Pedagang Stasiun Wates Mengadu ke DPRD

KULONPROGO – Perwakilan pedagang yang membuka kios di Stasiun Wates, didampingi oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) mengadukan nasib mereka kepada para Dewan di Gedung DPRD Kulonprogo, kemarin.

Mereka resah, karena belum ada kepastian tempat yang akan dijadikan tempat relokasi. Padahal deadline pembongkaran kios tinggal dua hari lagi. Salah seorang pedagang, Didik Purwanto mengatakan, setelah ada sosialisasi penataan Stasiun Wates, pihaknya sudah mengadukan kepada eksekutif. Mereka ingin tetap diberikan kesempatan untuk mengadu nasib dengan berjualan di Stasiun Wates.

Bahkan pemkab juga sudah berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daops 6 Yogyakarta. Kenyataannya, sampai saat ini belum ada kepastian di mana mereka akan diberikan tempat untuk membuka usaha jika lokasi berjualan akan digusur. Sesuai deadline yang diberikan PT KAI, mereka harus membongkar kios mereka pada Sabtu (18/1).

Namun pedagang minta diberikan perpanjangan waktu sampai akhir bulan dan itu disetujui. “Kami semua resah karena tinggal dua hari, tetapi sampai sekarang relokasi ke mana belum jelas,” ucapnya. Pedagang mengancam tetap akan bertahan, jika tidak ada kejelasan tempat relokasi. Sebab, berjualan telah menjadi sumber kehidupan mereka. Bahkan mereka menempati lahan milik PT KAI dengan cara menyewa sejak puluhan tahun. “Kalau tidak ada solusi, kami tetap akan bertahan meski akan dipaksa dibongkar,” katanya.

Pedagang lainnya, Utami Budi, berharap ada solusi bagi mereka. Mereka juga ingin agar Dewan bisa menjembatani permasalahan yang ada. Pedagang siap untuk ditata dan hanya minta diberikan ruang untuk tetap bisa berjualan. “Pemkab juga sudah bertemu KAI, tetapi solusinya seperti apa, kami belum tahu,” katanya.

Kepala Bidang Penanganan Laporan LOD DIY Buyung Ridwan Tanjung melihat ada mekanisme yang tidak benar dalam penataan ini. Semestinya dengan mengacu pada surat perjanjian sewa yang ada, mereka diberikan pemahaman, setidaknya dua bulan sebelum waktu habis. Pada surat perjanjian yang ada, mereka juga masih bisa diberikan jeda waktu tiga bulan.

“Kami akan dampingi pedagang, dan mengawasi kebijakan pemda maupun legislatif,” katanya. Sementara itu Ketua Komisi II Yusron Martofa berjanji untuk menindaklanjuti aduan dari masyarakat. ● kuntadi

Sumber

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *