Ombudsman Siap Ladeni Laporan Terkait Kebijakan JHT

Kamis, 2 Juli 2015 | Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri Kurniawan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Kebijakan baru memperpanjang tempo pengambilan dana Jaminan Hari Tua (JHT) oleh Badan Penyedia Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjadi polemik di masyarakat.

Pasalnya, dana JHT yang tadinya dapat diambil setelah lima tahun bekerja, kini dengan kebijakan yang baru ini dapat diambil hanya ketika pekerja telah bekerja selama 10 tahun. Kebijakan ini telah diberlakukan terhitung Rabu (1/7/2015)

Dana JHT yang diberikan setelah 10 tahun pun hanya diberikan hanya 30% saja. Untuk mendapatkan dana sepenuhnya, peserta BPJS Ketenagakerjaan harus berusia 56 tahun.

Kepala Lembaga Ombudsman DIY, Sutrisnowati, menuturkan, kebijakan baru ini dinilai sangat merugikan konsumen (pekerja). Pekerja yang telah bekerja selama 5 tahun dan sudah tidak bekerja lagi tidak dapat mencairkan dana JHT nya.

Padahal, ketika pekerja memang sudah berencana untuk berhenti bekerja dan ingin mencairkan dananya untuk modal usaha atau keperluan lain jadi berantakan.

Selain itu, kebijakan BPJS ini kurang sosialisasi dan masa transisi yang terlalu singkat, sehingga masyarakat tidak mengetahui.

“Ini merugikan sekali, dari kontrak awal kan sudah dicantumkan lima tahun, nah ini berubah dan tanpa sosialisasi yang baik. Bagaimana mereka yang ingin mencairkan dananya, masa nunggu 56 tahun baru dikasih penuh,” ujar Sutrisnowati, ketika ditemui di kantor LO DIY, Kamis (2/7).

Sutrisnowati menegaskan, bahwa pihaknya, LO DIY siap menerima aduan masyarakat/konsumen dari BPJS Ketenagakerjaan terkait kebijakan yang dinilai merugikan pekerja tersebut.

“Kami (LO DIY) siap menerima aduan,” ujarnya. (tribunjogja.com)

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *