morally binding). Hubungan yang independen ini tidak hanya antara ombudsman daerah dan ombudsman nasional tetapi juga independen terhadap pemerintah pusat maupun daerah. Sifat yang independen  dan adanya kekuatan moral inilah yang akhirnya menjadi kunci kewibawaan lembaga ombudsman di mata masyarakat.

Menarik untuk dicermati meski rekomendasi yang dihasilkan tidak mengikat tetapi morally binding didalamnya memiliki pengaruh besar terhadap para aparatur daerah. Pada tahun 2004-2005 di hebohkan dengan adanya kasus pengadaan jaringan tetap lokal tanpa kabel atau CDMA (Code Division Multi Access). Dalam rekomendasinya, setelah memanggil dan memeriksa Gubernur dan Sekda DIY, secara tegas Ombudsman Yogya menunjuk bahwa telah ada penyimpangan administrasi (mal-administrasi). Meski kemudian kejaksaan negeri tidak melakukan tindakan hukum namun masyarakat secara transparan dapat melihat bahwa ternyata ada penyimpangan administrasi terhadap proyek senilai tujuhbelas milyar rupiah tersebut. Dampak yang diduga, paska keluarnya rekomendasi ini adalah terjadinya pergeseran beberapa jabatan tingkat elite di pemerintahan propinsi DIY. Demikian pula kasus mark-up seragam sekolah bagi siswa di Yogyakarta. Setelah beberapa pihak melaporkan kasus tersebut kepada Ombudsman, pihak sekolah yang merasa dirinya melakukan mark-up segera berbenah diri, tidak hanya pihak sekolah namun juga pihak dinas pendidikan. Keluarnya surat keputusan walikota yang berisi himbauan kepada sekolah-sekolah di Yogya untuk tidak memungut biaya-biaya yang membebani orang tua wali murid, sungguh merupakan langkah yang diharapkan warga  dan himbauan itu ditaati oleh sekolah-sekolah tersebut.

D. Kesimpulan

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh ombudsman ternyata mempunyai dampak yang luas bagi aparat pemerintah dan masyarakat. Ombudsman mampu menjembatasi keresahan masyarakat dan peningkatan kinerja aparat pemerintah. Budaya mengingatkan dan budaya malu ternyata cukup efektif untuk mendorong aparat pemerintah memperbaiki kinerjanya. Karena sejauh ini penanganan dan penegakan hukum seringkali memakan waktu berlarut-larut dan akhirnya lenyap dilupakan. Kedudukan Ombudsman sebagai kekuatan keempat rupanya merupakan jawaban atas bagaimana menjaga ketiga pilar kekuatan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang telah eksis namun tanpa memunculkan otoritarian yang baru dengan menempatkan sifat independensi dan imparsialnya di tengah-tengah masyarakat dan berpihak kepadanya tentunya. Sekian.

1Ketua Kelompok Kerja Bidang Penanganan Laporan Lembaga Ombudsman Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2012-2015

Download Artikel

2 thoughts on “Ombudsman: Kekuatan Keempat Dalam Pemerintahan Yang Baik dan Akuntabel”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *