Ombudsman Sinyalir Permainan Sosialisasi Izin Usaha

YOGYAKARTA – Komisioner Lembaga Ombudsman DIY, Muhammad Imam Santoso, mensinyalir proses sosialiasi pengurusan izin persyaratan usaha sering menjadi kedok pengusaha dan oknum perangkat pemerintah untuk memperdaya warga yang terkena dampak.
“Sosialisasi proyek sering kali dihadiri bukan oleh warga yang terkena dampak. Jadi ajang bisnis,” ujar Imam, kemarin.

Imam berulang kali menangani aduan warga kota. Persepakatan dengan kedok sosialisasi, dibarengi uang pelicin untuk legalisasi sosialisasi itu, dalam bentuk tanda tangan warga. Nilai per tanda tangan dari Rp 100 ribu sampai Rp 3,5 juta. “Dan pemerintah abai (soal) siapa pesertanya dan apa sudah sesuai prosedur regulasi,” ujarnya.

Kasus aduan warga mendominasi karena warga terkena dampak merasa tak pernah diajak sosialisasi oleh pengusaha. “Pemerintah daerah jika menghadapi investasi seperti orang diinjak-injak, diam saja, karena penegakan regulasi tak jalan,” ujarnya.

Kepala Subbidang Penataan Lingkungan Bidang Penataan dan Kajian Badan Lingkungan Hidup DIY, Ruruh Haryanta, mengatakan suara masyarakat terkena dampak sangat strategis untuk menilai dokumen seperti amdal. “Posisi masyarakat yang menjadi perwakilan mengambil keputusan di sidang amdal, sering ada rekayasa,” ujar Ruruh.

Ruruh meminta kabupaten lain di DIY mencontoh penyusunan amdal di Kota Yogyakarta. Untuk menjaga independensi, perwakilan masyarakat yang ditunjuk didasari perjanjian “hitam di atas putih”. “Perwakilan masyarakat yang ditunjuk disahkan notaris. Jadi, sulit direkayasa atau ganti-ganti orang,” katanya.

PRIBADI WICAKSONO

Sumber: Koran Tempo, Jumat 26 Mei 2017 Halaman 27

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *